Prihatin tentang Myanmar
Situasi di Myanmar, dulu dikenal sebagai Birma, sungguh memprihatinkan. Apa yang disangka tidak mungkin terjadi
bahwa rakyat secara terbuka berani menyatakan protes telah berlangsung selama berhari-hari. Beribu-ribu biksu keluar
dari beberapa biara agama Buddha di Yangon (Rangoon) dan Mandalay, berbaris secara tertib di jalan-jalan utama.
Kagum akan keberanian para biksu itu, berangsur-angsur masyarakat juga ikut bergabung. Meskipun sistem sensor
diketatkan, tapi kecanggihan teknologi informasi dewasa ini mampu menembus berbagai hambatan. Akibatnya, pemancar
TV terkemuka yang berbahasa Inggris seperti CNN (AS) dan BBC World News secara kontinu menayangkan rentetan
peristiwa yang terjadi di jalan-jalan raya di Yangon, Mandalay, dan kota-kota lainnya di Myanmar.
Masalah yang memicu gelombang demo di Myanmar adalah keputusan pemerintah awal bulan Agustus untuk menaikkan
harga BBM secara mencolok. Dengan sendirinya harga bahan pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari juga naik.
Rupanya bagi rakyat biasa yang sudah bertahun-tahun hidup pas-pasan, tindakan pemerintah yang terakhir ini sudah
keterlaluan.
Namun, siapa yang menyangka para biksu yang setiap hari tampak di jalan-jalan dengan jubah berwarna merah-tua atau
kuning-tua dan cawan di tangan mereka untuk menampung sumbangan dari masyarakat menjadi begitu militan. Mereka
mampu mengorganisir kelompok-kelompok mereka, saling berkomunikasi dan menjaga disiplin selama berdemo. Para
biksu itu menyatakan secara terbuka gumpalan masalah yang telah mengganjal jiwa rakyat selama bertahun-tahun hidup
dikekang oleh rezim militer.
Aliansi Para Biksu Seluruh Birma telah menyatakan tuntutan mereka terdiri dari tiga pokok. Pertama, ekonomi yang
berantakan supaya ditata-ulang. Kedua, bebaskan semua tahanan politik, termasuk juga Aung San Suu Kyi, pemimpin
Liga Demokrasi yang sudah dikenakan tahanan rumah 12 tahun. Ketiga, ubah sistem politik yang dikuasai junta militer
dengan mengadakan dialog.
Pada awal gelombang demo minggu lalu, ketika jumlahnya masih beberapa ratus, mereka diperbolehkan lewat rumah
Aung San Suu Kyi. Komandan polisi yang bertugas memblokir jalan menuju kediaman Srikandi Myanmar itu memberi
hormat kepada para biksu dan menginstruksikan anak buahnya supaya memindahkan barikade penghalang ke pinggir.
Aung San Suu Kyi tampak berdiri di balik pagar rumahnya dan air matanya menetes ketika para biksu lewat. Sejak
peristiwa mengharukan itu, Suu Kyi dikabarkan dipindahkan ke penjara. Dan siapa tahu, mungkin komandan polisi
tersebut telah dipecat.
Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Myanmar, sesama negara anggota ASEAN (Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara) merupakan kasus standar yang diuraikan di buku ilmu politik tentang negara-negara berkembang. Para
jenderal yang memerintah Myanmar melalui Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan sejak 1988
memperkirakan mereka mampu mengisolasi Birma, kemudian disebut Myanmar, dan memerintah rakyat lebih dari 50 juta
warga itu sesuka hati mereka.
Agaknya mereka menganggap remeh dinamika sosial politik di dalam negeri, apalagi dampak dari pergeseran serta
perkembangan internasional yang amat dipengaruhi kecanggihan teknologi informasi. Arus informasi dari dalam Myanmar
yang ditampung berbagai organisasi media internasional dan sejumlah LSM yang memperjuangkan keadilan dan
demokrasi mempengaruhi arah opini dunia. Dan sebagai pantulannya meningkatkan militansi di dalam negeri.
