Agama dan Politik, Pelajaran dari Burma
Puluhan ribu Biksu, pemimpin agama Buddha yang menjadi mayoritas penduduk Burma atau Myanmar, dengan didukung
pelajar, mahasiswa dan massa memprotes kebijakan Junta Militer Myanmar yang berkuasa secara represif sedikitnya
sejak 1962.
Protes Biksu sungguh dramatis karena sangat jarang kalau tidak bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelummya
dengan jumlah sebesar itu. Biksu adalah pemimpin spiritual yang pekerjaannya lebih banyak bersemedi atau meditasi
untuk berdoa dan memimpin ibadah umatnya. Jadi pada dasarnya Biksu mengambil jarak dari politik praktis
sebagaimana doktrin spiritual dalam agama ini.
Protes Bisku di Myanmar itu dipicu oleh kenaikan harga BBM yang mencapai 500 persen sehingga rakyat yang sudah
miskin dan tertindas lebih sengsara lagi. Menurut Soe Aung, Deputy Chairperson Foreign Affair Committee NCUB
(National Council of the Unian of Burman) yang bermakas di Bangkok, yang sempat bertemu penulis sekitar 10 hari
sebelum demonstrasi Bisku di Burma pecah, minyak adalah salah satu sumber utama penghasilan untuk biaya
operasional pemerintah.
Menjadi Biksu
Menurut Aung yang terusir dan tidak bisa kembali ke negaranya karena terlibat dalam demonstrasi mahasiswa tahun 1998
itu, menjadi Biksu adalah salah satu "pekarjaan" favorit bagi anak muda Myanmar dan peminatnya semakin meningkat. Di
samping karena dipandang terhormat dalam tradisi masyarakat Burma, tidak ada doktrin Biksu untuk selama hidup.
Seorang Biksu bisa memilih berhenti dan kembali lagi menurut kemauan seseorang, asal memenuhi syarat-syarat
tertentu sebagai Biksu. Yang lebih penting lagi, menjadi Biksu adalah salah satu cara untuk menghindar dari represi
langsung dari pemerintahan Junta dan juga menghindari susahnya hidup akibat kemiskinan dan penindasan. Kini jumlah
Biksu bisa lebih dari jumlah tentara di negara itu, 400 hingga 500 ribu orang.
Pengalaman sosial dimana seorang Biksu bisa keluar masuk dengan persyaratan tertentu memungkinkan mereka
memiliki kesempatan hidup bersama rakyat secara nyata, merasakan suka duka masyarakat. Di negara yang miskin dan
tertindas dan ditambah dengan sangsi ekonomi, hampir bisa dipastikan semua rakyat Burma adalah miskin kecuali
mereka yang memiliki hubungan dengan Junta.
Bak kasta tersendiri, militer adalah Brahmana yang selalu diuntungkan dan harus menang dalam situasi apapaun.
Jadinya, rakyat berhadapan dengan militer setiap hari dan di semua tempat. "Pemberontakan" terhadap setuasi seperti itu
tinggal menunggu waktu. Kenaikan harga BMM yang mencapai 500 persen adalah suatu yang tidak masuk akal di saat
kemiskinan begitu menggurita. Tidak diperlukan ideologi tertentu untuk menggerakkan hati nurani seorang Biksu yang
begitu dekat dengan rakyat dan mengalami pengalaman hidup nyata tentang kemiskinan dan kesengsaraan.
Bijaksana
Namun protes besar di Burma ini bukanlah kali pertama. Setidaknya telah tiga kali terjadi. Namun semuanya ditumpas
Junta Militer. Bedanya, di masa lalu protes dipimpin para politisi yakni ketika partai pimpinan Aung San Suu Kyi
memenangkan pemilu 1990 yang kemudian disabotasi Junta dan sampai kini masih dalam tahanan panjang. Gerakan
selanjutnya dipimpin mahaiswa 1998 yang juga ditumpas. Beberapa pemimpin mereka yang selamat lari ke luar negeri
dan belum bisa kembali ke negerinya. Sebagian mereka menjadi aktivis politik untuk pembebasan Burma dari
cengkeraman Junta. Sedangkan protes kali ini dipimpin Biksu, sebuah kelompok masyarakat yang sangat dihormati di
Burma, namun tetap belum bisa menyurutkan Junta Militer Myanmar untuk bertindak brutal dalam menumpas mereka.
Mungkin karena pengalaman buruk berhadapan dengan pemerintah Junta begitu mendalam, dan secara realistis,
setidaknya menurut Soe Aung, hampir tidak ada pemimpin yang menjadi simbol perlawanan kali ini, termasuk Biksu.
