duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Sekali Lagi Mengenai UMP: Kesejahteraan Buruh Tanggung Jawab Siapa?

E-mail Print PDF
( 4 Votes )
User Rating: / 4
PoorBest 

Kontroversi penentuan dan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi (UMP) pada tahun 2002 agaknya akan berlanjut di tahun
2003 mendatang. Masih terbayang pelaksanaan UMP di awal tahun 2002 di beberapa propinsi di Indonesia yang
dibarengi dengan penolakan pengusaha dan demo buruh menuntut dipatuhinya ketentuan UMP di daerahnya. Bahkan di
DKI Jakarta pelaksanaan UMP harus melibatkan lembaga peradilan untuk memaksa pengusaha menjalankan ketentuan
UMP. Membaca Harian Kompas tanggal 10 Oktober lalu, ternyata pengusaha telah selangkah lebih maju dengan
mengumumkan terdapat kesepakatan mereka untuk tidak menaikkan upah buruh di tahun 2003. Dalam berita tersebut
ditulis pernyataan mereka sebagai berikut: kenaikan UMP tahun 2003 di DKI Jakarta sebesar nol persen itu adalah yang
paling realistis.

Realistis adalah kata yang mengandung validitas pengukuran yang obyektif. Pengukuran dan data-data statistik yang
disajikan memang valid. Tapi apakah perspektif yang digunakan dalam pengukuran tersebut obyektif atau subyektif, hal itu
akan sangat bergantung pada cara pandang pembuat kebijakan. Ketentuan UMP yang selama ini disajikan dalam
hitungan ekonomi dikaji dalam perspektif ekonomi pula. Padahal sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan untuk
melindungi buruh agar tidak tergelincir pada tingkat kemiskinan yang lebih parah akibat mekanisme pasar di negara
dengan jumlah buruh melebihi jumlah lapangan kerja, kebijakan penentuan UMP bukanlah sebuah kebijakan ekonomi
semata. Kebijakan penentuan UMP juga merupakan sebuah kebijakan sosial dimana penyusunan rekomendasi terhadap
pembuat kebijakan tidak terlepas dari perspektif yang dipilih.

Menilik data-data yang dikutip dalam pertemuan pengusaha tersebut, rekomendasi tersebut realistis: kenaikan UMP
antara 25 dan 30 persen dengan pertumbuhan ekonomi 3,5 persen akan mengakibatkan 600.000 tenaga kerja kehilangan
pekerjaan. Belum lagi disebutkan efek domino dari kenaikan UMP yang akan menyulitkan pengusaha dan larinya investor
asing dari indonesia. Apabila buruh memaksa UMP naik sebesar tingkat inflasi, maka buruh lah penyebab di-PHK-nya
sekian ratus ribu orang di Indonesia. Dengan kata lain, buruh egois bila meminta kenaikan UMP sementara banyak
penduduk yang bahkan tidak bisa bekerja (artinya tidak memiliki pendapatan sama sekali). Buruh tega ‘memakan’ teman
sendiri yang akan di-PHK karena tuntutan upahnya. Dengan logika ini, buruh diminta memberikan subsidi untuk
mengurangi pengangguran. Dalam kerangka sebuah kebijakan sosial pantaslah dimunculkan pertanyaan berikut ini:
apakah dengan demikian buruh harus ditempatkan pada pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan
dan kemiskinan penduduk Indonesia? Pertanyaan ini membawa kita pada dua asumsi dasar. Pertama, buruh telah
sejahtera pada saat ini, dengan demikian tuntutan kenaikan upah merupakan tuntutan untuk meningkatkan
kesejahteraannya. Kedua, peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia atau penurunan tingkat kemiskinan penduduk
Indonesia sangat bergantung pada tingkat UMP.

