duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Kemiskinan Bukan Sekadar Angka!

E-mail Print PDF
( 17 Votes )
User Rating: / 17
PoorBest 

Sebagai peneliti dan penekun kajian ilmu-ilmu sosial,saya sungguh prihatin setiap kali ada pejabat negara yang mengklaim— bahkan acapkali melawan nalar publik—bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan dalam hitungan angka: persentase atau jumlah orang miskin. 


Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dengan bangga mengatakan jumlah penduduk miskin menurun dari 32,5 juta jiwa (14,1%) menjadi 31 juta jiwa (13,3%).Namun, bersamaan dengan klaim ini muncul serangkaian peristiwa memilukan yang sungguh-sungguh menyayat hati. Sesaat ketika dunia membuka lembaran tahun baru, 1 Januari 2011,diberitakan bahwa di Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, enam bersaudara anak pasangan Jamhamid,45,dan Siti Sunayah, 41, meninggal dunia sehabis makan tiwul yang mengandung racun mematikan.

Menjalani hidup dalam tekanan kemiskinan yang sangat hebat,pasangan suami-istri itu tidak mampu menghidupi anggota keluarganya dengan memberi makanan yang sehat, bernutrisi, dan aman.Karena tak punya uang untuk membeli beras dan lauk-pauk,mereka terpaksa makan tiwul beracun yang mengantarkan pada kematian bagi enam anak mereka. Hanya berselang empat hari, 5 Januari 2011,diwartakan bahwa di Desa Tanjunganom, Kecamatan Pesaleman, Kabupaten Cirebon, pasangan suami-istri Maksum, 35, dan Rohani, 33,bunuh diri dengan meninggalkan tiga orang anak yang belum dewasa: 

Tatun,14,Wusnama, 9, dan Sanes, 4. Motif bunuh diri lagi-lagi adalah masalah kemiskinan karena mereka tak kuasa menanggung derita panjang dalam menjalani kehidupan yang penuh nestapa. Sebagai buruh tani tebu dengan penghasilan per hari hanya Rp25.000, Maksum tak mampu menghidupi keluarga secara layak. Uang upah sebesar itu jelas sangat tidak mencukupi untuk memberi nafkah bagi keluarga beranggota lima jiwa. Dalam situasi ekonomi keluarga yang sulit itu, mereka mengalami tekanan hidup teramat berat yang membuat mereka putus harapan.

Keputusasaan karena tak mampu mengatasi beban ekonomi keluarga membuat pasangan suami-istri itu mengambil jalan pintas: bunuh diri! Dua peristiwa sosial memilukan yang muncul dalam pemberitaan di mediamasaitubukanceritadongeng dalam film, sinetron, atau teater. Peristiwa yang mengoyak nurani tersebut adalah kisah nyata dalam kehidupan masyarakat,yang sudah terjadi berulang kali di berbagai wilayah di Tanah Air.Masih segar dalam ingatan publik, pada Agustus 2010,di Sleman,seorang ibu muda,Umi Latifah,25,nekat membakar diri hidup-hidup bersama dua orang putranya yang masih balita, Lindu Aji, 4, dan Dwi Arya Saputra,2,5,juga karena tak kuat menjalani hidup sengsara akibat kemiskinan ekstrem. 

Semua kisah nyata tersebut jelas merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan dan menguras air mata.Sungguh ironis, peristiwa ini berlangsung siklikal di sebuah negeri dengan kekayaan alam yang melimpah.Tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat miskin nan papa itu menjadi sangat kontras di tengah-tengah: (1) Kemewahan hidup di sebagian kelompok masyarakat kaya. 

(2) Para penyelenggara negara dan politisi yang tiada henti menguras uang rakyat melalui praktik korupsi yang menggurita. (3) Wakil rakyat yang tumpul nurani dengan bersikukuh membangun gedung megah bernilai triliunan rupiah, bahkan halaman parkir Gedung Senayan pun sudah berubah laksana showroom mobil-mobil mewah. (4) Aparat penegak hukum yang berkolusi dengan para mafioso untuk mengeruk uang dan menumpuk kekayaan dengan memperjualbelikan hukum dan keadilan. 

Realitas yang serbaparadoksal dalam kehidupan sosial semacam inilah yang membuat masyarakat menjadi apatis, yang bila terakumulasi akan berubah menjadi frustrasi sosial yang sangat berbahaya. Bagi individu bersangkutan, frustrasi bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Bagi masyarakat, frustrasi bisa berkembang menjadi kemarahan publik yang menjelma dalam aneka bentuk aksi-aksi destruktif. 

