Pendapatan Keluarga dan Kualitas Anak

E-mail Print PDF
( 2 Votes )
User Rating: / 2
PoorBest 

Laporan pernyataan anak- anak sedunia 2007 menyebutkan, pembangunan kesetaraan gender akan berjalan seiring
dengan capaian pembangunan milenium atau MDGs.

Pernyataan itu dapat dimaknai, perempuan sebagai katalis perubahan sekaligus patut dicermati karena belum pupusnya
diskriminasi atas perempuan di Tanah Air. Indikasinya, capaian pembangunan manusia berbasis gender yang lebih
rendah dari pembangunan manusia umumnya. Tahun 2005, indeks pembangunan manusia (IPM) 69,6, sedangkan
indeks pembangunan berbasis gender (IPG) 65,1, selisih 4,5 poin (BPS, 2006).


Ekonomi dan sosial

Belum tercapainya kesetaraan gender terefleksi secara ekonomi maupun sosial.

Secara ekonomi, ketidaksetaraan tercermin dari rendahnya partisipasi dan produktivitas perempuan, berakibat hilangnya
peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut survei ESCAP, Indonesia berpotensi kehilangan 2,4 miliar dollar AS setahun karena tidak optimalnya partisipasi
perempuan (Kompas, 21/4).

Secara sosial, ketidaksetaraan tercermin dari rendahnya kualitas hidup perempuan, khususnya pada aspek kesehatan
dan pendidikan (Koran Tempo, 21/12/2005). Pada gilirannya, hal itu berpengaruh negatif terhadap tumbuh-kembang anak.

Pada aspek fisik, anak yang lahir dari ibu dengan kualitas hidup rendah berpotensi memiliki berat badan lahir rendah
(BBLR), kurang dari 2.500 gram. Diduga ada 300.000-400.000 bayi lahir per tahun di Tanah Air dengan berat badan
rendah (Untoro, 2005). Anak dengan kondisi demikian, jika tidak ditangani serius akan mengalami kematian atau
keterlambatan perkembangan fisik dan kecerdasan.

Tak heran, angka kematian bayi (AKB) di Tanah Air masih terbilang tinggi, lebih tinggi dari beberapa negara anggota
ASEAN. Adapun AKB di Indonesia sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan di Brunei Darussalam 8,0 persen,
Singapura 3,0 persen, Malaysia 10 persen, Vietnam 16 persen, Thailand 18 persen, dan Filipina 25 persen
(http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, April 2007).

Selain berisiko kematian tinggi, kondisi pendidikan anak juga memprihatinkan. Sekitar 12 per 1.000 anak usia 16-18 tahun
menyandang buta huruf. Secara keseluruhan, sembilan dari setiap 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas atau sekitar
90,9 persen menyandang buta huruf pada 2005. Sementara rata-rata lama sekolah hanya 7,3 tahun (BPS, 2006).

Pendapatan keluarga

Salah satu penyebab tingginya AKB dan rendahnya pendidikan anak di Tanah Air adalah faktor non-teknis, berupa
kurangnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Ini termanifestasi dalam kontrol pendapatan
rumah tangga (control the cash).

Diperkirakan, kian besar control the cash, kualitas anak kian meningkat. Pengalaman di Brasilia, Brasil, menunjukkan,
perempuan yang memiliki control the cash menyebabkan perbaikan status gizi keluarga tujuh kali lebih besar dibanding
jika control the cash dilakukan laki-laki. Hal itu berakibat peluang anak yang dilahirkan bertahan hidup menjadi 20 kali
lebih besar (UNDP, 1996).

Control the cash bagi perempuan diperkirakan tidak hanya pada konsumsi pangan, tetapi juga pendidikan dan kesehatan
anak. Hal ini bersentuhan dengan pembangunan manusia.

Atas dasar itu, sebenarnya banyak kasus kematian dan ketelantaran pendidikan anak dapat dicegah. Namun, hal itu
sering tidak dapat dilakukan karena faktor control the cash. Untuk mencegah tiga penyakit utama penyebab kematian anak,
pneumonia, diare, dan malaria, misalnya, ternyata amat murah.

USAID (2007) melaporkan, biaya pencegahan pneumonia dengan antibiotika 25 sen dollar AS (Rp 2.340). Biaya
pencegahan diare dengan oralit 6 sen dollar AS (Rp 540). Biaya pencegahan malaria dengan pil antimalaria 12 sen dollar
AS (Rp 1.080).

Terkait kebijakan pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), control the cash terasa kian penting.
Diketahui, pemerintah mengucurkan bantuan cash pada rumah tangga amat miskin bersyarat pendidikan dan kesehatan.
Bantuan dengan tujuan meringankan beban menyekolahkan anak dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita itu
dikhawatirkan tidak sampai ke sasaran, jika tidak diikuti peningkatan peran perempuan dalam control the cash.

Karena itu, diperlukan komitmen semua pihak guna meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
keluarga berupa control the cash. Peningkatan peran itu tidak harus dari pemerintah, tetapi berawal dari rumah tangga.
Sikap keluarga yang kurang memanusiakan anggota keluarga perempuan secara akumulasi akan mendistorsi kualitas
anak bangsa. Karena itu, masa depan bangsa amat ditentukan bagaimana kita memperlakukan perempuan.


Razali Ritonga Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, BPS

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/28/opini/3794967.htm