Benarkah buruh telah sejahtera saat ini dengan UMP yang ada? Peningkatan UMP tidak selalu berarti peningkatan upah
minimum riil, yaitu upah yang disesuaikan dengan biaya hidup dihitung dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada
laporan BPS bulan Juni tahun 2002 disebutkan, selama tahun 2001 terjadi penurunan upah minimum riil meskipun terjadi
peningkatan upah minimum nominal dalam kurun waktu tersebut. Tingkat upah minimum riil di Indonesia mengalami
kenaikan hanya sampai dengan tahun 1997. Sejak saat itu upah riil mengalami penurunan akibat krisis ekonomi. Gejala
kenaikan upah riil mulai tampak pada tahun 1999, namun mulai awal 2001 terjadi lagi gejala penurunan. Dengan melihat
dari satu sisi ini saja, kata ‘kenaikan’ pada UMP pun ternyata bersifat subyektif. Belum lagi bila dikaitkan dengan angka
absolut UMP yang dihitung berdasarkan KHM (Kondisi Hidup Minimum) yang masih bisa diperdebatkan sebagai angka
yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) buruh dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Dalam
konteks ini, lebih tepat bila istilah upaya peningkatan kesejahteraan buruh diubah menjadi upaya penurunan tingkat
kemiskinan buruh.

Upah minimum ternyata juga bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam upaya penurunan kemiskinan. Dalam
salah satu penelitian yang penulis lakukan, kurang dari 20 persen dari variabel tingkat kemiskinan penduduk yang dapat
dijelaskan oleh variabel upah minimum. Sehingga terdapat lebih dari 80 persen faktor lain yang berpotensi berpengaruh
terhadap penurunan tingkat kemiskinan penduduk, beberapa diantaranya memerlukan peranan negara. Negara tidak bisa
hanya berperan sebagai wasit yang meminta rakyat (buruh dan pengusaha) dengan mekanisme pasarnya menyelesaikan
sendiri masalah kemiskinan. Bagaikan cerita dua ekor kelinci berebut sepotong roti (berat yang kiri digigitnya, berat yang
kanan digigit pula), negara saat ini memainkan peranannya sebagai penyeimbang, dengan berayun ke kiri dan kanan,
kadang ke buruh dan kadang ke pengusaha, tanpa memberikan kontribusi berarti dalam permasalah pokok yaitu
penurunan kemiskinan buruh. Dalam UUD 45 disebutkan peranan negara untuk menjaga hak warga-negaranya
(termasuk buruh) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, masalah lambatnya
pertumbuhan ekonomi dan hilangnya lapangan kerja pertama-tama bukanlah tanggung jawab buruh pun bukan pula
tanggung jawab pengusaha, melainkan negara.

Negaralah yang pertama-tama harus menyelesaikan masalah penciptaan lapangan kerja dengan mengembalikan
kepercayaan investor melalui penegakan hukum, penghapusan praktek KKN yang mengakibatkan tingginya biaya siluman
dalam berbisnis, penyediaan infrastruktur yang memadai, insentif perpajakan yang menarik, birokrasi yang dipermudah,
dan sebagainya. Dalam keadaan dimana jumlah buruh jauh lebih besar dibanding jumlah lapangan kerja yang tersedia,
negara tidak dapat menyerahkan sepenuhnya nasib dan kesejahteraan buruh di tangan pengusaha melalui mekanisme
pasar penentuan upah. Demikian pula negara tidak dapat memaksa pengusaha untuk menanggung beban negara yang
berat dalam upaya menyejahterakan warganya dengan mengabaikan mekanisme pasar. Tanggung jawab negara ini
dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya jaminan sosial bagi buruh (kesehatan, perumahan, pendidikan
bagi anak-anaknya) melalui Jamsostek, akses terhadap pelayanan publik yang memadai seperti transportasi umum yang
murah dan nyaman, dan sebagainya. Kontribusi negara ini secara langsung dan tidak langsung akan mengurangi
komponen pengeluaran buruh yang pada akhirnya dapat mengurangi komponen KHM dalam perhitungan UMP.

Dengan adanya kesadaran akan peranannya negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh, maka
negara akan dapat menjalankan peran yang lebih berarti dalam penentuan UMP di tahun 2003 yang akan datang. Tidak
sekedar menjadi penyeimbang relasi antara buruh dan pengusaha, negara harus ikut berperan aktif di dalamnya dengan
kontribusi nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan buruh. Keberpihakan negara terhadap buruh yang diharapkan
bukan hanya dalam kerangka hubungan konflik antara buruh dan pengusaha, melainkan dalam kerangka tanggung-
jawabnya dalam pemenuhan kesejahteraan buruh, sebagai warga-negaranya.

Sumber: Dunia Esai

You are here: Esai Esai Sosiologi Sekali Lagi Mengenai UMP: Kesejahteraan Buruh Tanggung Jawab Siapa?