Mungkin saja aparat keamanan, tentara dan polisi, dapat menumpas gelombang demo setelah dibiarkan meningkat
selama berhari-hari. Namun, sekali ini amat diragukan apakah kekejaman yang diterapkan pada gelombang demo tahun
1988 (jumlah korban yang tewas diperkirakan melebihi tiga ribu warga) akan terulang lagi. Karena sekali ini, bukan saja
dunia internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, mencermati situasi yang memprihatinkan di Myanmar.
Beijing amat berkepentingan bahwa pergolakan politik di Myanmar jangan sampai keterusan menjadi pembantaian yang
tak terkendalikan. Republik Rakyat Tiongkok dianggap sebagai negara pelindung Myanmar. RRT merupakan pemasok
persenjataan militer dan menyediakan kredit perdagangan untuk Myanmar. Di sisi lain, RRT sangat berminat pada ladang
gas alam lepas pantai Myanmar (di Laut Andaman dan Teluk Bengal).
Setelah ladang-ladang gas ini dioperasionalkan (ladang Yadana - operator: Total E&P Myanmar; ladang Yetagun -
operator: Petrogas Caligali Myanmar), berdasarkan kerja sama Myanmar-RRT, produk gas alam yang dihasilkan
ladang-ladang tersebut akan disalurkan ke Tiongkok Selatan melalui pipa.
Namun, Beijing menghadapi dilema. Di satu sisi, melindungi Myanmar dari tekanan-tekanan negara-negara Barat. Ia tidak
segan memveto usul resolusi di Dewan Keamanan yang dianggap memojokkan Myanmar. Di sisi lain, Beijing
memanfaatkan pengaruhnya supaya para jenderal yang menguasai Myanmar melalui Dewan Negara untuk Perdamaian
dan Pem-bangunan (namanya mentereng, tapi ironis) berusaha menahan diri. Beijing menganjurkan mereka supaya
"mendorong maju proses demokrasi yang sesuai dengan kondisi Myanmar".
Tahun depan, Beijing akan berperan sebagai tuan rumah untuk acara olahraga internasional Olimpiade. Ia ingin
mengembangkan citra sebagai negara beradab yang menghormati sopan santun internasional. Pembantaian dan
kekejaman di Myanmar, negara asuhannya, akan mengakibatkan citranya akan tercoreng-moreng.
Sekjen PBB, Ban Ki-moon telah menugaskan Duta Besar Ibrahim Gambari sebagai utusan khususnya segera terbang ke
Myanmar. Sebagai utusan khusus, ia sudah dua kali mengunjungi ibu kota baru, Naypydaw, 320 km di utara Yangon di
mana para jenderal bermukim. Ketua Dewan, Jenderal Than Shwe (74 tahun) dikenal sebagai tokoh yang tidak begitu
cerdas, berpandangan sempit, dan pendirian keras. Diragukan, apakah Dubes Ibrahim Gambari dapat berhasil
meyakinkan dia untuk membuka dialog dengan Aung San Suu Kyi, dan secara bertahap mendorong Myanmar ke arah
demokrasi dan kebebasan opini.
Sedangkan ASEAN sekarang disoroti negara-negara Barat, khususnya AS, Inggris dan Uni Eropa supaya lebih aktif
berperan menangani situasi Myanmar yang memprihatinkan. "ASEAN perlu tulang punggung yang lebih kokoh. Sudah
terlalu lama mereka bersikap sabar terhadap Myanmar," demikian seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.
Ketika Myanmar diterima sebagai anggota ASEAN pada 1997, para wakilnya berjanji bahwa proses menuju demokrasi
akan terus berjalan secara bertahap. Sekarang tahun 2007, Aung San Suu Kyi tetap ditahan dan rezim militer masih tetap
berkuasa.
