Episode Awal "The Untouchables"
Gembong mafia Al Capone (Robert de Niro) dalam film The Untouchables (1987) akhirnya masuk bui. Ini bukan hanya
berkat polisi Eliot Ness (Kevin Costner) yang jujur dan bernyali, tetapi juga karena polisi tua Jim Malone (Sean Connery)
yang taktis.
Episode awal film itu kini seperti sedang diputar di pentas pembasmian korupsi Indonesia.
Di zaman Orde Baru, tak terbayangkan ada mantan menteri, gubernur, jenderal polisi, hakim, pengusaha terhormat,
bahkan aktivis LSM tersentuh hukum. Mereka adalah the untouchables. Kini, mereka diperiksa, ditahan, bahkan masuk bui
karena korupsi, mereka touchables.
Harapan dalam pembasmian korupsi tampak pada para tokoh muda yang jujur dan bernyali. Namun, hanya
mengandalkan kejujuran dan nyali bisa menghasilkan kekecewaan. Saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkuasa, ada
harapan pada Baharuddin Lopa dan Agus Wirahadikusumah yang dikenal jujur dan bernyali besar. Namun, Lopa keburu
gugur, Agus pun terlempar dari jabatan Pangkostrad.
Perlu kesabaran
Tahun 1999, setelah PDI-P memenangi pemilu, Kwik Kian Gie segera menyatakan dirinya sudah tak sabar untuk
membentuk pemerintahan, membersihkan aparat, dan menangkap para konglomerat hitam. Kalangan terdekat Gus Dur
pun pernah bersemangat serupa. Namun, yang terjadi kemudian, korupsi-ria justru menjalar ke legislatif dan pejabat
daerah. Para konglomerat hitam kelas kakap juga tetap berlenggang kangkung. Mereka yang sangat bernafsu membasmi
korupsi itulah yang tersingkir dari panggung kekuasaan.
Dalam kampanye Pemilu 2004, PKS juga mengusung semangat ”Bersih dan Peduli”, sesuatu yang amat dirindukan
masyarakat Indonesia, dan laku. Perolehan suara mereka melonjak, dibandingkan Pemilu 1999 saat namanya masih
Partai Keadilan. Salah satu menteri dari PKS juga ingin menerapkan semangat bersih dan peduli, dengan membabat
habis eselon satu dan dua di departemennya. Upaya ini tidak berhasil. Beruntung, dalam perombakan (reshuffle) kabinet
Indonesia Bersatu, dia tak ikut terlempar keluar karena usulan pejabat eselon satu di departemennya.
Syarat utama agar seseorang bisa membersihkan lingkungannya adalah dia sendiri harus berada di lingkungan itu.
Syarat utama ini tidak bisa dipenuhi Lopa, Agus, Kwik, dan Gus Dur. Dua pertama gugur. Dua berikutnya terpental dari
pusat kekuasaan. Sekadar bermodal kejujuran dan nyali, ternyata belum cukup ampuh untuk berperang melawan
koruptor, masih diperlukan pula kesabaran dan sikap taktis.
Dukungan publik
Sikap kurang taktis ini sering dilakukan para aktivis dalam kampanye pembasmian korupsi. Mereka tidak pernah jeli
melihat pokok persoalan. Hingga semangat yang mereka usung tampak sebagai waton suloyo. Yang menjadi pokok soal
dalam impor beras adalah dugaan ada korupsi di Bulog dan lingkar dekatnya. Namun, yang diusung para aktivis sekadar ”
Tolak Impor Beras!”. Dalam rancangan Taman Nasional Merbabu Merapi, yang menjadi pokok persoalan adalah
kekhawatiran ada penggusuran rakyat. Namun, yang ditonjolkan adalah ”Tolak Taman Nasional”.
Demikian pula dengan sawit di Kalimantan. Sampai para pemuka agama, termasuk para uskup, menggotong slogan ”
Sawit Musuh Rakyat!”. Padahal, impor beras, taman nasional, dan kelapa sawit itu netral. Tiga hal itu bisa
menyengsarakan rakyat, tetapi bisa pula memakmurkan. Yang harus ditentang adalah perilaku korup, ketidakadilan, dan
kesewenang-wenangan.
Meski dalam ilmu komunikasi disyaratkan ada penyederhanaan persoalan, terutama bila kita berhadapan dengan publik,
tetapi penyederhanaan permasalahan, tak harus menimbulkan distorsi, apalagi pemutarbalikan fakta. Untuk bisa sampai
ke sikap taktis, diperlukan kejujuran dan kearifan. Artinya, perjuangan untuk membasmi korupsi dilatarbelakangi sikap
tulus, bukan karena ada lembaga donor yang menawarkan program, pun bukan karena kebetulan tidak (atau belum)
memperoleh bagian.
