duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

UTANG, MIGAS, DAN RAKYAT

E-mail Print PDF
( 4 Votes )
User Rating: / 4
PoorBest 

Penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa bulan terakhir telah memaksa pemerintah Indonesia
menurunkan harga BBM bersubsidi pada 1 Desember 2008. Penurunan ini ternyata tidak berdampak langsung terhadap
turunnya komoditas pokok yang sangat dibutuhkan rakyat. Berbeda sekali jika terjadi kenaikan harga BBM, seluruh
komoditas begitu cepat menyesuaikan. Bila kondisinya seperti ini maka bagi rakyat tidak ada bedanya kenaikan dan
penurunan harga BBM ini. Tulisan ini merupakan refleksi fenomena BBM dari perspektif ekonomi dan keuangan.

KENAIKAN dan penurunan harga suatu komoditas dalam mekanisme ekonomi pasar adalah hal yang biasa terjadi.
Hanya, bila komoditas yang dimaksud adalah BBM selalu saja mengundang pro dan kontra, bahkan syarat muatan
historis dan politis. Hal ini bisa dimaklumi karena BBM merupakan komoditas yang vital dan menguasai hajat hidup rakyat
Indonesia.

Pemerintah diberi kewajiban oleh konstitusi untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM kepada
rakyat. Jadi, rakyatlah pemilik (principal) sesungguhnya atas kekayaan yang ada di perut bumi Indonesia, sedangkan
pemerintah adalah agen yang "disewa" rakyat untuk mengelola kekayaan tersebut dengan tujuan untuk mencapai
kemakmuran pemiliknya. Dari sisi ini, sang agen di masa lalu mendefinisikan salah satu kemakmurannya dengan
menyediakan BBM untuk rakyat dengan harga yang sangat murah. Hanya, harga tersebut sesungguhnya harga yang semu
karena tidak mencerminkan biaya produksi yang efisien. Kenapa bisa demikian? Karena harga yang dinikmati telah
mengandung unsur subsidi di dalamnya. Lalu, salahkah subsidi itu? Tentu saja tidak, sepanjang dinikmati oleh yang
berhak dan jangan lupa pula subsidi yang diterima rakyat bukanlah korupsi.

Hanya, dalam konteks ekonomi pasar, subsidi dianggap barang haram yang tidak boleh ada. Harga yang ditetapkan harus
mengikuti mekanisme pasar. Ironisnya, pasar akan berpihak kepada negara yang punya kemampuan kapital besar, dan
negara yang dimaksud bukanlah Indonesia. Secara implisit, harga pasar yang terbentuk pun akan berpihak kepada yang
kuat dan merugikan yang lemah.

Di sisi lain, puluhan tahun rakyat Indonesia menikmati BBM murah yang bukan karena proses produksinya yang efisien
dan rakyat kebanyakan (mungkin) tidak tahu atau sebagian tidak mau tahu, pokoknya harus murah. Di sinilah kesalahan
fatal pemerintah sebagai agen, rakyat tidak didewasakan dan disiapkan untuk mengantisipasi perubahan di masa datang.
Sehingga ketika ekonomi pasar "terpaksa" diberlakukan di Indonesia sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi,
rakyat tidak siap.

Lalu kenapa harus terpaksa? Jawabnya tidak ada pilihan lain harus menerima "keinginan" pihak yang telah lama memberi
"bantuan" dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Siapakah mereka? Tidak lain adalah pihak asing yang sekarang
menguasai ekonomi bangsa ini dan mengambil keuntungan di negeri ini, kemudian membawanya ke negara asalnya.
Sementara sebagian besar rakyat hanya menjadi penonton dan kemakmuran yang didambakan hanya sekadar impian.
Kenapa ini bisa terjadi? Jawabnya Indonesia telah terperangkap jebakan utang!

Utang dan migas

Negara sesungguhnya tidak berbeda dengan organisasi atau perusahaan yang harus dikelola dengan menggunakan
manajemen yang baik untuk mencapai tujuan. Apa yang menjadi tujuan dengan jelas telah dinyatakan dalam konstitusi
yaitu memakmurkan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya diperlukan berbagai sumber daya untuk diolah
menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah.

Indonesia diberkahi sebagai negara yang kekayaan alamnya begitu melimpah, tetapi sayangnya tak memiliki kemampuan
yang memadai untuk mengelolanya. Salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya kapital yang dimiliki, sedangkan
kendala yang lain menyangkut skill dan teknologi. Kondisi ini menjadikan sang agen melirik dunia luar dan dimulailah
babak baru dengan masuknya pengaruh kapitalis liberal di era 1967 dan berlangsung sampai sekarang.

