KOK, enggak ada nama ceweknya, ya, Pak?" Pertanyaan tersebut meluncur dari mulut putri kecil saya yang masih duduk di
kelas satu sekolah dasar (SD) ketika mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti, Jurug, Solo. Bisa jadi putri
saya tidak bermaksud protes lewat pertanyaannya tersebut. Bahwa semua yang dimakamkan sebagai pahlawan di sana
tidak ada yang putri, bisa benar bisa tidak karena tidak sempat menanyakan kepada kantor penjaga makam pahlawan
tentang jumlah pahlawan laki-laki dan perempuan di sana.
Gender
Mengajarkan Kesetaraan Jender
Kesetaraan Gender dalam Pendidikan
BANYAK laki-laki mengatakan, sungguh tidak mudah menjadi laki-laki karena masyarakat memiliki ekspektasi yang
berlebihan terhadapnya. Mereka haruslah sosok kuat, tidak cengeng, dan perkasa.
Ketika seorang anak laki-laki diejek, dipukul, dan dilecehkan oleh kawannya yang lebih besar, ia biasanya tidak ingin
menunjukkan bahwa ia sebenarnya sedih dan malu. Sebaliknya, ia ingin tampak percaya diri, gagah, dan tidak
memperlihatkan kekhawatiran dan ketidakberdayaannya.
Pembakuan Peran dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia
Berangkat dari prinsip yang menantang gagasan konvensional bahwa hukum itu netral, objektif dan bebas nilai, LBH APIK
Jakarta telah melakukan penelitian tentang �Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia�.
Dengan menggunakan pendekatan hukum kritis,pandangan feminis terhadap hukum, gender dan negara dalam konteks
Indonesia, ditemukan bahwa terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender. Ideologi patriarki (dominasi laki-
laki) faktanya...
Pendapatan Keluarga dan Kualitas Anak
dengan capaian pembangunan milenium atau MDGs.
Pernyataan itu dapat dimaknai, perempuan sebagai katalis perubahan sekaligus patut dicermati karena belum pupusnya
diskriminasi atas perempuan di Tanah Air. Indikasinya, capaian pembangunan manusia berbasis gender yang lebih
rendah dari pembangunan manusia umumnya. Tahun 2005, indeks pembangunan manusia (IPM) 69,6, sedangkan
indeks...
Pemberdayaan Perempuan
terhadap perempuan. Paling tidak ada tiga catatan menyangkut dampak otonomi daerah terhadap perempuan.
Catatan pertama, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama, dan revitalisasi adat yang bernuansa
pembatasan peran publik perempuan. Kedua, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Alokasi APBD lebih banyak untuk biaya overhead...
More Articles...
Page 4 of 6