Sikap tulus inilah yang akan selalu mendapat dukungan publik. Tanpa dukungan publik, kampanye antikorupsi paling
hebat pun akan menguap begitu saja.
Perlu stamina
Lahirnya Indonesia Corruption Watch (ICW) sebenarnya merupakan tonggak upaya membasmi korupsi secara sistematis
dan berkelanjutan. Sebab, membasmi korupsi yang kronis seperti di Indonesia diperlukan napas panjang. Saya prihatin
karena saat KPK dan aparat lain sibuk membasmi korupsi, suara ICW justru nyaris tak terdengar. Padahal, peran ICW
amat diharapkan di negeri ini. Bukan untuk hura-hura, tetapi untuk secara taktis merekayasa agar terjadi gerakan nasional
pembasmian korupsi.
Untung, dukungan media terhadap awal pembasmian korupsi ini luar biasa. Berita pemeriksaan bupati dan gubernur,
penangkapan hakim dan jenderal polisi, semua tampil mencolok. Saat BIN ingin mengusut pihak yang mengadukan
dugaan pemberian mobil mewah ke lingkar terdekat presiden, para wakil rakyat segera menegur dan mendapat dukungan
media. Stamina untuk mengejar dan menangkap koruptor harus terus tinggi. Tanpa itu, para pejuang ini akan silih
berguguran satu demi satu.
Selain keselamatan jiwa, bahaya yang juga mengancam para pejuang pembasmi korupsi adalah godaan jabatan dan
uang. Beberapa tokoh yang sebelum reformasi lantang menyuarakan gerakan membasmi korupsi kini suaranya tak lagi
terdengar. Beberapa di antaranya bahkan telah masuk gelanggang pesta korupsi.
Tampaknya, dulu mereka berteriak lantang hanya karena belum mendapat peluang. Harapan kita adalah episode awal
pembasmian korupsi akan dilanjutkan dengan episode berikut yang lebih menarik. Kemudian berakhir dengan happy
ending seperti dalam The Untouchables.
F Rahardi, Penyair/Wartawan
Sumber: Kompas Cyber Media
Gembong mafia Al Capone (Robert de Niro) dalam film The Untouchables (1987) akhirnya masuk bui. Ini bukan hanya
berkat polisi Eliot Ness (Kevin Costner) yang jujur dan bernyali, tetapi juga karena polisi tua Jim Malone (Sean Connery)
yang taktis.
Episode awal film itu kini seperti sedang diputar di pentas pembasmian korupsi Indonesia.
Di zaman Orde Baru, tak terbayangkan ada mantan menteri, gubernur, jenderal polisi, hakim, pengusaha terhormat,
bahkan aktivis LSM tersentuh hukum. Mereka adalah the untouchables. Kini, mereka diperiksa, ditahan, bahkan masuk bui
karena korupsi, mereka touchables.
Harapan dalam pembasmian korupsi tampak pada para tokoh muda yang jujur dan bernyali. Namun, hanya
mengandalkan kejujuran dan nyali bisa menghasilkan kekecewaan. Saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkuasa, ada
harapan pada Baharuddin Lopa dan Agus Wirahadikusumah yang dikenal jujur dan bernyali besar. Namun, Lopa keburu
gugur, Agus pun terlempar dari jabatan Pangkostrad.
Perlu kesabaran
Tahun 1999, setelah PDI-P memenangi pemilu, Kwik Kian Gie segera menyatakan dirinya sudah tak sabar untuk
membentuk pemerintahan, membersihkan aparat, dan menangkap para konglomerat hitam. Kalangan terdekat Gus Dur
pun pernah bersemangat serupa. Namun, yang terjadi kemudian, korupsi-ria justru menjalar ke legislatif dan pejabat
daerah. Para konglomerat hitam kelas kakap juga tetap berlenggang kangkung. Mereka yang sangat bernafsu membasmi
korupsi itulah yang tersingkir dari panggung kekuasaan.
Dalam kampanye Pemilu 2004, PKS juga mengusung semangat ”Bersih dan Peduli”, sesuatu yang amat dirindukan
masyarakat Indonesia, dan laku. Perolehan suara mereka melonjak, dibandingkan Pemilu 1999 saat namanya masih
Partai Keadilan. Salah satu menteri dari PKS juga ingin menerapkan semangat bersih dan peduli, dengan membabat
habis eselon satu dan dua di departemennya. Upaya ini tidak berhasil. Beruntung, dalam perombakan (reshuffle) kabinet
Indonesia Bersatu, dia tak ikut terlempar keluar karena usulan pejabat eselon satu di departemennya.
