Politik Kembali ke Myanmar
Mata dunia memerah. Myanmar menyebar bau anyir darah para biksu. Rezim totaliter kehilangan kesabaran. Demonstrasi
sunyi para biksu berakhir mengerikan. Nyawa orang-orang suci berjatuhan. Belum lagi korban kolateral kalangan jurnalis.
Lebih dari sekadar kepedihan, dunia membutuhkan keterangan. Bukan keterangan politik internasional atau ekonomi
politik belaka, tetapi keterangan politik itu sendiri: mengapa biksu bisa menjadi sedemikian revolusioner? Bukankah
tradisi Buddhistis adalah tradisi yang anti dengan segala bentuk hasrat? Atau kita salah memahami tradisi itu? Atau
pertanyaan pertama tadi adalah sebuah kekeliruan?
Antropologi kekurangan
Turunnya sang Buddha di jalan-jalan Yangon menimbulkan pertanyaan. Mengapa ajaran yang menekankan penghapusan
hasrat bisa mendorong gejolak politik sedemikian rupa? Pertanyaan itu adalah skeptisisme yang keliru. Siapa bilang
ajaran Buddha melulu mengajarkan sederet laku guna menetralisasi hasrat dan mendapat pencerahan?
Buddhisme juga memiliki komponen radikal dalam dirinya. Bukankah sang Buddha sendiri pernah demikian radikal
menolak kekuasaan dan memilih menjadi pejalan kemanusiaan. Terbukti, kelompok biksu di Myanmar tak pernah sekali
pun menjadi kaki tangan kekuasaan.
Apa yang sedang dipraktikkan para biksu adalah laku politik. Tujuannya bukan pencerahan pribadi, tetapi emansipasi
kolektif. Metodologinya adalah merebut simpati massa. Para biksu sebagai orang terhormat di Myanmar sadar posisi itu.
Namun, ini bukan arogansi. Para biksu tidak pernah menepuk dada sebagai orang suci. Justru merekalah yang
mempraktikkan laku kekurangan. Bisa dikata, mereka paham betul arti kekurangan.
Setelah kondisi ekonomi memburuk, perintah Buddha "bertutur benar" pun bergaung dari biara-biara. Para biksu turun ke
jalan. Bukan sebagai guru suci, melainkan aktor politik yang paham betul bagaimana rasanya berkekurangan.
Antropologi kekurangan yang dipraktikkan para biksu menuai hasil. Masyarakat yang semula membisu atau terbisukan
mulai bersuara. Artikulasi politik yang terpendam sekian lama memperoleh momen historisnya.
Antropologi kekurangan yang dianut para biksu mereka memperoleh dukungan yang sangat luas. Terakhir, dukungan
meluas sampai ratusan ribu orang lebih. Rakyat tergerak oleh ketulusan para biksu. Mereka tidak merasa sedang digurui
oleh orang-orang suci. Apa yang mereka rasakan adalah uluran tangan yang lemah dari mereka yang paling memahami
dan menjalani kekurangan. Apa yang diperlihatkan para biksu bukan pamer kesucian, melainkan sebentuk etika
solidaritas berbasis kodrat manusia yang kontigen, ironis, dan papa.
Artikulasi politik para biksu pun melewati batas-batas negara. Dunia yang semula bersikap ambigu mulai menarik garis
tebal. Junta militer Myanmar sudah melewati batas. Pertanyaannya, mengapa simpati itu bisa datang bergelombang dari
tujuh penjuru?
Itu semua berkat politik sunyi para biksu. Gerak politik mereka adalah linieritas tanpa kepentingan. Tujuannya jelas. Junta
militer yang menimbulkan sengsara harus tunduk pada antropologi kekurangan: tak ada yang sempurna di kolong langit.
Tuduhan bahwa para biksu hanya mengurusi biara, bukan bangsa, sungguh keliru. Para biksu adalah manusia yang
senantiasa membawa ketegangan dalam dirinya. Yang fana dan yang kekal senantiasa bertempur dalam ruang batinnya.