Statistical Trap

Patut disesalkan, banyak pejabat negara acapakli terperosok pada apa yang disebut statistical trapkarena mereka cenderung berorientasi pada kalkulasi statistik semata dalam menangani masalah kemiskinan. Dengan lirih kita patut menggugat, apa makna penurunan angka kemiskinan bila kita melihat dengan kasatmata: (1) Balita menderita gizi buruk dan busung lapar bertebaran di seluruh pelosok negeri.(2) Anak-anak usia sekolah hidup menggelandang dan mengemis di jalanan. (3) Para pemulung mengais sisa-sisa makanan di tumpukan sampah. 

(4) Orangorang sakit terkapar di gubukgubuk reot tanpa bisa berobat. (5) Kaum perempuan desa terpaksa bekerja sebagai buruh migran di luar negeri,dianiaya majikan bahkan sampai meninggal dunia, dan hidup berdiaspora dalam keadaan terlunta-lunta. (6) Rumah-rumah kumuh bertengger di bantaran sungai dan di tepi rel kereta di tengahtengah gedung pencakar langit dengan segala kemegahan kota metropolitan? 

Kontradiksi klaim penurunan angka kemiskinan dengan penggalan fragmen kisahkisah pilu di masyarakat masih bisa diperpanjang lagi untuk mengonfirmasi kenestapaan yang tak terbilang. Dengan terus berbangga hitungan angka-angka statistik, para pejabat negara telah mendemonstrasikan ketidakmampuan mereka dalam menghayati makna dan hakikat kemiskinan dari sudut pandang paling manusiawi. Makna esensial kemiskinan adalah orang tak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar: pangan, sandang, dan papan. 

Jika orang-orang miskin tak bisa makan, tak punya pakaian yang layak dikenakan, dan tak memiliki hunian yang layak untuk tempat tinggal, berapa pun jumlah yang terbilang bukan merupakan isu pokok. Inti masalah yang semestinya menjadi pokok perhatian adalah orang-orang miskin itu tidak bisa makan karena mereka tak punya sumber pendapatan untuk menopang kehidupan.Apalagi pemerintah selalu saja merujuk ukuran biaya hidup sebesar Rp10.000 per hari,ketika harga-harga barang kebutuhan pokok terus melonjak naik setiap waktu dan tak pernah turun. Daya beli masyarakat pun menjadi kian terpuruk. 

Tak Ada Parameter Tunggal

Karena itu,pemerintah sebaiknya mengubah pandangan terhadap masalah kritikal kemiskinan ini dengan tidak bertumpu pada hitungan angka semata.Kemiskinan merupakan isu multidemensional dan kesejahteraan bagi setiap orang mencakup pula hal-hal di luar pendapatan.Penting pula dicatat, tak ada parameter tunggal untuk mengukur tingkat kesejahteraan mengingat kemiskinan merupakan gejala sosial yang amat kompleks. 

Dalam banyak kajian akademis lintas disiplin, para sarjana termasuk bidang ilmu ekonomi sudah mengadopsi non-income dimensions dalam melihat masalah kemiskinan. Mark McGillivray, ekonom Universitas Glasgow, Scotland,menulis dengan terang: “The recognition of non-income dimensions reflects a greater acceptance that wellbeing and poverty are multidimensional and,in particular,that no single uni-dimensional measure adequately captures the full gamut of well-being achievement” (Inequality, Poverty, and Well-being,2006). 

Di negara-negara maju yang menganut paham welfare state, masalah kesejahteraan merupakan isu sentral dalam kebijakan publik dan layanan sosial. Bila ditemukan ada satu saja warga negara yang meninggal dunia karena kelalaian pejabat dalam memberikan layanan publik, akan menjadi skandal politik besar yang bisa meruntuhkan kredibilitas pemerintah. Di Indonesia,sudah tak terhitung lagi orang miskin yang meninggal dunia karena kelaparan seperti yang pernah terjadi di Papua, atau akibat makan tiwul beracun, atau lantaran nekat bunuh diri. 

Peristiwa tragis ini tak pernah dianggap sebagai skandal politik dalam penyelenggaraan negara.Di tengah tragedi sosial yang memilukan, para pejabat negara justru pamer angka penurunan jumlah penduduk miskin. Mereka perlu diingatkan agar tak terpukau pada perhitungan angka-angka statistik belaka, merujuk ungkapan bijak: numbers speak many things,but they can also be nothing. Kemiskinan jelas bukan sekadar masalah angka!(*) 

Amich Alhumami, Peneliti Sosial, Department of Anthropology, University of Sussex, UK

You are here: Esai Esai Sosiologi Kemiskinan Bukan Sekadar Angka!