Perubahan Iklim dan Pohon Uang
Hari Bumi, 22 April lalu, berlalu begitu saja. Tanpa gereget kesadaran bahwa bumi tempat kita berpijak sudah semakin tua
dan semakin panas, yang kemampuannya menopang kehidupan kian terbatas. Nafsu konsumsi minyak dan gas bumi,
batu bara, pembakaran kayu, dan alih fungsi lahan yang tak terbendung mengubah lapisan udara menjadi "perangkap
panas". Dengan perangkap itu, bumi bagai diselubungi selimut buatan yang menghambat pelepasan panas bumi ke
udara. Bumi tak ubahnya "rumah kaca" yang semakin panas.
Pemanasan global berdampak serius pada kehidupan ratusan juta warga di bumi. Dampaknya, seperti laporan 441 pakar
Intergovernmental Panel on Climate Change, 10 April 2007, naiknya suhu permukaan bumi lima tahun mendatang plus
dampak lanjutan berupa kegagalan panen, kelangkaan air, tenggelamnya daerah pesisir, lenyapnya spesies, banjir, dan
kekeringan. Asia terkena dampak paling parah: produksi pertanian Cina dan Bangladesh anjlok 30 persen, India langka
air, dan 100 juta rumah warga pesisir tergenang.
Laporan itu menyebutkan, permukaan laut akan meningkat 8-29 sentimeter dari saat ini pada 2030. Dampaknya bagi
Indonesia, 2.000 pulau tenggelam, garis pantai mundur ke arah daratan ratusan meter, jutaan hektare tambak lenyap, dan
air kian langka. Penduduk Jakarta dan kota-kota di pesisir akan kekurangan air bersih. Pada sejumlah daerah aliran
sungai akan terjadi perbedaan tingkat air pasang dan surut yang kian tajam. Akibatnya, akan sering terjadi banjir,
sekaligus kekeringan yang mencekik kehidupan. "Ancaman itu terlalu riskan diabaikan," kata Achim Steiner, Direktur
Eksekutif UNEP.
Laporan "menyeramkan" yang menggambarkan bumi di ambang kiamat semacam ini bukan hal baru. Tapi negara-negara
industri nan kaya, terutama Amerika Serikat, tak acuh. Padahal merekalah penyumbang terbesar gas rumah kaca yang
berdampak pada perubahan iklim. Mereka bisa mencapai kemakmuran seperti sekarang setelah mengkonsumsi energi
secara boros dan berlebihan. Simak ketidakadilan itu: penduduk Amerika, Kanada, dan Eropa yang hanya 20,1 persen dari
total warga dunia mengkonsumsi 59,1 persen energi dunia, sedangkan warga Afrika dan Amerika Latin yang 21,4 persen
dari populasi dunia hanya mengkonsumsi 10,3 persen.
Contoh ekstrem adalah Amerika. Satu dekade terakhir, konsumsi energi Amerika naik menjadi 2,7 juta barel per hari, lebih
banyak daripada yang dikonsumsi India dan Pakistan sekaligus, yang keduanya berisi total empat kali lipat penduduk
Amerika. Secara total, rata-rata orang Amerika mengkonsumsi lima kali lebih banyak energi daripada rata-rata warga
dunia, 10 kali lebih banyak daripada rata-rata orang Cina, dan 20 kali lebih banyak daripada rata-rata orang India. Pada
1990, total emisi gas rumah kaca mencapai 13,7 Gt (gigaton), yang secara berturut-turut disumbang Amerika (36,1
persen), Rusia (17,4 persen), Jepang (8,5 persen), Jerman (7,4 persen), Inggris (4,2 persen), Kanada (3,3 persen), Italia
(3,1 persen), Polandia (3 persen), Prancis (2,7 persen), dan Australia (2,1 persen).
