duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Belajar dari Sejarah tentang Perlindungan Perempuan

E-mail Print PDF
( 2 Votes )
User Rating: / 2
PoorBest 

Perempuan Indonesia memiliki kedudukan sangat penting sepanjang perjalanan sejarah. Kiprah perempuan di atas
panggung sejarah tidak diragukan lagi. Lihat hasil perjuangan Kartini, gagasan dia tentang emansipasi senantiasa
menjadi spirit kaum perempuan Indonesia untuk meningkatkan derajat kehidupan.

Kartini telah meletakkan cita-cita perempuan Indonesia sebagai sosok yang tidak saja piawai dalam peran-peran
domestik, namun juga peran-peran publik. Kartini telah berjuang mendekonstruksi struktur budaya yang menempatkan
perempuan sebagai "kanca wingking kaum priya".

Lihat pula berbagai perkumpulan perempuan Indonesia di atas pentas sejarah pergerakan nasional Indonesia. Berbagai
perhimpunan perempuan yang ada pada masa itu berhasil meletakkan sendi dasar perempuan Indonesia sebagai "Ibu
Bangsa". Kini hasil perjuangan tersebut menjadi moral force bagi kiprah perempuan Indonesia dalam pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.

Di balik keagungan eksistensi perempuan dalam sejarah bangsa bahwa "perempuan adalah tiang negara", tidak sedikit
perempuan Indonesia terjebak dalam perselingkuhan dan korban kekerasan. Kasus-kasus itu sering menghiasi media
massa. Di satu pihak, perselingkuhan dan kekerasan terhadap perempuan menjadi bahan berita menarik yang dapat
dikonsumi publik. Di pihak lain, berita itu menjadi derita bagi para korban. Ringannya hukuman atas penyelesaian kasus
perselingkuhan dan kekerasan terhadap perempuan merupakan faktor penyebab makin maraknya kasus itu kembali
terjadi.

Sebagai bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam pelembagaan sejarah, mengapa kita tidak belajar dari sejarah?
Ataukah kita memang sengaja melupakan sejarah?

Jika serius mempelajari masa lampau, kita dapat bertindak lebih bijaksana. Setidaknya, terjadinya kasus perselingkuhan
dan kekerasan terhadap perempuan dapat dibatasi. Mengapa kita tidak belajar dari sejarah tentang perlindungan hak
perempuan pada zaman sejarah Indonesia klasik? Bukankah sejarah adalah guru kehidupan (historia magistra vitae)?


Paradara

Perlindungan tentang hak perempuan dapat dijumpai pada Kitab Perundangan (Konstitusi) Agama yang berasal dari
Kerajaan Majapahit. Konstitusi itu pertama kali ditemukan di Bali. Konstitusi Agama Majapahit ditulis dalam bahasa Jawa
kuno. Konstitusi itu telah menarik perhatian para sejarawan, Indonesia maupun Belanda. Sebut saja beberapa sejarawan
Belanda, JGG Jonker dan Friederich. Sementara sejarawan Indonesia adalah Prof Dr Slamet Muljana.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Jonker menemukan Konstitusi Agama Majapahit berjumlah 275 pasal. Namun, hasil
penelitian itu dibantah Slamet yang mengatakan bahwa Konstitusi Agama Majapahit tidak berjumlah 275 pasal karena
pada dua pasal terjadi pengulangan dan satu pasal rusak. Di antara sekian banyak pasal, ada pasal-pasal yang
berhubungan dengan perlindungan hak perempuan, yaitu Paradara.

Paradara berarti istri orang lain. Paradara berhubungan dengan berbagai sanksi dikenakan kepada orang yang berbuat
tidak senonoh terhadap istri orang lain atau perempuan telah menikah. Tujuan Paradara adalah membina ketenteraman
kehidupan keluarga. Siapa pun yang sengaja maupun tidak sengaja merenggangkan hubungan antara suami dan istri
akan dikenakan pidana. Pada zaman Majapahit konstitusi ini diberlakukan sangat tegas sebab kesejahteraan keluarga
adalah pangkal maupun sumber kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal-pasal tentang Paradara, sanksi yang dijatuhkan kepada para terpidana berupa denda hingga hukuman mati.
Pada Pasal 198, misalnya, disebutkan "Siapa menjamah (menggoda/mencolek) istri orang lain maka akan dikenakan
denda oleh raja". Denda yang dikenakan sangat bervariasi, bergantung pada strata sosial perempuan yang menjadi
korban. Jika perempuan dari strata atas, dendanya dua laksa (20.000), perempuan strata menengah dendanya selaksa
(10.000), dan perempuan strata bawah dendanya setengah laksa (5.000). Denda-denda itu bukan milik raja, melainkan
diterimakan kepada para suami yang istrinya menjadi korban. Sanksi terberat dari perbuatan menjamah istri orang lain
adalah pemotongan tangan sebagai tanda bahwa orang itu telah berbuat tidak senonoh terhadap istri orang.

Pasal selanjutnya adalah pasal perzinaan. Dikatakan, "Siapa yang meniduri istri orang lain dikenakan pidana mati oleh
raja maupun suami". Jika hanya pergi ke tempat tidur perempuan yang sudah bersuami dan belum terjadi
perselingkuhan, dendanya dua laksa (20.000). Hasil pungutan denda itu diserahkan kepada sang suami. Jika perzinaan
dilakukan karena suruhan orang, orang yang menyuruh berzina itu pun akan mendapat hukuman. Lebih-lebih orang itu
memberi fasilitas tempat kepada laki-laki dan perempuan itu untuk berzina. Orang tersebut akan dikenakan hukuman mati
oleh suami korban.

Paradara juga melarang perempuan yang telah menikah berbicara dengan laki-laki bukan suaminya di tempat sepi.
Pendeta pun juga dilarang keras menegur perempuan yang telah bersuami tersebut di tempat sepi. Aturan ini bersifat
sangat preventif. Pasalnya, di tempat sepi itulah nafsu birahi sulit dikendalikan.

Konstitusi Paradara juga mencakup perlindungan terhadap gadis dari perbuatan kurang senonoh yang dilakukan laki-laki.
Pada Pasal 207 dikatakan "Siapa memegang seorang gadis, kemudian gadis itu berteriak dan menangis sementara
banyak saksi yang mengetahui kejadian tersebut, maka penggoda itu dikenakan pidana mati".


Harapan

Jika mencermati berbagai ketentuan hukum dalam Paradara, sejak dahulu perempuan Indonesia sesungguhnya
mendapat tempat yang agung. Bahkan dalam suatu kepercayaan, perempuan dianggap sebagai "sakti"- nya kaum lelaki.

Perlindungan yang begitu ketat terhadap eksistensi perempuan bukan suatu hal berlebihan. Tanpa perlindungan seperti
yang digambarkan dalam paradara, apalah arti "perempuan sebagai tiang negara".

Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia klasik, besar harapan perempuan Indonesia memperoleh kembali
keagungannya seperti pada masa lampau.


Agus Suprijono Dosen Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Unesa

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0704/20/jatim/65377.htm

You are here: Esai Esai Gender Belajar dari Sejarah tentang Perlindungan Perempuan