Myanmar:Memaknai Aksi Biksu
Riak politik di Myanmar sedang menunjukkan gejolak yang sangat berarti. Selama ini, ikon kekuatan prodemokrasi Aung
Suu Kyi sangat vital dalam memerankan dinamika politik Myanmar.
Kini, para biksu memainkan arti penting dalam konteks dinamika politik di negeri yang dulu bernama Burma itu. Dalam
seminggu terakhir, para biksu di sana melakukan aksi politik yang menawan sehingga mengundang decak kagum
sampai akhirnya per 26 September junta militer mengambil inisiatif membubarkan aksi politik para biksu.
Biksu dan Politik
Dalam konteks politik keagamaan, para biksu lebih mencerminkan sebuah kekuatan sosial yang sedang berupaya
mewujudkan jalan pembebasan. Sebuah jalan unik untuk menjauh dari geliat kehidupan dunia yang sering dipahami
akan melenakan untuk mencapai kesejahteraan nirwana. Tradisi para biksu memiliki kemiripan dengan tradisi sufi atau
pesantren-pesantren tarekat yang lebih menekankan asupan spiritual daripada asupan material.
Dengan pola ini, ada kecenderungan para biksu lebih memilih bersifat apolitis dan dalam batas tertentu cenderung
akomodatif dengan rezim yang berkuasa sebagai sebuah mekanisme untuk mendapatkan hak eksklusif. Sebagaimana
diketahui, kehidupan para biksu kerap bebas dari segala kewajiban pajak, bahkan pemerintah juga memberikan hak
otonom kepada kuil untuk mengembangkan tradisi rohaniah.
Dalam dinamika tertentu, tradisi biksu di Myanmar dan China memang sering menunjukkan nuansa yang berbeda. Dalam
tradisi Shaolin, seperti yang tergambar dalam beberapa film Cina, kuil merupakan kekuatan civil society yang sangat kuat.
Biara Shaolin seakan menjadi deposit bagi kekuatan masyarakat untuk menghadapi rezim tiran.Namun,gambaran sangat
berbeda dengan tradisi kuil di Myanmar.
Dalam konteks negara, Myanmar merupakan salah satu negara yang menempatkan agama Buddha sebagai agama
negara. Bahkan dalam batas tertentu, opsi ataupun pilihan kebijakan seperti pelaksanaan politik luar negeri yang
cenderung isolatif juga sering dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari penafsiran preferensi agama terhadap politik.
Tidak hanya itu,tradisi dan keberadaan kuil justru selama ini menjadi tiang penyangga utama dari rezim yang berkuasa.
Pola ini bisa dilacak dalam tradisi kuil di Thailand yang juga menjadi tiang penyangga utama kerajaan. Para biksu di
Thailand lebih memerankan diri sebagai kelompok spiritual yang apolitis, bahkan dalam tingkat tertentu malah menjadi
pendukung rezim berkuasa sebagai mekanisme pertukaran aset berupa pemberian hak eksklusif.
Ragam Makna
Dalam konteks memahami fenomena aksi politik biksu di Myanmar, setidaknya bisa dimaknai dalam beberapa hal.
Pertama, ketersinggungan yang sangat besar dari para biksu terhadap kebijakan politik rezim. Biksu sebagai bagian dari
politik eskapasi sebenarnya hanya akan tersinggung jika ruang rohaniah dan spiritual kuil diganggu.
Selama ini ada kesan bahwa aksi para biksu berlangsung karena kebijakan Pemerintah Myanmar yang menaikkan harga
minyak sampai batas tak terbeli oleh masyarakat. Para biksu pada hakikatnya tidak terlalu peduli harga minyak itu normal
atau tidak normal karena pada prinsipnya mereka tidak tergantung pada konsumsi minyak yang berlebihan. Kedua,
terjadinya transformasi budaya politik dalam tradisi kuil dari “parokial” ke partisipan.
Selama ini banyak pengamat melihat tradisi kuil lebih mengembangkan tradisi parokial— meminjam istilah Gabriel
Almond— sebuah tradisi yang cenderung tidak mengedepankan diri sendiri. Tradisi untuk senantiasa menganggap baik
kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin karena pada hakikatnya pemimpin dimaknai tidak pernah memiliki naluri untuk
merugikan masyarakat yang dipimpinnya. Lompatan tradisi budaya politik biasanya bergerak secara linier,yakni dari tradisi
parokial kemudian ke subjek baru ke tradisi partisipan.
Ketiga, dengan mendasarkan pada analisis kedua yang menarik untuk diungkap adalah faktor apakah yang menyebabkan
terjadi lompatan budaya politik itu.Apakah berasal dari proses kontemplasi progresif dari dalam kuil yang kemudian
menghasilkan sublimasi budaya politik partisipan, ataukah merupakan fasilitasi, mobilisasi kekuatan eksternal kuil, yang
menempatkan kuil sebagai aktor paling signifikan untuk berhadapan dengan rezim otoriter.