Di Kyoto, Jepang, pada 1997 dicapai konsensus guna mengurangi emisi negara-negara industri paling sedikit 5 persen
dari tingkat emisi pada 1990 menjelang 2008-2012. Sayangnya, Protokol Kyoto tak efektif karena boikot Australia dan
Amerika. Tapi negara-negara peratifikasi Protokol Kyoto tak tinggal diam. Misal, mengembangkan perdagangan gas
rumah kaca via clean development mechanism (CDM) atau mekanisme pembangunan bersih. CDM dirancang sebagai
bentuk investasi berbasis pasar dengan sertifikat penurunan emisi (certified emission reduction/CER) sebagai
komoditasnya. Negara industri bisa membeli sertifikat dari negara berkembang lewat proyek ramah lingkungan.
Sejak Protokol Kyoto berlaku pada 2005, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang telah masuk "pasar buangan gas rumah kaca"
menawarkan dana pembangunan proyek ramah lingkungan. Bank Dunia telah menghimpun US$ 800 juta Prototype
Carbon Fund (PCF) untuk membiayai proyek ramah lingkungan di negara berkembang. India dan Cina menerima sekitar
40 persen dana PCF itu. Indonesia tergolong tertinggal. Padahal potensi karbon yang bisa dijual Indonesia cukup besar.
Data Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menyebutkan, hingga 2012 potensi karbon yang dapat dijual lewat CDM 24
juta ton per tahun dari sektor energi dan 23 juta ton per tahun dari sektor kehutanan.
Menurut perhitungan terakhir, kerusakan hutan Indonesia pada 2000-2005 adalah 1,8-2 juta hektare per tahun.
Berdasarkan data itu, potensi gas rumah kaca yang dilepaskan Indonesia setiap tahun 93,6-280,7 juta ton karbon. Jika
pasar dapat membeli US$ 4 per metrik ton karbon dioksida, kerusakan hutan Indonesia yang dapat dihindarkan akan
mendapat kompensasi senilai US$ 374 juta hingga US$ 1.123 miliar per tahun. Nilai tertinggi di pasar untuk menghargai
karbon hampir US$ 20 per ton. Jadi deforestasi yang dihindarkan oleh Indonesia dapat memperoleh harga US$
1.871-5.614 miliar per tahun dan income per kapita Indonesia naik rata-rata 0,14-2,08 persen (Mangunjaya, 2007).
Mengingat reboisasi dan penghijauan selama 50 tahun telah gagal, mekanisme CDM bisa menjadi salah satu solusi
masalah kehutanan kita. Penelitian dan pengalaman menunjukkan, di bawah kondisi tanah dan iklim Indonesia, hutan
yang rusak dapat pulih kembali secara alamiah. Tak perlu direboisasi. Hutan yang tumbuh kembali mengikat karbon.
Karbon itu diberikan kepada penduduk yang merawat dan tidak merusak hutan. Yang diberikan nilai ekonomi karbonnya,
bukan hutan dan lahannya. Hutan dan lahan hutan tetap milik negara (Soemarwoto, 2006). Kerusakan hutan akhirnya bisa
dihindari.
Di luar itu, masih terbuka peluang meraih pendapatan dari penurunan emisi lewat CDM sektor energi. Misalnya, dari budi
daya 10 juta hektare jarak pagar diproyeksikan dana CDM US$ 800 juta per tahun. Dana yang diperoleh kian besar apabila
kelapa sawit, tebu, singkong, dan tanaman lain penghasil bahan bakar nabati diusahakan dalam luasan signifikan.
Dengan memanfaatkan CDM, kita tak ubahnya menanam "pohon uang" yang terus berbuah. Kalkulasi ini menunjukkan, di
tengah kecemasan dunia akan dampak perubahan iklim, negara berkembang seperti
Indonesia bisa memiliki peran signifikan. Pada saat yang sama, kita bisa menjawab krisis sektor kehutanan dan energi.
Cara ini sekaligus bisa mengatasi multikrisis: krisis energi dan krisis ekologi serta membuka lapangan kerja baru,
mengentaskan masyarakat miskin, dan memulihkan jutaan hektare lahan kritis serta tata air.
