duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Pendidikan, Diskriminasi, dan HAM

E-mail Print PDF
( 5 Votes )
User Rating: / 5
PoorBest 

Segala kondisi selama Perang Dunia II hanya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat manusia. Perang telah
menghasilkan korban manusia di mana-mana. Berbagai kejahatan atas kemanusiaan pun bertebaran di seluruh penjuru
dunia. Pembunuhan atas nama perbedaan paham politik, ketidaksamaan ciri fisik dan hasrat saling menguasai pun
menjadi dasar bagi berkembangnya segala pertempuran di Perang Dunia II (PD II).

Kondisi tersebut memberikan inspirasi bagi sejumlah kalangan untuk mencari sebuah sikap hidup yang menjamin
terselenggaranya dunia dalam nuansa kedamaian dan keteraturan. Lalu berkumpullah beberapa delegasi dari negara
yang pernah menjadi saksi sejarah dalam PD II di Palais de Chaillot, Paris, pada tahun 1948. Pertemuan tersebut
menelurkan sebuah kerangka berpikir yang menjadi semangat dalam membentuk peradaban manusia yang baru. Itu
terangkum dalam Universal Declaration of Human Rights.

Hak asasi manusia (HAM) makin menemukan ruang geraknya di dalam masyarakat pascapertemuan tersebut. Secara
mudah kita dapat mengartikan HAM sebagai hak yang dibawa manusia sejak lahir (Konferensi Wina pada tahun 1993).
Dalam artian itu, maka segala hak bawaan tersebut ibarat "nyawa kedua" yang mampu membuat manusia tetap hidup di
dunia.

Seluruh bayi yang terlahir di dunia ini memiliki tujuan untuk hidup selama ia mampu. Artinya, dalam konteks ini, kematian
pun menjadi milik mutlak Sang Khalik. Masyarakat menyediakan ruang bagi tiap individu untuk tetap menjalani kehidupan
di dunia. Hal ini terlihat dalam tiap sistem berjalan di masyarakat.

Sistem pendidikan misalnya, membuat manusia mampu menggunakan akal-kreatif agar dapat survive di dunia ini.
Pendidikan menjadi faktor penggerak yang utama bagi manusia untuk "mengembangkan nasib" menjadi lebih baik. Tak
ada satu pun alasan bagi sebuah institusi pendidikan untuk menolak individu yang ingin menempuh pembelajaran. Setiap
manusia memiliki hak dasar untuk merasakan pendidikan secara layak. Seperti diyakini oleh Romo Mangunwijaya bahwa
kebodohan tidaklah dibawa sejak lahir tetapi sering diciptakan sesudah manusia lahir ke dunia (Kleden; 2004:193).

Kenyataan yang kini berkembang di negara kita adalah, pendidikan telah merangkak menjadi "barang lux" yang tidak
dengan mudah bisa diakses oleh tiap warga negara. Biaya pendidikan yang mahal adalah penyebab utamanya. Maka dari
itu, penciptaan diskriminasi justru dimulai dari pendidikan. Hanya orang berduit yang boleh menikmati pendidikan di
berbagai level pendidikan. Seolah di depan pintu tiap lembaga pendidikan tertulis: "Maaf tidak menerima pelajar miskin".

Padahal, kita percaya bahwa pendidikan adalah media bagi manusia untuk berlaku lebih baik di dunia ini. Dengan
pendidikan, segala aturan dan norma yang berlaku di masyarakat bisa ditransformasikan kepada individu. Penciptaan
masyarakat yang berbudaya dan bermoral "sesuai dengan norma" adalah tujuan lain yang menjadi ruh pendidikan.
Berbagai bentuk diskriminasi yang sampai hari ini masih merasuk ke dalam kehidupan masyarakat kita, tentu saja terjadi
karena tiap warga negara Indonesia belum memperoleh pendidikan yang berkualitas secara setara.

Perlakuan diskriminatif muncul karena kecemburuan, kebodohan dan sikap memandang rendah manusia. Pendidikan
adalah medium yang mampu menghapus segala penyebab diskriminasi tersebut. Melalui pendidikan, kita diajarkan untuk
memandang manusia secara raison d'etre (apa adanya) yang merupakan sikap antitesa dari perilaku diskriminasi.

Melalui pendidikan pula, menurut Emile Durkheim, sikap taat pada aturan yang telah tertata sebelum manusia lahir bisa
dibentuk. Selama ini, pemaknaan HAM justru sering berada pada ruang yang salah-kaprah. Dengan bermodal alasan
HAM, individu dapat secara mudah melakukan sesuatu yang kemudian mendatangkan kerugian pada pihak lain. Aturan
dibentuk dalam rangka membatasi ruang gerak individu dalam bertindak di masyarakat. Maka norma dan tata aturan yang
ada di masyarakat diciptakan agar tiap HAM yang dimiliki oleh individu tidak bertumbukan dengan individu lainnya.

Masyarakat yang cerdas HAM tentu akan mampu melakukan banyak bentuk-bentuk kompromi melalui jalur damai. Hal ini,
juga bisa menjadi sebuah tinjauan dalam melihat sejauh mana sebuah masyarakat yang telah mengembangkan sikap
anti-diskriminasi. Masyarakat yang kerap memilih kekerasan sebagai jalan penyelesaian sebuah masalah menunjukan
bahwa kualitas pendidikan masih rendah dan tetap tersimpan benih-benih diskriminasi.

Jika bangsa Indonesia mau menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang kerap terlihat dalam masyarakat, mau tidak
mau pendidikan yang berkualitas harus dibentuk oleh pemerintah. Pendidikan harus menjadi ranah yang mudah
dijangkau oleh siapa pun di republik ini. Omong kosong jika pemerintah bercita-cita menegakkan HAM di negara kita, jika
pendidikan masih menjadi second opinion bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Membangun negara melalui
pendidikan yang ramah bagi semua tidaklah rugi. Masyarakat yang akan tercipta adalah masyarakat dengan tahap saling
menghormati tiap hak yang melekat pada diri individu dan meningginya sikap toleransi.***


Oleh Denny Ardiansyah

Penulis adalah peneliti sosiologi kebudayaan pada Program Studi Sosiologi Fisip Universitas Jember, dan peneliti utama
pada Society of Sociological Analitic for Democracy (SoSADem)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=189711

You are here: Esai Esai Sosiologi Pendidikan, Diskriminasi, dan HAM