Tradisi progresif keberagamaan, dalam batas tertentu, kerap digerakkan kalangan muda yang telah mendapatkan nalar
progresif, kemudian membingkai nalar progresif tersebut dengan menggunakan nalar agama. Di sini, bisa dimaknai
bahwa para biksu di Myanmar adalah biksu generasi muda atau biksu yang dibesarkan oleh gelombang demokratisasi
dan globalisasi yang telah menerobos politik isolatif Myanmar.
Proses peningkatan kesadaran politik ini juga tidak bisa dipisahkan dari asistensi pihak luar yang berkepentingan
terhadap perubahan rezim di Myanmar.Dalam konteks tertentu,aktor yang paling berkepentingan terhadap perubahan
rezim di Myanmar adalah kalangan intrusive state, suatu negara yang berada di luar regional Myanmar, yakni Indo-China
ataupun Asia Tenggara, yang berkepentingan terhadap Myanmar. Negara-negara ASEAN jelas tidak bisa memainkan
peran ini karena keterikatan untuk tidak saling melakukan intervensi politik.
Negara-negara ASEAN bahkan selama ini tidak bisa memaksa junta militer untuk membebaskan Suu Kyi. Tindakan yang
sering dilakukan negara-negara ASEAN hanya menghimbau agar proses politik di Myanmar berjalan secara tertib. Lantas
siapakah aktor di balik aksi Biksu? Dua negara intrusif yang berlomba untuk memperkuat pengaruh di Indo-China dan
Asia Tenggara adalah Amerika Serikat dan Cina.
Dua negara ini jelas sangat berkepentingan terhadap kue Myanmar, sebuah negara yang masih sangat perawan bagi
pengembangan kepentingan politik, ekonomi, militer, dan strategis.Jawaban terhadap analisis ini akan segera diperoleh
dalam pekan-pekan ke depan. Siapakah dari dua negara ini yang paling reaktif dalam merespons kebijakan junta militer
Myanmar yang melakukan politik represi terhadap para biksu?
Kita berharap, semoga proses politik di Myanmar justru lebih dijalankan oleh mekanisme internal daripada dorongan dan
manipulasi kekuatan eksternal. Karena setiap intervensi negara besar senantiasa menimbulkan luka menganga yang
justru akan merusak kohesivitas suatu bangsa.(*)
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/memaknai-aksi-biksu-3.htm
Surwandono
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM
Riak politik di Myanmar sedang menunjukkan gejolak yang sangat berarti. Selama ini, ikon kekuatan prodemokrasi Aung
Suu Kyi sangat vital dalam memerankan dinamika politik Myanmar.
Kini, para biksu memainkan arti penting dalam konteks dinamika politik di negeri yang dulu bernama Burma itu. Dalam
seminggu terakhir, para biksu di sana melakukan aksi politik yang menawan sehingga mengundang decak kagum
sampai akhirnya per 26 September junta militer mengambil inisiatif membubarkan aksi politik para biksu.
Biksu dan Politik
Dalam konteks politik keagamaan, para biksu lebih mencerminkan sebuah kekuatan sosial yang sedang berupaya
mewujudkan jalan pembebasan. Sebuah jalan unik untuk menjauh dari geliat kehidupan dunia yang sering dipahami
akan melenakan untuk mencapai kesejahteraan nirwana. Tradisi para biksu memiliki kemiripan dengan tradisi sufi atau
pesantren-pesantren tarekat yang lebih menekankan asupan spiritual daripada asupan material.
Dengan pola ini, ada kecenderungan para biksu lebih memilih bersifat apolitis dan dalam batas tertentu cenderung
akomodatif dengan rezim yang berkuasa sebagai sebuah mekanisme untuk mendapatkan hak eksklusif. Sebagaimana
diketahui, kehidupan para biksu kerap bebas dari segala kewajiban pajak, bahkan pemerintah juga memberikan hak
otonom kepada kuil untuk mengembangkan tradisi rohaniah.
Dalam dinamika tertentu, tradisi biksu di Myanmar dan China memang sering menunjukkan nuansa yang berbeda. Dalam
tradisi Shaolin, seperti yang tergambar dalam beberapa film Cina, kuil merupakan kekuatan civil society yang sangat kuat.
Biara Shaolin seakan menjadi deposit bagi kekuatan masyarakat untuk menghadapi rezim tiran.Namun,gambaran sangat
berbeda dengan tradisi kuil di Myanmar.
Dalam konteks negara, Myanmar merupakan salah satu negara yang menempatkan agama Buddha sebagai agama
negara. Bahkan dalam batas tertentu, opsi ataupun pilihan kebijakan seperti pelaksanaan politik luar negeri yang
cenderung isolatif juga sering dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari penafsiran preferensi agama terhadap politik.
Tidak hanya itu,tradisi dan keberadaan kuil justru selama ini menjadi tiang penyangga utama dari rezim yang berkuasa.
