duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Kontroversi Mekanisme Pembangunan Bersih

E-mail Print PDF
( 7 Votes )
User Rating: / 7
PoorBest 

Global warming (pemanasan global) merupakan masalah lingkungan yang paling mengancam kehidupan manusia di
bumi. Dampaknya hampir setara dengan perang nuklir. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (CO2, CH4, CFC, N2O,
dan O3), disingkat GRK, di atmosfer berakibat pada naiknya panas bumi. GRK merupakan zat yang transparan terhadap
gelombang pendek radiasi sinar matahari, tapi menyerap dan menyekap radiasi. Akibatnya, suhu panas dari ultraviolet
terperangkap dan tidak bisa keluar dari bumi. Akibatnya pula, bumi menjadi lebih panas daripada keadaan normal; inilah
yang disebut global warming. Merespons persoalan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Perubahan
Iklim, yang ditandatangani 155 negara dan EU pada 4 Juni 1992.

Sebagai pengaturan pengurangan GRK, Conference of the Parties (COP) ke-3 mengeluarkan Protokol Kyoto pada 10
Desember 1997. Protokol Kyoto mengklasifikasi negara peserta menjadi tiga kelompok; kelompok I adalah negara maju;
kelompok II negara yang ekonominya dalam transisi; dan kelompok III adalah negara berkembang. Di sini negara
berkembang diwajibkan mengkomunikasikan status GRK agar dapat dibantu negara maju untuk melaksanakan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sedangkan negara maju dan negara yang ekonominya dalam
transisi harus membatasi atau mengurangi GRK sampai pada jumlah tertentu (assigned amounts).
Protokol Kyoto meminta negara maju melakukan pengurangan secara berbeda-beda enam GRK dalam satu paket dalam
kurun waktu 2008 sampai 2012. Pengurangan didasarkan pada tahun tertentu atau disebut tahun dasar (base year).
Tahun 1990 adalah base year untuk karbon dioksida, metan, dan nitrogen oksida. Tahun 1995 adalah base year untuk
hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, dan hexafluoride.

Pengurangan secara berbeda di atas adalah target pengurangan untuk setiap negara maju tidak disamaratakan. Misalnya
negara Eropa Bersatu (European Union) diminta mengurangi emisinya sebesar 8 persen, Amerika Serikat 7 persen,
Jepang 7 persen, dan Kanada 6 persen. Adapun beberapa negara maju lainnya diizinkan meningkatkan kuantitas
emisinya dari base year. Islandia diberi izin kenaikan sebesar 10 persen, Australia 8 persen, dan Norwegia 1 persen.
Protokol Kyoto tidak hanya mengharuskan pengurangan emisi GRK secara sendiri-sendiri, tapi juga membenarkan
pengurangan secara bersama-sama, yaitu carbon sinks, bubbling scheme, dan flexibility mechanism.

Maksud mekanisme carbon sinks adalah negara maju dapat memasukkan kegiatan penanaman hutan (afforestation) dan
penanaman kembali (reforestation) sebagai carbon sinks. Maksud bubbling scheme adalah sekelompok negara secara
bersama-sama memenuhi kewajiban kelompok. Dengan menggunakan bubbling scheme, negara-negara Eropa Bersatu
dapat berbagi sesama mereka dalam kewajiban mengurangi emisi European Union yang 8 persen tersebut. Mekanisme
fleksibel (flexibility mechanism) merupakan suatu sistem pengurangan GRK berdasarkan mekanisme pasar, yaitu negara
peserta boleh melakukan perdagangan target pengurangan emisi di antara sesama anggota dengan biaya lebih murah.
Ada tiga cara yang dipakai untuk melaksanakan mekanisme fleksibel, yaitu emissions trading, joint implementation (JI),
dan clean development mechanism (CDM). Tujuan memasukkan provisi perdagangan emisi ke dalam Protokol adalah
untuk meminimalkan biaya, dan untuk mendistribusikan secara efisien upaya pengurangan emisi di antara negara maju.
Perdagangan emisi diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu negara terbentur dengan biaya tinggi dan menemui
kesulitan dalam mencapai assigned amount permulaannya. Negara tersebut dapat memperdagangkannya dengan
negara lain dengan biaya lebih murah.

Pelaksanaan bersama (joint implementation atau JI) merupakan cara mengurangi GRK berdasarkan pendekatan
efektivitas dan efisiensi. Pada fase pertama, JI merupakan aksi domestik mengurangi emisi. Kata kuncinya adalah
efektivitas. Karena itu, tindakan domestik negara dievaluasi untuk menentukan biaya pengurangan selanjutnya. Pada fase
kedua, penekanan dipindahkan kepada langkah untuk melaksanakan JI dan kata kuncinya adalah efisiensi.
JI merupakan cara mengurangi emisi secara bersama-sama di antara negara maju. Artikel 6 Protokol Kyoto
membolehkan setiap pihak memindahkan atau memperoleh dari negara maju lain unit pengurangan emisi (ERU)
sebagai konsekuensi dari proyek yang dilakukan. Proyek tersebut merupakan proyek pengurangan emisi anthropogenic
pada sumbernya atau melalui penggunaan sinks.

Mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism atau CDM) dirancang untuk tiga kepentingan. Pertama,
CDM membantu negara berkembang mencapai pembangunan berkelanjutan; kedua, CDM menyumbang pencapaian
tujuan akhir Konvensi; dan akhirnya, CDM membantu negara maju mencapai pelaksanaan kewajiban membatasi dan
mengurangi emisi secara kuantitatif. Karena itu, mekanisme ini diyakini akan menciptakan win-win solution.
Program CDM memungkinkan pemerintah dan swasta melaksanakan kegiatan pengurangan emisi di negara
berkembang untuk memperoleh certified emission reduction units (CERUs) sebagai imbalannya. CERUs dapat
dipergunakan untuk membantu kepatuhan terhadap sebagian kewajiban negara maju dalam membatasi dan mengurangi
emisi mereka sebagaimana telah ditetapkan COP.

Walaupun CDM disokong oleh sebagian besar negara berkembang, ia tidak terlepas dari kritikan. Ada yang beranggapan
bahwa CDM hanya merupakan izin bagi negara maju untuk--menurut kebutuhan dan keuntungan mereka--memilih
proyek-proyek di negara berkembang yang menghasilkan CERUs dalam jumlah sangat besar dan biaya sangat rendah.
Akibatnya, mereka tidak perlu menutup pabrik-pabrik yang sudah tidak layak lingkungan.

Sebagian lagi berpendapat bahwa CDM melanggar kedaulatan dan mengganggu strategi pembangunan negara
berkembang, atau CDM akan mendistribusikan keuntungan ekonomis secara tidak adil antara negara maju dan
berkembang. Akibatnya, negara berkembang tidak akan pernah berubah nasibnya menjadi negara maju.

Terlepas dari kritik-kritik tersebut, CDM harus dipuji karena dua alasan. Pertama, CDM membantu percepatan penerapan
ketentuan tentang alih teknologi dan bantuan teknis yang diatur dalam Konvensi Perubahan Iklim.
Kedua, sampai saat ini CDM merupakan program paling mungkin yang dapat melibatkan negara berkembang dalam
mencapai tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim. Alasan kedua ini sangat signifikan dalam menarik hati negara maju
memimpin pelaksanaan tujuan Konvensi Perubahan Iklim.

Sekalipun CDM masih kontroversial, beberapa negara belakangan ini berupaya mengadopsi CDM. Misalnya, Kanada
melalui TransAlta telah membuat perjanjian multijuta dolar dengan Global Livestock Group, sebuah perusahaan Amerika,
memproduksi makanan tambahan untuk sapi di Uganda. Makanan tambahan akan mengurangi gas metan yang
dikeluarkan oleh sapi.

Bagaimana dengan Indonesia? Kita telah mendapatkan bantuan CDM untuk proyek PLTA dan industri. Tapi kita kalah
gesit dengan India, yang mendapatkan lebih dari 200 proyek CDM pada tahun lalu. Padahal Indonesia, sebagai negara
pemilik dua pertiga dari hutan dunia, seharusnya mendapatkan porsi yang lebih banyak.

Program land use and land use change (LULUC) sebagai bagian dari CDM juga menunjukkan ketidakberdayaan.
Walaupun Indonesia memperoleh dana yang besar untuk aforestasi dan reforestasi dari proyek CDM, kerusakan hutan
jauh lebih cepat dari upaya aforestasi dan reforestasi.

Penyebabnya adalah proyek ini hanya jadi proyek semusim, begitu pohon ditanam, pemilik proyeknya tidak mau pusing
lagi apakah pohon yang ditanam akan tumbuh atau tidak.

Berdasarkan kondisi ini, dalam pertemuan COP ke-13 di Bali, delegasi Indonesia bersama negara berkembang lainnya
harus mengusulkan perubahan mekanisme pelaksanaan CDM dan program LULUC. Untuk CDM harus diusulkan agar
proyek CDM dilaksanakan berdasarkan perhitungan berapa besar negara bisa menyerap dan mencegah GRK yang dinilai
oleh Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice.

Sedangkan untuk program LULUC, sudah sepantasnya melibatkan perguruan tinggi. Dana LULUC diserahkan kepada
perguruan tinggi guna membuat hutan penelitian atau konservasi sehingga terhindar dari penjarahan dan illegal logging.
Di samping itu, Indonesia harus juga mengusulkan bantuan dana LULUC dalam porsi yang lebih besar. Tujuannya untuk
membangun perumahan rakyat secara vertikal (rumah susun). Ini mencegah konversi lahan menjadi kawasan real estate
atau perumahan murah oleh pihak yang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan.


Oleh: Sukanda Husin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau

Sumber: URL Source: http://www.korantempo.com/korantempo/2007/12/11/Opini/krn,20071211,71.id.ht

You are here: Esai Esai Lingkungan Kontroversi Mekanisme Pembangunan Bersih