duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Instrumen Ekonomi dalam Kebijakan Lingkungan Hidup

E-mail Print PDF
( 16 Votes )
User Rating: / 16
PoorBest 

BANYAKNYA permasalahan lingkungan hidup yang terjadi akhir-akhir ini seperti; banjir, kerusakan hutan, pencermaran air
laut/darat, erosi tanah/lahan, dan abrasi pantai, tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa sumber daya (air, udara, laut,
hutan beserta kekayaan di dalamnya, dan lain-lain) adalah milik bersama. Tidak ada satu pun aturan yang membatasi
pemanfaatan sumber milik bersama itu, sehingga terjadilah eksploitasi yang berlebihan. Setiap pemanfaat
menggunakannya semaksimal mungkin dengan asumsi bahwa orang lain akan memanfaatkan sumber tersebut bila
tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kompleksitan permasalahan ini patut menjadiperhatian kita bersama
khususnya dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia,pada 5 Juni besok.

Dari kaca mata ekonomi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber milik bersama timbul karena tidak adanya mekanisme
keseimbangan yang muncul dengan sendirinya guna dapat membatasi eksploitasi. Sehingga, dampak/efek lingkungan
yang timbul tidak dimasukkan dalam biaya internal usahanya. Misalnya, beberapa hotel dan restoran di Kuta, atau usaha
penyablonan tekstil, umumnya meminimumkan ongkos/biaya dengan cara membung limbahnya ke tanah atau ke sungai
tanpa melalui suatu sistem pengolahan. Cara tersebut tentu dapat mencemarkan badan sungai/tanah/pantai dan akan
menimbulkan ongkos untuk pembersihannya. Hal tersebut harus diderita oleh masyarakat kita sendiri sebagai pengguna
sumber daya, secara langsung maupun tidak langsung.

Hal lain adalah akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran lokasi tempat bisnis/usaha seperti yang terjadi di sepanjang
jalur Tohpati-Kusamba. Di samping itu, ketidaktahuan masyarakat dan institusi dapat pula menjadi penyebab terjadinya
dampak/efek lingkungan hidup itu, seperti; banyak petani yang belum memahami bahaya penggunaan pestisida. Atau
sistem institusi belum maksimal dapat menunjang pencegahan perusakan lingkungan hidup walaupun pada dasarnya
masyarakat sudah menyadari dampak/efek kerusakan lingkungan tersebut.

Selama ini pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang demikian menyebabkan para ekonom dan pembuat keputusan
mencari hubungan yang lebih mendalam tentang ekonomi, siklus, bisnis dan ketenagakerjaan. Mereka yang senang
dengan tolok ukur ini umurnya tidak mempedulikan tentang masalah lingkungan atau langkanya suatu sumberdaya alam.
Sehingga adanya penurunan sumberdaya alam, dan kerusakan lingkungan sama sekali tidak tercermin dalam indikator
tersebut.

Instrumen Lingkungan

Dalam masa kini, banyak instrumen lingkungan hidup yang hanya menjadi macan ompong tanpa dapat berbuat banyak
melihat kerusakan lingkungan hidup dan penurunan sumber daya alam yang telah terjadi. Contoh kecil, adanya
pencemaran limbah hotel/restoran di Kuta atau limbah sablon/pencelupan. Kendati sudah membuat masyarakat
sekitarnya resah, para pelaku belum bisa dijerat dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Padahal
ancaman bagi pelaku pencemar lingkungan sangat berat, 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

Kesulitan lain adalah masih adanya pelaku-pelaku bisnis yang tak memperhatikan dokumen lingkungan seperti dokumen
upaya kelola lingkungan (UKI) dan dokumen upaya pemantauan lingkungan (UPL), atau dokumen analisis mengenai
dampak lingkungan (Amdal), padahal dokumen tersebut telah disepakasi untuk dilaksanakan.

Instrumen Ekonomi

Dalam perkembangan di masa mendatang lingkungan hidup perlu dicegah kerusakannya, sehingga ajeg Bali yang telah
disepakati bersama benar-benar dapat terealisasi. Yang menjadi permasalahannya kini adalah bagaimana
mensinergikan pengusaha/pelaku bisnis dapat melakukan usaha atau kegiatannya tanpa merasa dibebani oleh faktor
biaya mutu lingkungan hidup tersebut.

Selama ini kerusakan sumber daya atau pencemaran yang terjadi oleh adanya suatu kegiatan bisnis/usaha umumnya
ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Konservasi sumber daya atau kegiatan rekondisi lingkungan hidup seperti;
reklamasi pengamanan pantai, pembangunan drainase, dan sebagainya, memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi
tidak sedikit pelaku bisnis menganggap bahwa PHR-lah sebagai konsekuensi harga yang diberikan kepada pemerintah.
Penggunaan anggaran tersebut hanya sebagian kesil saja yang benar-benar digunakan untuk konservasi lingkungan
hidup di Bali.

Untuk itu penggunaan instrumen ekonomi selayaknya dapat segera diterapkan karena dari satu sisi instrumen tersebut
dapat mempengaruhi estimasi harga tetapi juga akan memberikan suatu keputusan perilaku bisnis/usaha yang lebih
mengutamakan konservasi sumber daya dan pemulihan lingkungan hidup.

Pemanfaatan instrumen ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mendorong konsumen agar
tidak menghamburkan penggunaan sumberdaya alam, misalnya air atau energi. Bila konsumen semakin banyak
menggunakan sumber daya tersebut, maka biaya yang harus dibayar konsumen diperhitungkan meningkat secara
progresif.

Kedua, melakukan retribusi limbah/emisi bagi suatu kegiatan yang mengeluarkan limbah cair atau gas ke media
lingkungan. Jumlah dan kualitas limbah/emisi ini diukur, dan retribusi/pungutan dikenakan berdasarkan ketetapan yang
telah disusun, sehingga pelaku bisnis/usaha akan suilt menghindar dari konsekuensi tanggung jawabnya untuk ikut
berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Ketiga, melakukan defosit-refund, yaitu membeli sisa produk seperti bahan-bahan anorganik/plastik dari konsumen untuk
didaur ulang kembali.

Keempat, mewajibkan suatu kegiatan usaha untuk menyerahkan dana kinerja lingkungan sebagai penjamin bahwa
pelaku kegiatan/usaha akan melaksanakan reklamasi/konservasi lingkungan hidup akibat dari kegiatan/usaha yang
mereka lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, terhadap kegiatan usaha penyimpanan bahan
bakar/gas, kegiatan penambangan, usaha pengambilan air permukaan atau air dalam tanah, dan sebagainya. Hal ini
akan sangat efektif dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Di Thamland sistem ini banyak
diterapkan/digunakan sebagai jaminan untuk pengendalian limbah beracun dan berbahaya.

Oleh: Ir. I Gede Selamet Prayitna, staf Bapedalda Propinsi Bali

sumber: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2004/6/4/o4.htm

You are here: Esai Esai Lingkungan Instrumen Ekonomi dalam Kebijakan Lingkungan Hidup