Tidak ada seorang Biksu yang menjadi pemimpin yang cukup berwibawa di antara ratusan ribu Biksu tersebut. Mereka
bergerak secara kolektif dan semua dikoordinir secara kolektif pula. Sedemikian ketatnya Junta di Myanmar sehingga
hampir mustahil melahirkan seorang pemimpin dalam skala terbatas sekali pun.
Karena itulah, tuntutan mereka sangat bijaksana. Sesunggunya, para pemrotes itu tidak menuntut penggulingan
pemerintahan sekarang untuk digantikan dengan pemerintahan yang sama sekali baru. Mereka menuntut rekonsiliasi
dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, di antaranya Aung San yang hingga sekarang memiliki dukungan kuat di
masyarakat, termasuk dari kalangan Biksu.
Militer Moderat
Di samping itu betapa pun sulitnya mencari tokoh moderat di dalam militer Myanmar, pemrotes dan aktor-aktor pro
demokrasi yang di luar Myanmar cukup realistik, bahwa kalangan sipil belum mungkin untuk tampil menjadi pemimpin
alteratif. Mereka berharap, ada militer moderat yang mampu mengambil inisiatif untuk menjembatani elemen-elemen
tersebut.
Para Biksu sebagai pemimpin agama ini tidak memiliki niat dan doktrin untuk mengambilalih kekuasaan, melainakn
hanya sebagai pendorong terjadi proses dialog dan negosiasi di antara kekuatan-kekeuatan politik dalam masyarakat.
Ketika tidak ada lagi elemen masyarakat yang mampu memrotes dan mendorong dialog sebuah penguasa yang lalim,
maka agama tampaknya menjadi tumpuan terakhir. Biksu di Burma bukan saja telah memberikan contoh kepada pemuka
agama dimanapun tentang perannya dalam politik perubahan sosial melainkan mereka butuh dukungan kongkrit dari
semua agamawan di seluruh dunia.
Selayaknya, para pemimpin agama tidak menunggu sampai situasi demikian mengerikan seperti di Myanmar sekarang!
Penulis adalah Direktur Eksekutif the Wahid Institute, Jakarta
Fransiskus Saverius Herdiman
Sumber: http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=17706
Puluhan ribu Biksu, pemimpin agama Buddha yang menjadi mayoritas penduduk Burma atau Myanmar, dengan didukung
pelajar, mahasiswa dan massa memprotes kebijakan Junta Militer Myanmar yang berkuasa secara represif sedikitnya
sejak 1962.
Protes Biksu sungguh dramatis karena sangat jarang kalau tidak bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelummya
dengan jumlah sebesar itu. Biksu adalah pemimpin spiritual yang pekerjaannya lebih banyak bersemedi atau meditasi
untuk berdoa dan memimpin ibadah umatnya. Jadi pada dasarnya Biksu mengambil jarak dari politik praktis
sebagaimana doktrin spiritual dalam agama ini.
Protes Bisku di Myanmar itu dipicu oleh kenaikan harga BBM yang mencapai 500 persen sehingga rakyat yang sudah
miskin dan tertindas lebih sengsara lagi. Menurut Soe Aung, Deputy Chairperson Foreign Affair Committee NCUB
(National Council of the Unian of Burman) yang bermakas di Bangkok, yang sempat bertemu penulis sekitar 10 hari
sebelum demonstrasi Bisku di Burma pecah, minyak adalah salah satu sumber utama penghasilan untuk biaya
operasional pemerintah.
Menjadi Biksu
Menurut Aung yang terusir dan tidak bisa kembali ke negaranya karena terlibat dalam demonstrasi mahasiswa tahun 1998
itu, menjadi Biksu adalah salah satu "pekarjaan" favorit bagi anak muda Myanmar dan peminatnya semakin meningkat. Di
samping karena dipandang terhormat dalam tradisi masyarakat Burma, tidak ada doktrin Biksu untuk selama hidup.
Seorang Biksu bisa memilih berhenti dan kembali lagi menurut kemauan seseorang, asal memenuhi syarat-syarat
tertentu sebagai Biksu. Yang lebih penting lagi, menjadi Biksu adalah salah satu cara untuk menghindar dari represi
langsung dari pemerintahan Junta dan juga menghindari susahnya hidup akibat kemiskinan dan penindasan. Kini jumlah
Biksu bisa lebih dari jumlah tentara di negara itu, 400 hingga 500 ribu orang.