Apakah Indonesia sudah berusaha semaksimalnya mendorong ASEAN untuk secara tegas mengingatkan Jenderal Than
Shwe dan para rekannya di Dewan Negara tersebut jangan lagi mengundur-undurkan proses demokratisasi. Pemberitaan
dari New York melaporkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong
membicarakan situasi Myanmar. Singapura sekarang mendapat giliran sebagai Ketua ASEAN. Dan juru bicara Deplu,
Desra Percaya yang juga berada di New York menyampaikan, "Pemerintah RI mengikuti dari dekat dan penuh keprihatinan
atas perkembangan terakhir di Myanmar".
Mengapa Indonesia tidak mampu bertindak lebih dramatis untuk menandaskan bahwa hubungan antara RI dan Birma
(sekarang Myanmar) sudah terjalin sejak awal Revolusi pada tahun-tahun akhir 1940-an. Ketika RI terisolasi di ibu kota
perjuangan Yogyakarta menghadapi tekanan militer Belanda, Birma memberikan bantuan penuh, antara lain menyediakan
pemancar militer untuk meneruskan berita-berita dari Yogya dan Sumatera.
Daripada Presiden sibuk berjumpa dengan berbagai tokoh di New York, antara lain Ahmadinejad dari Iran, Mahmoud
Abbas dari Palestina -suatu kunjungan dramatik menjumpai Jenderal Than Shwe di ibu kota Naypydaw akan mengangkat
nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai negarawan dunia. Ia dapat sampaikan kepada rekannya itu, "Jenderal, ketika
kita jumpa pada awal 2006, Anda janjikan akan ada perubahan. Percaya saya, demi keselamatan Anda dan rekan jenderal
lainnya, lakukan perubahan sekarang juga. Saya sudah alami betapa dua kepala negara kami terpaksa mundur karena
desakan rakyat. Keinginan untuk perubahan, kalau sudah waktunya tidak dapat dibendung..."
Oleh: Sabam Siagian, Penulis adalah pengamat perkembangan di Asia Tenggara
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/29/Editor/edit02.htm
Situasi di Myanmar, dulu dikenal sebagai Birma, sungguh memprihatinkan. Apa yang disangka tidak mungkin terjadi
bahwa rakyat secara terbuka berani menyatakan protes telah berlangsung selama berhari-hari. Beribu-ribu biksu keluar
dari beberapa biara agama Buddha di Yangon (Rangoon) dan Mandalay, berbaris secara tertib di jalan-jalan utama.
Kagum akan keberanian para biksu itu, berangsur-angsur masyarakat juga ikut bergabung. Meskipun sistem sensor
diketatkan, tapi kecanggihan teknologi informasi dewasa ini mampu menembus berbagai hambatan. Akibatnya, pemancar
TV terkemuka yang berbahasa Inggris seperti CNN (AS) dan BBC World News secara kontinu menayangkan rentetan
peristiwa yang terjadi di jalan-jalan raya di Yangon, Mandalay, dan kota-kota lainnya di Myanmar.
Masalah yang memicu gelombang demo di Myanmar adalah keputusan pemerintah awal bulan Agustus untuk menaikkan
harga BBM secara mencolok. Dengan sendirinya harga bahan pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari juga naik.
Rupanya bagi rakyat biasa yang sudah bertahun-tahun hidup pas-pasan, tindakan pemerintah yang terakhir ini sudah
keterlaluan.
Namun, siapa yang menyangka para biksu yang setiap hari tampak di jalan-jalan dengan jubah berwarna merah-tua atau
kuning-tua dan cawan di tangan mereka untuk menampung sumbangan dari masyarakat menjadi begitu militan. Mereka
mampu mengorganisir kelompok-kelompok mereka, saling berkomunikasi dan menjaga disiplin selama berdemo. Para
biksu itu menyatakan secara terbuka gumpalan masalah yang telah mengganjal jiwa rakyat selama bertahun-tahun hidup
dikekang oleh rezim militer.