Di masa lalu masyarakat telah akrab dengan istilah "bantuan luar negeri" yang sesungguhnya bahasa halus dari "utang".
Tentu pertanyaan kita apakah negara luar begitu baiknya memberikan bantuan kepada kita? Tentu saja tidak! Dalam
hukum ekonomi tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh dengan cuma-cuma, harus ada pengorbanan. Fakta telah
membuktikan ternyata sebagian besar bantuan yang diberikan tersebut memiliki persyaratan tertentu. Apa itu? Turut
mengelola sumber daya alam yang kita miliki, bisa dalam bentuk kontrak karya ataupun bentuk lainnya. Lantas sumber
daya manakah yang mereka pilih? Tentunya adalah sumber daya yang memiliki potensi uang yang besar. Salah satunya
adalah minyak dan gas (migas) yang sebenarnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, semakin banyak utang yang masuk maka semakin banyak sumber daya migas yang dikelola negara
pemberi utang. Hebatnya, jangka waktu utang dan kontrak karya sangat panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun dan
bisa diperpanjang. Pembiayaan pembangunan dengan utang terus berlangsung dan tidak sadar akan risikonya. Barulah
kita sadar betapa bahayanya utang setelah krisis ekonomi terjadi tahun 1997 dan krisis global saat ini. Utang tetap utang,
tentunya harus dibayar dan ketahuilah bahwa salah satu andalan untuk membayar utang tersebut adalah migas!

Beban rakyat

Sebenarnya tidak ada masalah dengan utang yang banyak, sepanjang persyaratan yang harus dipenuhi tidak
memberatkan dan digunakan untuk kepentingan investasi yang tepat serta memberikan keuntungan. Hal yang sama tidak
ada masalah untuk kontrak karya sepanjang proporsinya masuk akal dan menguntungkan rakyat atau tujuannya untuk alih
pengetahuan dan teknologi untuk sementara waktu.

Namun, yang terjadi tidaklah seperti itu. Fakta membuktikan bahwa utang yang masuk (dengan persyaratan berat)
seharusnya untuk investasi, tetapi sebagian (mungkin besar) digunakan untuk tindakan oportunistis dan tidak produktif.
Kontrak-kontrak karya yang ada berubah menjadi eksploitasi sumber migas oleh perusahaan asing (Kwik Kian Gie
menyebutnya The Seven Sisters). Jumlahnya sangat fantastis, 92% dan hanya 8% yang dieksplorasi dan dieksploitasi
oleh Indonesia sendiri. Tentu secara ekstrem kita bisa menghitung sebanyak itulah migas yang diambil dari perut bumi
Indonesia dialihkan ke negara asalnya sebagai cadangan minyak dan dijual ke pasar internasional bila ada potensi
keuntungan. Sebaliknya dengan Indonesia, kemampuan produksi tetap saja masih terbatas dan terpaksa mengimpor
dengan harga pasar yang berlaku.

Hal ini tentu aneh karena kita sesungguhnya negara penghasil minyak yang tergabung dalam organisasi OPEC. Untuk
melakukan impor tersebut, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar. Lalu siapa yang menanggung biaya ini?
Jawabnya tentu sang pemilik yaitu rakyat. Kenapa bisa demikian? Karena dana yang digunakan untuk melakukan impor
tadi sebagian besar adalah utang yang pada akhirnya rakyatlah yang harus membayar. Sungguh sangat ironis, rakyat
selalu dirugikan dalam kondisi harga BBM naik dan tidak pula diuntungkan saat harga BBM turun. Jadi, siapa yang
menikmati keuntungan? Jawabnya adalah pihak asing dan sebagian agen yang bertindak oportunistis.

Apa yang harus dilakukan?

Refleksi di atas adalah sejarah perjalanan bangsa yang harus membuat kita sadar dan segera melakukan perubahan ke
arah perbaikan. Tidak fair pula bila segala keruwetan ekonomi warisan masa lalu ditimpakan kepada pemerintah saat ini.
Bahkan, kita perlu menyambut baik agen yang berkuasa saat ini, setidaknya dalam 4 hal, yaitu 1) Menyadari semakin
tipisnya cadangan migas maka digalakkan kembali upaya penyediaan energi alternatif, misalnya biodiesel; 2) Pemberian
punishment kepada agen yang bertindak oportunistis; 3) Ada upaya peninjauan kontrak karya yang merugikan Indonesia;
dan 4) Keberanian keluar dari lembaga keuangan internasional yang berpotensi memberikan jebakan utang.

Di sisi lain, rakyat juga harus belajar dari negara lain yang mampu mengelola migas dengan baik. Pelajaran yang dipetik
adalah penghematan konsumsi BBM. Asal kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang konsumsi BBM-nya melebihi
kemampuan produksinya. Jadi, defisit BBM akan selalu terjadi bila kita tidak melakukan penghematan. Kita dorong
pemerintah (c.q. Pertamina) untuk meningkatkan produksinya. Bagaimana SDM-nya? Tak perlu pula kita khawatir, banyak
"anak bangsa" yang hebat di sini dan tak sedikit yang "dipakai" negara asing. Ketuk nurani nasionalismenya, panggil
mereka pulang, beri kesempatan untuk membuktikan karyanya dan beri reward yang memadai.

Kita tak perlu juga mempersoalkan lagi siapa yang paling memboroskan BBM tersebut, karena kita sudah tahu bukanlah
rakyat kebanyakan. Marilah kita berpikir positif, pemerintah sekarang pasti memikirkan yang terbaik untuk rakyat karena
mereka pun asalnya dari rakyat. Hal ini kita anggap cobaan bangsa yang harus dilalui menuju cita-cita luhurnya. Tuhan
tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Insya Allah berhasil.

Oleh: Tendi Haruman, pengurus ISEI Cabang Bandung, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama)
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=50947

You are here: Esai Esai Bantuan Asing UTANG, MIGAS, DAN RAKYAT