Artikulasi politik para biksu beralas pada ketegangan itu. Apa yang mereka lakukan adalah upaya merumuskan diri di
hadapan ketertindasan rakyat dan kedurjanaan rezim berkuasa. Siapakah kami para biksu ini? Kelompok rohaniwan yang
melulu membaca sutra di biara-biara atau pembela kepapaan dengan menurunkan Buddhisme secara politik.
Para-politik
Gerakan politik para biksu menisbikan politik sebagai keterdugaan. Radikalitas politik di Myanmar tidak datang dari
mahasiswa, tetapi kaum yang tak terduga: para pembaca sutra. Ini berbeda dengan Indonesia, di mana radikalitas datang
dari kelas menengah yang terlukai kepentingan ekonominya. Tesis bahwa radikalitas adalah monopoli kelas menengah
rontok di Myanmar. Apa kepentingan para biksu, para pelaku antropologi kekurangan?
Politik memang sebentuk antagonisme. Namun, benturan antagonistik di antara kelompok-kelompok yang terdefinisikan
(buruh vs majikan, misalnya) adalah semu. Filsuf politik Jacques Ranciere menyebut antagonisme sedemikian sebagai
ulah dari apa yang disebutnya para-politik (Ranciere, 2004). Para-politik adalah upaya sengaja untuk mendepolitisasi
politik. Konflik politik diterima, tetapi direformulasi menjadi kompetisi dalam ruang representasi tertentu. Kompetisi pun
semata berlaku di antara kelompok-kelompok terdefinisikan guna mendiami kursi eksekutif.
Politik menjelma menjadi polisi. Logika para-politik mengatur dan menata konflik ke dalam peta politik yang jelas.
Penataan itu sebenarnya adalah koersi diam-diam. Bahwa kelompok politik dan arah konfliknya, sudah jelas dan terduga.
Mengapa itu disebut koersi diam-diam? Sebab pemetaan itu adalah pemaksaan harmoni atas khaos, keterdugaan atas
ketakterdugaan. Para biksu, misalnya, adalah kelompok yang selama ini dikeluarkan dari peta politik. Mereka diisolasi
sebagai kelompok non-politik. Bibit konflik jelas tak mungkin muncul dari "penghuni luar" peta politik. Konflik hanya
dipahami dalam peta yang terdefinisikan dan terpahami.
Politik adalah peristiwa. Logika para-politik bersusah payah menafikan kodrat itu. Sebab politik sebagai peristiwa justru
menerabas batas-batas garis logika para-politik. Politik adalah peristiwa saat yang tak terpetakan mengartikulasikan
dirinya dan merekonfigurasi ulang segalanya.
Apa yang dilakukan para biksu di Yangon adalah sebuah patahan atas konfigurasi termapankan. Mereka memberi makna
baru terhadap antagonisme yang telah melorot menjadi kompetisi. Mereka bukan kelompok yang berkompetisi guna
meraih kekuasaan. Hal sedemikian jelas bertentangan dengan antropologi kekurangan sebagai laku politik mereka.
Politik para biksu adalah apa yang disebut Slavoj Zizek (Ranciere, 2004) sebagai tegangan pendek antara partikular dan
universal. Kelompok biksu sebagai partikularitas tampil mengatasnamakan universalitas penderitaan rakyat Myanmar.
Politik perwakilan itu tidak bulat. Kelompok biksu sebagai serpih politik tidak pernah bisa mewakili keseluruhan. Maka,
ketegangan itu memecah kebakuan peta politik dalam logika para-politik.
Keseluruhan tidak memiliki koordinat politik. Kita tidak bisa menunjuk jelas rumah politik "rakyat" dalam peta politik yang
ada. Identifikasi para biksu dengan keseluruhan (rakyat Myanmar) adalah gestur disruptif dalam logika para-politik.
Para biksu sebagai kelompok adalah paradoks bagian-tanpa-bagian. Mereka adalah bagian yang tak pernah
terdefinisikan dengan jelas dalam peta politik dominan. Posisi paradoksal mereka ini adalah mula sebuah peristiwa
demokratik. Saat tubuh sosial yang terstruktur goncang oleh yang tak tersuarakan. Sebuah awal dari perubahan besar.
Seperti banyak tercatat dalam kitab besar sejarah.
Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Universitas Indonesia
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0710/03/opini/3888470.htm
Mata dunia memerah. Myanmar menyebar bau anyir darah para biksu. Rezim totaliter kehilangan kesabaran. Demonstrasi
sunyi para biksu berakhir mengerikan. Nyawa orang-orang suci berjatuhan. Belum lagi korban kolateral kalangan jurnalis.
Lebih dari sekadar kepedihan, dunia membutuhkan keterangan. Bukan keterangan politik internasional atau ekonomi
politik belaka, tetapi keterangan politik itu sendiri: mengapa biksu bisa menjadi sedemikian revolusioner? Bukankah
tradisi Buddhistis adalah tradisi yang anti dengan segala bentuk hasrat? Atau kita salah memahami tradisi itu? Atau
pertanyaan pertama tadi adalah sebuah kekeliruan?
Antropologi kekurangan
Turunnya sang Buddha di jalan-jalan Yangon menimbulkan pertanyaan. Mengapa ajaran yang menekankan penghapusan
hasrat bisa mendorong gejolak politik sedemikian rupa? Pertanyaan itu adalah skeptisisme yang keliru. Siapa bilang
ajaran Buddha melulu mengajarkan sederet laku guna menetralisasi hasrat dan mendapat pencerahan?
Buddhisme juga memiliki komponen radikal dalam dirinya. Bukankah sang Buddha sendiri pernah demikian radikal
menolak kekuasaan dan memilih menjadi pejalan kemanusiaan. Terbukti, kelompok biksu di Myanmar tak pernah sekali
pun menjadi kaki tangan kekuasaan.
Apa yang sedang dipraktikkan para biksu adalah laku politik. Tujuannya bukan pencerahan pribadi, tetapi emansipasi
kolektif. Metodologinya adalah merebut simpati massa. Para biksu sebagai orang terhormat di Myanmar sadar posisi itu.
Namun, ini bukan arogansi. Para biksu tidak pernah menepuk dada sebagai orang suci. Justru merekalah yang
mempraktikkan laku kekurangan. Bisa dikata, mereka paham betul arti kekurangan.
Setelah kondisi ekonomi memburuk, perintah Buddha "bertutur benar" pun bergaung dari biara-biara. Para biksu turun ke
jalan. Bukan sebagai guru suci, melainkan aktor politik yang paham betul bagaimana rasanya berkekurangan.
Antropologi kekurangan yang dipraktikkan para biksu menuai hasil. Masyarakat yang semula membisu atau terbisukan
mulai bersuara. Artikulasi politik yang terpendam sekian lama memperoleh momen historisnya.
Antropologi kekurangan yang dianut para biksu mereka memperoleh dukungan yang sangat luas. Terakhir, dukungan
meluas sampai ratusan ribu orang lebih. Rakyat tergerak oleh ketulusan para biksu. Mereka tidak merasa sedang digurui
oleh orang-orang suci. Apa yang mereka rasakan adalah uluran tangan yang lemah dari mereka yang paling memahami
dan menjalani kekurangan. Apa yang diperlihatkan para biksu bukan pamer kesucian, melainkan sebentuk etika
solidaritas berbasis kodrat manusia yang kontigen, ironis, dan papa.
Artikulasi politik para biksu pun melewati batas-batas negara. Dunia yang semula bersikap ambigu mulai menarik garis
tebal. Junta militer Myanmar sudah melewati batas. Pertanyaannya, mengapa simpati itu bisa datang bergelombang dari
tujuh penjuru?
Itu semua berkat politik sunyi para biksu. Gerak politik mereka adalah linieritas tanpa kepentingan. Tujuannya jelas. Junta
militer yang menimbulkan sengsara harus tunduk pada antropologi kekurangan: tak ada yang sempurna di kolong langit.
Tuduhan bahwa para biksu hanya mengurusi biara, bukan bangsa, sungguh keliru. Para biksu adalah manusia yang
senantiasa membawa ketegangan dalam dirinya. Yang fana dan yang kekal senantiasa bertempur dalam ruang batinnya.
Artikulasi politik para biksu beralas pada ketegangan itu. Apa yang mereka lakukan adalah upaya merumuskan diri di
hadapan ketertindasan rakyat dan kedurjanaan rezim berkuasa. Siapakah kami para biksu ini? Kelompok rohaniwan yang
melulu membaca sutra di biara-biara atau pembela kepapaan dengan menurunkan Buddhisme secara politik.