Aliansi Para Biksu Seluruh Birma telah menyatakan tuntutan mereka terdiri dari tiga pokok. Pertama, ekonomi yang
berantakan supaya ditata-ulang. Kedua, bebaskan semua tahanan politik, termasuk juga Aung San Suu Kyi, pemimpin
Liga Demokrasi yang sudah dikenakan tahanan rumah 12 tahun. Ketiga, ubah sistem politik yang dikuasai junta militer
dengan mengadakan dialog.
Pada awal gelombang demo minggu lalu, ketika jumlahnya masih beberapa ratus, mereka diperbolehkan lewat rumah
Aung San Suu Kyi. Komandan polisi yang bertugas memblokir jalan menuju kediaman Srikandi Myanmar itu memberi
hormat kepada para biksu dan menginstruksikan anak buahnya supaya memindahkan barikade penghalang ke pinggir.
Aung San Suu Kyi tampak berdiri di balik pagar rumahnya dan air matanya menetes ketika para biksu lewat. Sejak
peristiwa mengharukan itu, Suu Kyi dikabarkan dipindahkan ke penjara. Dan siapa tahu, mungkin komandan polisi
tersebut telah dipecat.
Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Myanmar, sesama negara anggota ASEAN (Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara) merupakan kasus standar yang diuraikan di buku ilmu politik tentang negara-negara berkembang. Para
jenderal yang memerintah Myanmar melalui Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan sejak 1988
memperkirakan mereka mampu mengisolasi Birma, kemudian disebut Myanmar, dan memerintah rakyat lebih dari 50 juta
warga itu sesuka hati mereka.
Agaknya mereka menganggap remeh dinamika sosial politik di dalam negeri, apalagi dampak dari pergeseran serta
perkembangan internasional yang amat dipengaruhi kecanggihan teknologi informasi. Arus informasi dari dalam Myanmar
yang ditampung berbagai organisasi media internasional dan sejumlah LSM yang memperjuangkan keadilan dan
demokrasi mempengaruhi arah opini dunia. Dan sebagai pantulannya meningkatkan militansi di dalam negeri.
Mungkin saja aparat keamanan, tentara dan polisi, dapat menumpas gelombang demo setelah dibiarkan meningkat
selama berhari-hari. Namun, sekali ini amat diragukan apakah kekejaman yang diterapkan pada gelombang demo tahun
1988 (jumlah korban yang tewas diperkirakan melebihi tiga ribu warga) akan terulang lagi. Karena sekali ini, bukan saja
dunia internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, mencermati situasi yang memprihatinkan di Myanmar.
Beijing amat berkepentingan bahwa pergolakan politik di Myanmar jangan sampai keterusan menjadi pembantaian yang
tak terkendalikan. Republik Rakyat Tiongkok dianggap sebagai negara pelindung Myanmar. RRT merupakan pemasok
persenjataan militer dan menyediakan kredit perdagangan untuk Myanmar. Di sisi lain, RRT sangat berminat pada ladang
gas alam lepas pantai Myanmar (di Laut Andaman dan Teluk Bengal).
Setelah ladang-ladang gas ini dioperasionalkan (ladang Yadana - operator: Total E&P Myanmar; ladang Yetagun -
operator: Petrogas Caligali Myanmar), berdasarkan kerja sama Myanmar-RRT, produk gas alam yang dihasilkan
ladang-ladang tersebut akan disalurkan ke Tiongkok Selatan melalui pipa.
Namun, Beijing menghadapi dilema. Di satu sisi, melindungi Myanmar dari tekanan-tekanan negara-negara Barat. Ia tidak
segan memveto usul resolusi di Dewan Keamanan yang dianggap memojokkan Myanmar. Di sisi lain, Beijing
memanfaatkan pengaruhnya supaya para jenderal yang menguasai Myanmar melalui Dewan Negara untuk Perdamaian
dan Pem-bangunan (namanya mentereng, tapi ironis) berusaha menahan diri. Beijing menganjurkan mereka supaya
"mendorong maju proses demokrasi yang sesuai dengan kondisi Myanmar".