Khudori, PEMINAT MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN
Sumber: http://www.lestari-m3.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=1
Hari Bumi, 22 April lalu, berlalu begitu saja. Tanpa gereget kesadaran bahwa bumi tempat kita berpijak sudah semakin tua
dan semakin panas, yang kemampuannya menopang kehidupan kian terbatas. Nafsu konsumsi minyak dan gas bumi,
batu bara, pembakaran kayu, dan alih fungsi lahan yang tak terbendung mengubah lapisan udara menjadi "perangkap
panas". Dengan perangkap itu, bumi bagai diselubungi selimut buatan yang menghambat pelepasan panas bumi ke
udara. Bumi tak ubahnya "rumah kaca" yang semakin panas.
Pemanasan global berdampak serius pada kehidupan ratusan juta warga di bumi. Dampaknya, seperti laporan 441 pakar
Intergovernmental Panel on Climate Change, 10 April 2007, naiknya suhu permukaan bumi lima tahun mendatang plus
dampak lanjutan berupa kegagalan panen, kelangkaan air, tenggelamnya daerah pesisir, lenyapnya spesies, banjir, dan
kekeringan. Asia terkena dampak paling parah: produksi pertanian Cina dan Bangladesh anjlok 30 persen, India langka
air, dan 100 juta rumah warga pesisir tergenang.
Laporan itu menyebutkan, permukaan laut akan meningkat 8-29 sentimeter dari saat ini pada 2030. Dampaknya bagi
Indonesia, 2.000 pulau tenggelam, garis pantai mundur ke arah daratan ratusan meter, jutaan hektare tambak lenyap, dan
air kian langka. Penduduk Jakarta dan kota-kota di pesisir akan kekurangan air bersih. Pada sejumlah daerah aliran
sungai akan terjadi perbedaan tingkat air pasang dan surut yang kian tajam. Akibatnya, akan sering terjadi banjir,
sekaligus kekeringan yang mencekik kehidupan. "Ancaman itu terlalu riskan diabaikan," kata Achim Steiner, Direktur
Eksekutif UNEP.
Laporan "menyeramkan" yang menggambarkan bumi di ambang kiamat semacam ini bukan hal baru. Tapi negara-negara
industri nan kaya, terutama Amerika Serikat, tak acuh. Padahal merekalah penyumbang terbesar gas rumah kaca yang
berdampak pada perubahan iklim. Mereka bisa mencapai kemakmuran seperti sekarang setelah mengkonsumsi energi
secara boros dan berlebihan. Simak ketidakadilan itu: penduduk Amerika, Kanada, dan Eropa yang hanya 20,1 persen dari
total warga dunia mengkonsumsi 59,1 persen energi dunia, sedangkan warga Afrika dan Amerika Latin yang 21,4 persen
dari populasi dunia hanya mengkonsumsi 10,3 persen.
Contoh ekstrem adalah Amerika. Satu dekade terakhir, konsumsi energi Amerika naik menjadi 2,7 juta barel per hari, lebih
banyak daripada yang dikonsumsi India dan Pakistan sekaligus, yang keduanya berisi total empat kali lipat penduduk
Amerika. Secara total, rata-rata orang Amerika mengkonsumsi lima kali lebih banyak energi daripada rata-rata warga
dunia, 10 kali lebih banyak daripada rata-rata orang Cina, dan 20 kali lebih banyak daripada rata-rata orang India. Pada
1990, total emisi gas rumah kaca mencapai 13,7 Gt (gigaton), yang secara berturut-turut disumbang Amerika (36,1
persen), Rusia (17,4 persen), Jepang (8,5 persen), Jerman (7,4 persen), Inggris (4,2 persen), Kanada (3,3 persen), Italia
(3,1 persen), Polandia (3 persen), Prancis (2,7 persen), dan Australia (2,1 persen).
