duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Psikologi Korupsi di Indonesia

E-mail Print PDF
( 7 Votes )
User Rating: / 7
PoorBest 

Yang khas dari pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia adalah mereka mengaku enggan melakukan KKN.

Jika mereka didakwa melakukan KKN, dengan tegas membantah, bahkan terhadap bukti yang diajukan dalam pengadilan.

Ingat kasus BLBI yang melibatkan pejabat Kejaksaan Agung. Di media dan pengadilan, dia membantah dirinya bukan
koruptor dan pengkhianat negara. Meski bukti menunjukkan dia menerima suap dan membebaskan obligor yang
merugikan negara, dia tetap membantahnya.

Contoh lain, pegawai pajak di Jakarta, yang mengaku ”telah mendidik perusahaan dan menyelamatkan uang negara”.
Bersama timnya, beberapa kali mendatangi dan menagih pajak ke beberapa perusahaan pengemplang pajak. Hasil
negosiasi, ia menerima 50 persen pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan itu dan masuk kas negara. Namun,
untuk bisa membayar 50 persen, para pemilih perusahaan lebih dulu memberi uang ”upeti” kepada tim itu. Si pegawai
pajak tak merasa melakukan KKN. Alasannya, ”jika tidak dididik seperti itu, perusahaan itu tidak akan membayar pajak
sehingga negara dirugikan lebih besar.”

Pertahanan diri

Dalam perspektif psikologi, kecenderungan pelaku KKN membantah tindakannya terkait mekanisme pertahanan diri
(defence mechanism). Sigmund Freud (1978) menamakan gejala itu denial, yaitu upaya individu menyangkal apa yang
telah dilakukannya jika dia menyadari kelakuannya itu dapat membahayakan diri sendiri.

Jika pelaku KKN menilai pengakuannya akan membahayakan karier atau harga diri, dia memilih menyangkal. Karena itu,
dia berusaha menyangkal perbuatannya, bahkan dengan cara melebih-lebihkan dan melakukan rasionalisasi dengan
mengatakan, yang dilakukan bukan korupsi, tetapi justru untuk menyelamatkan negara dan bangsa!

Kecenderungan mereka terkait cognitive dissonance. Menurut Heider (1980), tiap manusia ingin mengalami kehidupan
pribadi yang harmonis atau konsonan. Untuk itu, manusia berusaha mencari kesesuaian dalam bersikap dan berperilaku.

Misalnya, tidak setuju KKN karena itu perbuatan jahat (menyebabkan rakyat menderita). Namun, ada keinginan memiliki
rumah mewah, mobil mewah, dan lainnya. Akhirnya melakukan KKN. Tetapi karena memiliki sikap (penilaian) bahwa KKN
itu jahat, ada perasaan tak nyaman. Artinya, ada perasaan dissonance (tak konsonan).

Agar hidup menjadi nyaman kembali (konsonan), ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan. Pertama, mengubah
tingkah laku agar konsisten dengan sikap. Maka, harus bertobat dan berhenti melakukan KKN agar perilakunya sejalan
dengan sikap yang dimiliki.

Kedua, mengubah sikap sehingga konsisten dengan perilakunya. Maka, sikap negatif (tidak setuju) atas KKN perlu
diubah. Perbuatan KKN harus dibenarkan sehingga tidak terjadi pertentangan antara sikap dan tingkah laku KKN.

Kemungkinan ketiga, trivialization, menganggap sepele inkonsistensi (pertentangan) antara tingkah laku dan sikap, tidak
perlu dihiraukan atau dianggap angin lalu. Dengan cara ini, siapa pun bisa rajin dan tenang beribadah, menyumbang
tempat ibadat, sambil terus KKN.

Berkomplot

Upaya menghilangkan gejala psikologis yang dialami para koruptor atau pelaku KKN tentu bukan pekerjaan ringan. Perlu
ada shock therapy yang ampuh. Apalagi dalam banyak kasus, korupsi di Indonesia bukan hanya didorong oleh motif
pribadi pelakunya, tetapi juga karena merasa harus conform terhadap lingkungan atau sistem yang korup.

Secara psikologis, seorang pegawai cenderung merasa tidak nyaman dan tidak aman (sering dicap rekan-rekannya ”sok
bersih”, ”sok pahlawan”) jika tidak korup dalam lingkungan kerjanya yang korup. Itu sebabnya mengapa para pelaku KKN
di Indonesia jarang bertindak sendirian, tetapi hampir selalu bekerja dalam tim (berkomplot, membentuk ”jaringan mafia”).

Meski bukan pekerjaan mudah, tidak berarti korupsi di Indonesia tidak dapat dikurangi dan diberantas. Apa yang telah
dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Apa yang telah dilakukan
lembaga ini bukan hanya menjadi bukti bahwa law enforcement di Indonesia telah diterapkan secara tidak pandang bulu,
tetapi juga menjadi shock therapy yang ampuh bagi para pelaku KKN.


Oleh: Zainal Abidin Dosen Fakultas Psikologi Unpad Bandung dan Pascasarjana UI Depok
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/15/00512196/psikologi.korupsi.di.indonesia

You are here: Esai Esai Psikologi Psikologi Korupsi di Indonesia