duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Refleksi Hari Buruh

E-mail Print PDF
( 1 Vote )
User Rating: / 1
PoorBest 

SETIAP 1 Mei, diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia yang dikenal dengan istilah May Day. Dari sejarah ditetapkannya
tanggal itu May Day berasal dari aksi buruh di Kanada pada 1872 untuk menuntut diberlakukannya delapan jam kerja
sehari. Kemudian sejak 1886, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Sedunia oleh Federation of Organized Trade and Labor
Unions.

Secara umum, urgensi dari May Day sebagai momentum bagi kaum buruh untuk memperjuangkan nasib mereka dengan
menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu isu yang
mencuat pada 2006 adalah rencana revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sampai-sampai pemerintah
meminta pakar hukum perburuhan dari lima perguruan tinggi ternama di Indonesia untuk mengkaji ulang UU, walaupun
sampai sekarang tidak jelas kelanjutan dari rencana tersebut.

Kalau dicermati, menjelang 11 tahun reformasi, paling tidak ada empat regulasi di tingkat UU yang dibuat pemerintah yaitu
UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 2/2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Terakhir, UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang bertujuan meningkatkan perlindungan hukum kepada pekerja. Walaupun, standar
perlindungan hukum itu sendiri sampai sekarang masih menjadi sebuah tanda tanya besar bagi buruh sehingga
menjadikannya multiinterpretasi.

Di Indonesia ini terdapat minimal empat kelompok masyarakat terbesar yang sangat memerlukan kesungguhan kita
semua untuk memperjuangkannya. Mereka itu adalah kaum petani, buruh dan penganggur, serta nelayan dan saudara
kita yang merupakan kelompok margin di daerah perkotaan (urban). Petani khususnya di Pulau Jawa sebagian besar
sudah tidak memiliki lahan pertanian sehingga berubah statusnya menjadi buruh tani. Buruh dan penganggur sangat
mengalami kesulitan dalam mengarungi kehidupan karena tingkat upah dan keterampilan rendah. Penganggur masih
menghadapi berbagai kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Nelayan kita masih
terbelakang, sehingga dalam alam perkembangan teknologi yang luar biasa, sering mereka justru menjadi penonton dan
bahkan korban kemajuan teknologi tersebut karena tingkat penguasaan kurang.

Kelompok margin di perkotaan (urban) mengalami kesulitan untuk bertahan hidup, bahkan sering menjadi persoalan
tersendiri bagi pemerintah kota dan mereka sendiri serta masyarakat luar. Karena itu kita menyikapi Hari Buruh sebaiknya
dapat kita jadikan sebuah momentum kebangkitan transformasi Indonesia ke arah yang lebih baik dengan pandangan
yang arif dan lebih komprehensif atau menyeluruh.

Tuntutan buruh kelihatannya perlu kita pandang dan kaji jangan hanya dari sisi revisi UU Ketenagakerjaan, karena kita
semua tahu bahwa UU ini masih mengandung banyak kelemahan, baik ditinjau dari sudut kepentingan buruh,
pengusaha, pemerintah, ataupun masyarakat pada umumnya.

Kita harus sadar bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di samping peralihan perundang-undangan
lainnya harus mengikuti hierarki yang seharusnya, komprehensif dan relevan serta antisipatif terhadap perubahan yang
begitu cepat. Karena itu perlu inventarisasi, pengkajian dan perumusan kembali secara matang agar dapat meningkatkan
kesempatan kerja, kesejahteraan buruh dan iklim berusaha yang kondusif.

Ke depan dalam memperjuangkan nasib kaum buruh dan pengangguran beserta petani, nelayan dan kaum margin di
perkotaan tersebut dapat kita tempuh melalui berbagai upaya. Pertama, bangun sistem jaminan sosial nasional
(jamsosnas) yang memiliki liputan yang lebih luas. Badan Jaminan Sosial Nasional sebagai lembaga (institusi)
penyelenggara yang bersifat nirlaba yang dikelola secara profesional. Melalui lembaga ini kita dapat membangun
berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi untuk menciptakan lapangan kerja,
sekaligus penyebaran penduduk dan usaha secara rinci. Konsepsi untuk ini perlu dipersiapkan dengan baik.

Kedua, bangun birokrasi pemerintahan yang lebih baik. Sistem pembiayaan yang ada saat ini perlu ditransformasi
bersama aparatnya agar dapat berperan afektif dan efisien.

Ketiga, inventarisasi kembali aset-aset, perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan unit usaha lainnya agar dapat bersinergi
lebih baik dan kembali pada Pasal 33 UUD 1945. Keempat, bangun kembali sistem manajemen pemerintahan yang lebih
baik agar pelaksanaan otonomi daerah (otda) dapat berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara
menyeluruh. Pembagian kewajiban dan kewenangan yang berkeadilan. Kelima, sistem ketatanegaraan kita perlu dikaji
kembali dengan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan tujuan pembangunan NKRI. Tentu banyak hal
yang belum dapat diuraikan, tetapi penulis bermaksud untuk memotivasi kita semua supaya sadar dan berjuang lebih
sungguh-sungguh. Semoga.


Ditulis oleh : Joko Riyanto, Alumnus Fakultas Hukum UNS-Solo

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=168349

You are here: Esai Esai Sosiologi Refleksi Hari Buruh