Tahun depan, Beijing akan berperan sebagai tuan rumah untuk acara olahraga internasional Olimpiade. Ia ingin
mengembangkan citra sebagai negara beradab yang menghormati sopan santun internasional. Pembantaian dan
kekejaman di Myanmar, negara asuhannya, akan mengakibatkan citranya akan tercoreng-moreng.
Sekjen PBB, Ban Ki-moon telah menugaskan Duta Besar Ibrahim Gambari sebagai utusan khususnya segera terbang ke
Myanmar. Sebagai utusan khusus, ia sudah dua kali mengunjungi ibu kota baru, Naypydaw, 320 km di utara Yangon di
mana para jenderal bermukim. Ketua Dewan, Jenderal Than Shwe (74 tahun) dikenal sebagai tokoh yang tidak begitu
cerdas, berpandangan sempit, dan pendirian keras. Diragukan, apakah Dubes Ibrahim Gambari dapat berhasil
meyakinkan dia untuk membuka dialog dengan Aung San Suu Kyi, dan secara bertahap mendorong Myanmar ke arah
demokrasi dan kebebasan opini.
Sedangkan ASEAN sekarang disoroti negara-negara Barat, khususnya AS, Inggris dan Uni Eropa supaya lebih aktif
berperan menangani situasi Myanmar yang memprihatinkan. "ASEAN perlu tulang punggung yang lebih kokoh. Sudah
terlalu lama mereka bersikap sabar terhadap Myanmar," demikian seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.
Ketika Myanmar diterima sebagai anggota ASEAN pada 1997, para wakilnya berjanji bahwa proses menuju demokrasi
akan terus berjalan secara bertahap. Sekarang tahun 2007, Aung San Suu Kyi tetap ditahan dan rezim militer masih tetap
berkuasa.
Apakah Indonesia sudah berusaha semaksimalnya mendorong ASEAN untuk secara tegas mengingatkan Jenderal Than
Shwe dan para rekannya di Dewan Negara tersebut jangan lagi mengundur-undurkan proses demokratisasi. Pemberitaan
dari New York melaporkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong
membicarakan situasi Myanmar. Singapura sekarang mendapat giliran sebagai Ketua ASEAN. Dan juru bicara Deplu,
Desra Percaya yang juga berada di New York menyampaikan, "Pemerintah RI mengikuti dari dekat dan penuh keprihatinan
atas perkembangan terakhir di Myanmar".
Mengapa Indonesia tidak mampu bertindak lebih dramatis untuk menandaskan bahwa hubungan antara RI dan Birma
(sekarang Myanmar) sudah terjalin sejak awal Revolusi pada tahun-tahun akhir 1940-an. Ketika RI terisolasi di ibu kota
perjuangan Yogyakarta menghadapi tekanan militer Belanda, Birma memberikan bantuan penuh, antara lain menyediakan
pemancar militer untuk meneruskan berita-berita dari Yogya dan Sumatera.
Daripada Presiden sibuk berjumpa dengan berbagai tokoh di New York, antara lain Ahmadinejad dari Iran, Mahmoud
Abbas dari Palestina -suatu kunjungan dramatik menjumpai Jenderal Than Shwe di ibu kota Naypydaw akan mengangkat
nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai negarawan dunia. Ia dapat sampaikan kepada rekannya itu, "Jenderal, ketika
kita jumpa pada awal 2006, Anda janjikan akan ada perubahan. Percaya saya, demi keselamatan Anda dan rekan jenderal
lainnya, lakukan perubahan sekarang juga. Saya sudah alami betapa dua kepala negara kami terpaksa mundur karena
desakan rakyat. Keinginan untuk perubahan, kalau sudah waktunya tidak dapat dibendung..."
Oleh: Sabam Siagian, Penulis adalah pengamat perkembangan di Asia Tenggara
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/29/Editor/edit02.htm
| All rights reserved. |
Dunia Esai
 | |  | |  | |  |
| Kumpulan esai, makalah, dan artikel dalam Bahasa Indonesia |