Syarat utama agar seseorang bisa membersihkan lingkungannya adalah dia sendiri harus berada di lingkungan itu.
Syarat utama ini tidak bisa dipenuhi Lopa, Agus, Kwik, dan Gus Dur. Dua pertama gugur. Dua berikutnya terpental dari
pusat kekuasaan. Sekadar bermodal kejujuran dan nyali, ternyata belum cukup ampuh untuk berperang melawan
koruptor, masih diperlukan pula kesabaran dan sikap taktis.
Dukungan publik
Sikap kurang taktis ini sering dilakukan para aktivis dalam kampanye pembasmian korupsi. Mereka tidak pernah jeli
melihat pokok persoalan. Hingga semangat yang mereka usung tampak sebagai waton suloyo. Yang menjadi pokok soal
dalam impor beras adalah dugaan ada korupsi di Bulog dan lingkar dekatnya. Namun, yang diusung para aktivis sekadar ”
Tolak Impor Beras!”. Dalam rancangan Taman Nasional Merbabu Merapi, yang menjadi pokok persoalan adalah
kekhawatiran ada penggusuran rakyat. Namun, yang ditonjolkan adalah ”Tolak Taman Nasional”.
Demikian pula dengan sawit di Kalimantan. Sampai para pemuka agama, termasuk para uskup, menggotong slogan ”
Sawit Musuh Rakyat!”. Padahal, impor beras, taman nasional, dan kelapa sawit itu netral. Tiga hal itu bisa
menyengsarakan rakyat, tetapi bisa pula memakmurkan. Yang harus ditentang adalah perilaku korup, ketidakadilan, dan
kesewenang-wenangan.
Meski dalam ilmu komunikasi disyaratkan ada penyederhanaan persoalan, terutama bila kita berhadapan dengan publik,
tetapi penyederhanaan permasalahan, tak harus menimbulkan distorsi, apalagi pemutarbalikan fakta. Untuk bisa sampai
ke sikap taktis, diperlukan kejujuran dan kearifan. Artinya, perjuangan untuk membasmi korupsi dilatarbelakangi sikap
tulus, bukan karena ada lembaga donor yang menawarkan program, pun bukan karena kebetulan tidak (atau belum)
memperoleh bagian.
Sikap tulus inilah yang akan selalu mendapat dukungan publik. Tanpa dukungan publik, kampanye antikorupsi paling
hebat pun akan menguap begitu saja.
Perlu stamina
Lahirnya Indonesia Corruption Watch (ICW) sebenarnya merupakan tonggak upaya membasmi korupsi secara sistematis
dan berkelanjutan. Sebab, membasmi korupsi yang kronis seperti di Indonesia diperlukan napas panjang. Saya prihatin
karena saat KPK dan aparat lain sibuk membasmi korupsi, suara ICW justru nyaris tak terdengar. Padahal, peran ICW
amat diharapkan di negeri ini. Bukan untuk hura-hura, tetapi untuk secara taktis merekayasa agar terjadi gerakan nasional
pembasmian korupsi.
Untung, dukungan media terhadap awal pembasmian korupsi ini luar biasa. Berita pemeriksaan bupati dan gubernur,
penangkapan hakim dan jenderal polisi, semua tampil mencolok. Saat BIN ingin mengusut pihak yang mengadukan
dugaan pemberian mobil mewah ke lingkar terdekat presiden, para wakil rakyat segera menegur dan mendapat dukungan
media. Stamina untuk mengejar dan menangkap koruptor harus terus tinggi. Tanpa itu, para pejuang ini akan silih
berguguran satu demi satu.
Selain keselamatan jiwa, bahaya yang juga mengancam para pejuang pembasmi korupsi adalah godaan jabatan dan
uang. Beberapa tokoh yang sebelum reformasi lantang menyuarakan gerakan membasmi korupsi kini suaranya tak lagi
terdengar. Beberapa di antaranya bahkan telah masuk gelanggang pesta korupsi.
Tampaknya, dulu mereka berteriak lantang hanya karena belum mendapat peluang. Harapan kita adalah episode awal
pembasmian korupsi akan dilanjutkan dengan episode berikut yang lebih menarik. Kemudian berakhir dengan happy
ending seperti dalam The Untouchables.
F Rahardi, Penyair/Wartawan
Sumber: Kompas Cyber Media
| All rights reserved. |
Dunia Esai
 | |  | |  | |  |
| Kumpulan esai, makalah, dan artikel dalam Bahasa Indonesia |