Para-politik
Gerakan politik para biksu menisbikan politik sebagai keterdugaan. Radikalitas politik di Myanmar tidak datang dari
mahasiswa, tetapi kaum yang tak terduga: para pembaca sutra. Ini berbeda dengan Indonesia, di mana radikalitas datang
dari kelas menengah yang terlukai kepentingan ekonominya. Tesis bahwa radikalitas adalah monopoli kelas menengah
rontok di Myanmar. Apa kepentingan para biksu, para pelaku antropologi kekurangan?
Politik memang sebentuk antagonisme. Namun, benturan antagonistik di antara kelompok-kelompok yang terdefinisikan
(buruh vs majikan, misalnya) adalah semu. Filsuf politik Jacques Ranciere menyebut antagonisme sedemikian sebagai
ulah dari apa yang disebutnya para-politik (Ranciere, 2004). Para-politik adalah upaya sengaja untuk mendepolitisasi
politik. Konflik politik diterima, tetapi direformulasi menjadi kompetisi dalam ruang representasi tertentu. Kompetisi pun
semata berlaku di antara kelompok-kelompok terdefinisikan guna mendiami kursi eksekutif.
Politik menjelma menjadi polisi. Logika para-politik mengatur dan menata konflik ke dalam peta politik yang jelas.
Penataan itu sebenarnya adalah koersi diam-diam. Bahwa kelompok politik dan arah konfliknya, sudah jelas dan terduga.
Mengapa itu disebut koersi diam-diam? Sebab pemetaan itu adalah pemaksaan harmoni atas khaos, keterdugaan atas
ketakterdugaan. Para biksu, misalnya, adalah kelompok yang selama ini dikeluarkan dari peta politik. Mereka diisolasi
sebagai kelompok non-politik. Bibit konflik jelas tak mungkin muncul dari "penghuni luar" peta politik. Konflik hanya
dipahami dalam peta yang terdefinisikan dan terpahami.
Politik adalah peristiwa. Logika para-politik bersusah payah menafikan kodrat itu. Sebab politik sebagai peristiwa justru
menerabas batas-batas garis logika para-politik. Politik adalah peristiwa saat yang tak terpetakan mengartikulasikan
dirinya dan merekonfigurasi ulang segalanya.
Apa yang dilakukan para biksu di Yangon adalah sebuah patahan atas konfigurasi termapankan. Mereka memberi makna
baru terhadap antagonisme yang telah melorot menjadi kompetisi. Mereka bukan kelompok yang berkompetisi guna
meraih kekuasaan. Hal sedemikian jelas bertentangan dengan antropologi kekurangan sebagai laku politik mereka.
Politik para biksu adalah apa yang disebut Slavoj Zizek (Ranciere, 2004) sebagai tegangan pendek antara partikular dan
universal. Kelompok biksu sebagai partikularitas tampil mengatasnamakan universalitas penderitaan rakyat Myanmar.
Politik perwakilan itu tidak bulat. Kelompok biksu sebagai serpih politik tidak pernah bisa mewakili keseluruhan. Maka,
ketegangan itu memecah kebakuan peta politik dalam logika para-politik.
Keseluruhan tidak memiliki koordinat politik. Kita tidak bisa menunjuk jelas rumah politik "rakyat" dalam peta politik yang
ada. Identifikasi para biksu dengan keseluruhan (rakyat Myanmar) adalah gestur disruptif dalam logika para-politik.
Para biksu sebagai kelompok adalah paradoks bagian-tanpa-bagian. Mereka adalah bagian yang tak pernah
terdefinisikan dengan jelas dalam peta politik dominan. Posisi paradoksal mereka ini adalah mula sebuah peristiwa
demokratik. Saat tubuh sosial yang terstruktur goncang oleh yang tak tersuarakan. Sebuah awal dari perubahan besar.
Seperti banyak tercatat dalam kitab besar sejarah.
Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Universitas Indonesia
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0710/03/opini/3888470.htm
| All rights reserved. |
Dunia Esai
 | |  | |  | |  |
| Kumpulan esai, makalah, dan artikel dalam Bahasa Indonesia |