Pola ini bisa dilacak dalam tradisi kuil di Thailand yang juga menjadi tiang penyangga utama kerajaan. Para biksu di
Thailand lebih memerankan diri sebagai kelompok spiritual yang apolitis, bahkan dalam tingkat tertentu malah menjadi
pendukung rezim berkuasa sebagai mekanisme pertukaran aset berupa pemberian hak eksklusif.
Ragam Makna
Dalam konteks memahami fenomena aksi politik biksu di Myanmar, setidaknya bisa dimaknai dalam beberapa hal.
Pertama, ketersinggungan yang sangat besar dari para biksu terhadap kebijakan politik rezim. Biksu sebagai bagian dari
politik eskapasi sebenarnya hanya akan tersinggung jika ruang rohaniah dan spiritual kuil diganggu.
Selama ini ada kesan bahwa aksi para biksu berlangsung karena kebijakan Pemerintah Myanmar yang menaikkan harga
minyak sampai batas tak terbeli oleh masyarakat. Para biksu pada hakikatnya tidak terlalu peduli harga minyak itu normal
atau tidak normal karena pada prinsipnya mereka tidak tergantung pada konsumsi minyak yang berlebihan. Kedua,
terjadinya transformasi budaya politik dalam tradisi kuil dari “parokial” ke partisipan.
Selama ini banyak pengamat melihat tradisi kuil lebih mengembangkan tradisi parokial— meminjam istilah Gabriel
Almond— sebuah tradisi yang cenderung tidak mengedepankan diri sendiri. Tradisi untuk senantiasa menganggap baik
kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin karena pada hakikatnya pemimpin dimaknai tidak pernah memiliki naluri untuk
merugikan masyarakat yang dipimpinnya. Lompatan tradisi budaya politik biasanya bergerak secara linier,yakni dari tradisi
parokial kemudian ke subjek baru ke tradisi partisipan.
Ketiga, dengan mendasarkan pada analisis kedua yang menarik untuk diungkap adalah faktor apakah yang menyebabkan
terjadi lompatan budaya politik itu.Apakah berasal dari proses kontemplasi progresif dari dalam kuil yang kemudian
menghasilkan sublimasi budaya politik partisipan, ataukah merupakan fasilitasi, mobilisasi kekuatan eksternal kuil, yang
menempatkan kuil sebagai aktor paling signifikan untuk berhadapan dengan rezim otoriter.
Tradisi progresif keberagamaan, dalam batas tertentu, kerap digerakkan kalangan muda yang telah mendapatkan nalar
progresif, kemudian membingkai nalar progresif tersebut dengan menggunakan nalar agama. Di sini, bisa dimaknai
bahwa para biksu di Myanmar adalah biksu generasi muda atau biksu yang dibesarkan oleh gelombang demokratisasi
dan globalisasi yang telah menerobos politik isolatif Myanmar.
Proses peningkatan kesadaran politik ini juga tidak bisa dipisahkan dari asistensi pihak luar yang berkepentingan
terhadap perubahan rezim di Myanmar.Dalam konteks tertentu,aktor yang paling berkepentingan terhadap perubahan
rezim di Myanmar adalah kalangan intrusive state, suatu negara yang berada di luar regional Myanmar, yakni Indo-China
ataupun Asia Tenggara, yang berkepentingan terhadap Myanmar. Negara-negara ASEAN jelas tidak bisa memainkan
peran ini karena keterikatan untuk tidak saling melakukan intervensi politik.
Negara-negara ASEAN bahkan selama ini tidak bisa memaksa junta militer untuk membebaskan Suu Kyi. Tindakan yang
sering dilakukan negara-negara ASEAN hanya menghimbau agar proses politik di Myanmar berjalan secara tertib. Lantas
siapakah aktor di balik aksi Biksu? Dua negara intrusif yang berlomba untuk memperkuat pengaruh di Indo-China dan
Asia Tenggara adalah Amerika Serikat dan Cina.
Dua negara ini jelas sangat berkepentingan terhadap kue Myanmar, sebuah negara yang masih sangat perawan bagi
pengembangan kepentingan politik, ekonomi, militer, dan strategis.Jawaban terhadap analisis ini akan segera diperoleh
dalam pekan-pekan ke depan. Siapakah dari dua negara ini yang paling reaktif dalam merespons kebijakan junta militer
Myanmar yang melakukan politik represi terhadap para biksu?
Kita berharap, semoga proses politik di Myanmar justru lebih dijalankan oleh mekanisme internal daripada dorongan dan
manipulasi kekuatan eksternal. Karena setiap intervensi negara besar senantiasa menimbulkan luka menganga yang
justru akan merusak kohesivitas suatu bangsa.(*)
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/memaknai-aksi-biksu-3.htm
Surwandono
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM
| All rights reserved. |
Dunia Esai
 | |  | |  | |  |
| Kumpulan esai, makalah, dan artikel dalam Bahasa Indonesia |