Pengalaman sosial dimana seorang Biksu bisa keluar masuk dengan persyaratan tertentu memungkinkan mereka
memiliki kesempatan hidup bersama rakyat secara nyata, merasakan suka duka masyarakat. Di negara yang miskin dan
tertindas dan ditambah dengan sangsi ekonomi, hampir bisa dipastikan semua rakyat Burma adalah miskin kecuali
mereka yang memiliki hubungan dengan Junta.
Bak kasta tersendiri, militer adalah Brahmana yang selalu diuntungkan dan harus menang dalam situasi apapaun.
Jadinya, rakyat berhadapan dengan militer setiap hari dan di semua tempat. "Pemberontakan" terhadap setuasi seperti itu
tinggal menunggu waktu. Kenaikan harga BMM yang mencapai 500 persen adalah suatu yang tidak masuk akal di saat
kemiskinan begitu menggurita. Tidak diperlukan ideologi tertentu untuk menggerakkan hati nurani seorang Biksu yang
begitu dekat dengan rakyat dan mengalami pengalaman hidup nyata tentang kemiskinan dan kesengsaraan.
Bijaksana
Namun protes besar di Burma ini bukanlah kali pertama. Setidaknya telah tiga kali terjadi. Namun semuanya ditumpas
Junta Militer. Bedanya, di masa lalu protes dipimpin para politisi yakni ketika partai pimpinan Aung San Suu Kyi
memenangkan pemilu 1990 yang kemudian disabotasi Junta dan sampai kini masih dalam tahanan panjang. Gerakan
selanjutnya dipimpin mahaiswa 1998 yang juga ditumpas. Beberapa pemimpin mereka yang selamat lari ke luar negeri
dan belum bisa kembali ke negerinya. Sebagian mereka menjadi aktivis politik untuk pembebasan Burma dari
cengkeraman Junta. Sedangkan protes kali ini dipimpin Biksu, sebuah kelompok masyarakat yang sangat dihormati di
Burma, namun tetap belum bisa menyurutkan Junta Militer Myanmar untuk bertindak brutal dalam menumpas mereka.
Mungkin karena pengalaman buruk berhadapan dengan pemerintah Junta begitu mendalam, dan secara realistis,
setidaknya menurut Soe Aung, hampir tidak ada pemimpin yang menjadi simbol perlawanan kali ini, termasuk Biksu.
Tidak ada seorang Biksu yang menjadi pemimpin yang cukup berwibawa di antara ratusan ribu Biksu tersebut. Mereka
bergerak secara kolektif dan semua dikoordinir secara kolektif pula. Sedemikian ketatnya Junta di Myanmar sehingga
hampir mustahil melahirkan seorang pemimpin dalam skala terbatas sekali pun.
Karena itulah, tuntutan mereka sangat bijaksana. Sesunggunya, para pemrotes itu tidak menuntut penggulingan
pemerintahan sekarang untuk digantikan dengan pemerintahan yang sama sekali baru. Mereka menuntut rekonsiliasi
dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, di antaranya Aung San yang hingga sekarang memiliki dukungan kuat di
masyarakat, termasuk dari kalangan Biksu.
Militer Moderat
Di samping itu betapa pun sulitnya mencari tokoh moderat di dalam militer Myanmar, pemrotes dan aktor-aktor pro
demokrasi yang di luar Myanmar cukup realistik, bahwa kalangan sipil belum mungkin untuk tampil menjadi pemimpin
alteratif. Mereka berharap, ada militer moderat yang mampu mengambil inisiatif untuk menjembatani elemen-elemen
tersebut.
Para Biksu sebagai pemimpin agama ini tidak memiliki niat dan doktrin untuk mengambilalih kekuasaan, melainakn
hanya sebagai pendorong terjadi proses dialog dan negosiasi di antara kekuatan-kekeuatan politik dalam masyarakat.
Ketika tidak ada lagi elemen masyarakat yang mampu memrotes dan mendorong dialog sebuah penguasa yang lalim,
maka agama tampaknya menjadi tumpuan terakhir. Biksu di Burma bukan saja telah memberikan contoh kepada pemuka
agama dimanapun tentang perannya dalam politik perubahan sosial melainkan mereka butuh dukungan kongkrit dari
semua agamawan di seluruh dunia.
Selayaknya, para pemimpin agama tidak menunggu sampai situasi demikian mengerikan seperti di Myanmar sekarang!
Penulis adalah Direktur Eksekutif the Wahid Institute, Jakarta
Fransiskus Saverius Herdiman
Sumber: http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=17706
| All rights reserved. |
Dunia Esai
 | |  | |  | |  |
| Kumpulan esai, makalah, dan artikel dalam Bahasa Indonesia |