duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Renaisans Energi Nuklir?

E-mail Print PDF
( 4 Votes )
User Rating: / 4
PoorBest 

Tajuk Kompas 9/6/2007 mempertanyakan: Ketika dalam aras global sedang terjadi tren seperti itu, di dalam negeri kita
justru sedang banyak membaca berita demo menentang rencana pemerintah untuk membangun PLTN di wilayah Muria,
Jawa Tengah.

V V Vaitheeswaran, penulis buku Power To The People (2003), Chapter 10 A Renaissance for Nuclear Power? (judul
dengan tanda tanya), menulis teknologi PLTN (generasi kedua) yang dipakai sekarang tidak akan membawa renaisans
karena menghadapi masalah utama keekonomian.

Para penulis laporan The Future of Nuclear Power, An Interdisciplinary MIT Study (2003) menulis, teknologi PLTN
menghadapi hambatan cost (biaya) yang mahal, safety (keamanan), waste (sampah nuklir), dan bahaya proliferation
(senjata nuklir). Tapi, pilihan PLTN tetap diperlukan untuk mengurangi emisi CO2 agar pada 2025-2050 dapat dibangun
1.000 GWe PLTN untuk mengurangi 800 juta ton emisi CO2 per tahun.

Amerika Serikat, produsen listrik terbesar di dunia dari PLTN (103 unit, 98145 MW, 781 TWh, 2005), sejak 1978 tidak
membangun PLTN baru. Walaupun diberi keringanan tax production credit 1,8 c/kWh (Agustus 2005, oleh pemerintahan
Bush), investor belum tertarik. Jerman, Belgia, Swedia melakukan phase out PLTN. Tren pembangunan 26 PLTN di
negara berkembang, kepingin punya satu/dua PLTN, sulit terwujud karena keterbatasan dana. Renaisans PLTN baru akan
terjadi kalau generasi keempat yang lebih murah, aman terbukti berhasil dikembangkan tahun 2030.

Studi MIT: biaya pembangkitan PLTN 6,7 c/kWh, PLTU batu bara 4,2 c/kWh, sedangkan PLTGU 3,8 c/kWh (pada harga gas
3,7 dollar AS/MCF). Studi University of Chicago (2004): PLTN 6,5-7,2 c/kWh, sementara PLTU batu bara 4,3-4,9 c/kWh.

Patut dicatat, perbedaan biaya 1 c/kWh, untuk daya 1.000 MW, dengan faktor kapasitas 75%, energi dibangkitkan 6.570 juta
kWh per tahun (= 1.000.000 kW x 8760 h/tahun x 0,75 capacity factor), memberi perbedaan biaya 65,7 juta dollar AS per
tahun. Lama waktu pengusahaan PLTN 40 tahun, ongkos/biaya lebih yang dikeluarkan 2,628 miliar dollar AS. Kalau
Indonesia bangun PLTN empat unit @ 1.000 MW, ongkos lebihnya 10,512 miliar dollar AS. Ini pun dihitung dengan
perbedaan biaya 1 c/kWh. Ongkos kebanggaan punya PLTN?


Pemanasan global

Negara industri dewasa ini dan secara kumulatif sejak era industri merupakan kontributor utama emisi CO2. Negara
berkembang tidak memiliki kemampuan teknologi maupun finansial mengurangi CO2. Menurut Protokol Kyoto, negara
berkembang tidak dikenakan wajib mengurangi emisi CO2. Tapi, karena hidup bersama dalam satu bumi, wajib ikut
memberi sumbangan, yang dapat kita lakukan: (1) batasi pertumbuhan penduduk (jumlah penduduk besar, pemakaian
energi/emisinya besar), (2) lakukan terus upaya/ budaya hemat energi (pakai listrik saat diperlukan saja), (3) pelihara
kelestarian hutan tropis penyerap CO2 (ini pun tidak/belum dapat dikerjakan).

Pembangunan PLTN di Indonesia terkait aspek teknologi, ekonomi/keuangan, sosial, politik, budaya. Termasuk
penerimaan masyarakat. Gejala NIMBY (not in my backyard) terjadi di mana-mana. Karena itu, rencana pembangunan
patut dilakukan berlandaskan good corporate governance, dengan mengacu tiga pilar: keterbukaan/transparansi,
akuntabel, dan libatkan partisipasi publik agar kepentingan publik dapat ditegakkan secara efektif dan efisien,
kesepakatan dicapai, keadilan ditegakkan, masyarakat jadi tanggap/peduli, kepastian dan ketaatan hukum bagi semua.


Penjelasan

Pemerintah perlu menjelaskan tujuan pembangunan PLTN itu! Masyarakat pantas diberi penjelasan dan jawaban atas
berbagai pertanyaan, seperti:

Apa Indonesia kedodoran, kekurangan sumber daya energi (batu bara, gas alam, panas bumi) untuk memenuhi pasokan
listrik? Kekurangan kapan terjadi, dihitung dari besar cadangan dibagi produksi per tahun? Bangun PLTN, apa tidak
beli/impor energi mahal dari luar dan jual/ekspor murah energi nasional (batu bara, gas alam)? Apa aset sumber daya
energi nasional dikelola secara optimal?

Menghindari pemakaian batu bara kotor dan menggantikannya dengan energi berbahaya (umur sampah radioaktif
puluhan ribu tahun) apa lebih bijak? Pembangunan PLTN yang padat modal (di atas 2.000 dollar AS/kW, batu bara 1.000
dollar AS/kW, PLTGU gas alam 600 dollar AS/kW), apa tidak mengurangi kemampuan penyediaan pasokan listrik guna
mempercepat sambungan listrik bagi 50 persen masyarakat yang belum mendapatkannya? Amerika Serikat saja masih
berpikir bangun PLTN baru setelah 2030. Mengapa tak sabar menunggu generasi ke-4 yang lebih prospektif?

Walaupun menggunakan anggaran publik melalui APBN, laporan studi PLTN tidak dibuka kepada publik. Checks and
balance sulit dapat dilakukan. Berilah anak bangsa (universitas) kesempatan belajar. Pemerintah patut membuka ruang
publik agar kita bisa berpikir terbuka di antara anak bangsa melakukan kajian bersama. Sekaligus kesempatan baik
mempraktikkan demokrasi proyek terkait kepentingan publik.

Hanya dengan dialog, demokrasi dapat ditegakkan melalui kekuatan pikiran/argumentasi (power of reasoning), kalau
kekuatan protes demo massa (power of mass) hendak dikurangi dan penggunaan kekuatan senjata (power of gun)
dicegah. Melalui dialog di ruang publik mari cegah kebuntuan diskusi, ilmu pengetahuan, filsafat, dan moral.


Nengah Sudja Peneliti Energi

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/25/opini/3627832.htm

You are here: Esai Esai Sains Renaisans Energi Nuklir?