duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Pemberdayaan Perempuan

E-mail Print PDF
( 8 Votes )
User Rating: / 8
PoorBest 

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1999 tidak selalu membawa dampak positif bagi upaya mengatasi diskriminasi
terhadap perempuan. Paling tidak ada tiga catatan menyangkut dampak otonomi daerah terhadap perempuan.

Catatan pertama, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama, dan revitalisasi adat yang bernuansa
pembatasan peran publik perempuan. Kedua, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Alokasi APBD lebih banyak untuk biaya overhead daripada kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, partisipasi aktif perempuan dalam pembuatan kebijakan masih minim, keterwakilan perempuan dalam institusi
pengambilan keputusan turun signifikan, dan kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin daerah di tingkat lokal
jumlahnya nyaris tidak ada. Semua catatan ini adalah ironi, tetapi kurang dihiraukan oleh para pengambil keputusan.

Bagaimana organisasi perempuan di tingkat lokal menyikapi dan mencari terobosan strategis disampaikan secara
mengesankan pada pertemuan evaluasi program yang dilaksanakan The Asia Foundation bekerja sama dengan The
Royal Netherland Embassy oleh 12 organisasi perempuan di daerah, yaitu Limpapeh (Sumatera Barat), PKBH (Bengkulu),
Cetro, LPP (Bone), Piar (NTT), IHAP (Yogyakarta), WCC Bengkulu, WCC Balqis (Cirebon), LBH Apik Makassar, Samitra
Abhaya Surabaya, PWNA Jawa Timur, dan Pesada (Sumatera Utara) (Swara, 19/6).

Ke-12 organisasi tersebut mempunyai latar belakang beragam, baik yang berbasis gerakan rakyat maupun organisasi
yang bergerak dalam riset/advokasi kebijakan, serta organisasi yang bergiat dalam pendampingan dan pelayanan bagi
perempuan korban kekerasan.

Tiga penyebab

Mereka mengidentifikasi ada tiga penyebab utama diskriminasi terhadap perempuan, yaitu yang sifatnya kultural (adat,
reinterpretasi agama), sistemik (persoalan institusi pengambilan kebijakan yang tidak responsif), dan kombinasi faktor
kultural dan sistemik.

Program intervensi yang dilakukan disesuaikan dengan analisis ini. Kendala kultural dihadapi dengan upaya reinterpretasi
nilai adat atau ajaran agama yang tidak kondusif. Strategi ini dilakukan Limpapeh di Padang dan WCC Balqis di Cirebon
lewat program diskusi di nagari atau lewat penyebaran ayat propemberdayaan pada pengajian-pengajian, majelis taklim,
dan pondok pesantren.

Kendala sistemik dihadapi dengan penguatan institusi di akar rumput, seperti BPD, peningkatan partisipasi perempuan
dalam forum seperti musrembang, rapat desa, atau pembuatan peraturan daerah atau penganggaran yang lebih
responsif dan partisipatif. Program ini dilakukan IHAP, LPP Bone, dan PKBH Bengkulu.

Daerah seperti NTT yang melihat kendala kultural dan sistemik berperan besar dalam melanggengkan diskriminasi
menjawab tantangan ini melalui intervensi menyeluruh, mulai dari upaya membongkar adat, pendampingan intensif di
akar rumput, mendesakkan kebijakan yang lebih responsif, lobi, advokasi, dan pengawasan kebijakan pembangunan
daerah.

Strategi lain dilakukan Sada Ahmo dan PWNA. Mereka menggunakan intervensi lewat pemberdayaan ekonomi perempuan
dan berbasis penguatan, lalu mentransformasikan intervensi ke arena politik di tingkat lokal.

Beragam strategi intervensi tersebut menunjukkan, memang dalam konteks otonomi daerah tidak lagi relevan bicara
tentang satu resep jitu yang bisa diterapkan seragam di semua daerah. Keberagaman, pluralitas, dan kompleksitas
persoalan lokal seharusnya direspons dengan strategi intervensi yang kontekstual dengan wilayah masing-masing.

Semua strategi ini tetap punya keterbatasan ketika capaian-capaian tersebut tidak bersambungan dengan kebijakan
nasional yang komprehensif untuk memberdayakan perempuan, dan ini tercermin dalam berbagai undang-undang
nasional. Dalam konteks ini, kerja yang dilakukan organisasi seperti Cetro yang bermain dalam tataran advokasi
kebijakan di tingkat nasional masih relevan dan penting dilakukan.

Capaian yang dihasilkan

Apa sebetulnya capaian yang dihasilkan? Capaian intervensi kultural tidak bisa diukur dalam angka karena menyangkut
perubahan sikap, cara pandang, serta perilaku perempuan dan laki-laki yang lebih akomodatif pada pemberdayaan
perempuan. Upaya ini memakan waktu panjang.

Kerja yang dilakukan Limpapeh dan WCC Balqis menghasilkan situasi yang positif di kalangan masyarakat akar rumput,
yaitu saat ini semua perempuan bisa menjadi anggota bundo kanduang (di Solok). Indikator lain yang tak terukur adalah
peningkatan kemampuan lobi, menyampaikan pendapat, pengorganisasian perempuan di akar rumput, serta sinergi
dengan berbagai kelompok lain.

Tentang intervensi sistemik, capaiannya adalah lahirnya aturan lokal yang responsif pada kebutuhan strategis dan praktis
perempuan. Intervensi sistemik melahirkan capaian peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan
lokal.

Intervensi sistemik berperan pula bagi lahirnya surat keputusan (SK) bupati atau wali kota, SK kepala desa, dalam bentuk
perdes/perda/ranperda, seperti pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (di Bone), pelayanan kesehatan ibu dan
anak (di Bengkulu), perdes dan perda partisipatif (di Bone).

Selain itu, intervensi sistemik juga berperan bagi lahirnya rancangan peraturan daerah menyangkut pengarusutamaan
jender, SK wali kota tentang pelayanan terpadu korban kekerasan, kenaikan anggaran untuk posyandu, alokasi APBD
untuk women crisis center di Bengkulu dan Cirebon, serta kenaikan anggaran untuk pengarusutamaan jender di
Yogyakarta.

Kita melihat, ada sedikit titik terang perubahan terjadi di tingkat lokal. Tantangan selanjutnya adalah menyinergikan dan
mentransformasikan capaian ini dengan perubahan subtantif pada tingkat kebijakan nasional.



Ani Soetjipto Pengajar di Universitas Indonesia

Sumber: http://kompas.com/kompas-cetak/0607/29/swara/2841038.htm

You are here: Esai Esai Gender Pemberdayaan Perempuan