Di Kyoto, Jepang, pada 1997 dicapai konsensus guna mengurangi emisi negara-negara industri paling sedikit 5 persen
dari tingkat emisi pada 1990 menjelang 2008-2012. Sayangnya, Protokol Kyoto tak efektif karena boikot Australia dan
Amerika. Tapi negara-negara peratifikasi Protokol Kyoto tak tinggal diam. Misal, mengembangkan perdagangan gas
rumah kaca via clean development mechanism (CDM) atau mekanisme pembangunan bersih. CDM dirancang sebagai
bentuk investasi berbasis pasar dengan sertifikat penurunan emisi (certified emission reduction/CER) sebagai
komoditasnya. Negara industri bisa membeli sertifikat dari negara berkembang lewat proyek ramah lingkungan.
Sejak Protokol Kyoto berlaku pada 2005, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang telah masuk "pasar buangan gas rumah kaca"
menawarkan dana pembangunan proyek ramah lingkungan. Bank Dunia telah menghimpun US$ 800 juta Prototype
Carbon Fund (PCF) untuk membiayai proyek ramah lingkungan di negara berkembang. India dan Cina menerima sekitar
40 persen dana PCF itu. Indonesia tergolong tertinggal. Padahal potensi karbon yang bisa dijual Indonesia cukup besar.
Data Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menyebutkan, hingga 2012 potensi karbon yang dapat dijual lewat CDM 24
juta ton per tahun dari sektor energi dan 23 juta ton per tahun dari sektor kehutanan.
Menurut perhitungan terakhir, kerusakan hutan Indonesia pada 2000-2005 adalah 1,8-2 juta hektare per tahun.
Berdasarkan data itu, potensi gas rumah kaca yang dilepaskan Indonesia setiap tahun 93,6-280,7 juta ton karbon. Jika
pasar dapat membeli US$ 4 per metrik ton karbon dioksida, kerusakan hutan Indonesia yang dapat dihindarkan akan
mendapat kompensasi senilai US$ 374 juta hingga US$ 1.123 miliar per tahun. Nilai tertinggi di pasar untuk menghargai
karbon hampir US$ 20 per ton. Jadi deforestasi yang dihindarkan oleh Indonesia dapat memperoleh harga US$
1.871-5.614 miliar per tahun dan income per kapita Indonesia naik rata-rata 0,14-2,08 persen (Mangunjaya, 2007).
Mengingat reboisasi dan penghijauan selama 50 tahun telah gagal, mekanisme CDM bisa menjadi salah satu solusi
masalah kehutanan kita. Penelitian dan pengalaman menunjukkan, di bawah kondisi tanah dan iklim Indonesia, hutan
yang rusak dapat pulih kembali secara alamiah. Tak perlu direboisasi. Hutan yang tumbuh kembali mengikat karbon.
Karbon itu diberikan kepada penduduk yang merawat dan tidak merusak hutan. Yang diberikan nilai ekonomi karbonnya,
bukan hutan dan lahannya. Hutan dan lahan hutan tetap milik negara (Soemarwoto, 2006). Kerusakan hutan akhirnya bisa
dihindari.
Di luar itu, masih terbuka peluang meraih pendapatan dari penurunan emisi lewat CDM sektor energi. Misalnya, dari budi
daya 10 juta hektare jarak pagar diproyeksikan dana CDM US$ 800 juta per tahun. Dana yang diperoleh kian besar apabila
kelapa sawit, tebu, singkong, dan tanaman lain penghasil bahan bakar nabati diusahakan dalam luasan signifikan.
Dengan memanfaatkan CDM, kita tak ubahnya menanam "pohon uang" yang terus berbuah. Kalkulasi ini menunjukkan, di
tengah kecemasan dunia akan dampak perubahan iklim, negara berkembang seperti
Indonesia bisa memiliki peran signifikan. Pada saat yang sama, kita bisa menjawab krisis sektor kehutanan dan energi.
Cara ini sekaligus bisa mengatasi multikrisis: krisis energi dan krisis ekologi serta membuka lapangan kerja baru,
mengentaskan masyarakat miskin, dan memulihkan jutaan hektare lahan kritis serta tata air.
Khudori, PEMINAT MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN
Sumber: http://www.lestari-m3.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=1
| All rights reserved. |
Dunia Esai
 | |  | |  | |  |
| Kumpulan esai, makalah, dan artikel dalam Bahasa Indonesia |