duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Putusan MA dan Pemberantasan Korupsi

E-mail Print PDF
( 4 Votes )
User Rating: / 4
PoorBest 

PERLU kesamaan persepsi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketika Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan memutus bebas kasus-kasus Bank Mandiri yang melibatkan direksinya sebagai kreditur dan direktur PT
Cipta Graha Nusantara (CGN) sebagai debitur pada pertengahan 2005, publik, terutama para pemerhati hukum,
kemudian menganggap kasus-kasus perbankan memang tidak dapat dijadikan kasus tindak pidana korupsi.

Selama ini ternyata masih ada beberapa masalah hukum yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus
tindak pidana korupsi, khususnya menyangkut perbankan. Apalagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi pada Juli
2006 atas pengajuan uji material beberapa pasal dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK). Salah satu amar putusannya menyatakan bahwa pengertian unsur 'melawan hukum' hanya dapat
ditafsirkan dalam pengertian formil, maka akan semakin menambah kesulitan bagi penegak hukum dalam membasmi
korupsi di Indonesia.

Masalah hukum pertama adalah kendala prosedural (hukum acara) bagi penyidik kejaksaan (dan KPK) dalam menangani
kasus TPK yang tumpang tindih dengan tindak pidana lain. Dalam praktik penyidikan TPK, sering dijumpai tersangka juga
terbukti melakukan pidana lain yang terkait dengan TPK-nya, seperti money laundering, tindak pidana perbankan,
perpajakan, atau kepabeanan.

Hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) menerapkan sistem fragmentalisme (pemisahan) dalam penyidikan kasus
pidana yang membatasi kewenangan penyidik kejaksaan dan KPK dalam menyidik perkara TPK yang bersamaan dengan
tindak pidana lain. Jika ditinjau dari segi kepraktisan dan efektivitas penanganan perkara sesuai dengan asas peradilan
yang cepat, murah dan sederhana, sistem yang berlaku selama ini jelas merugikan para justisiabelen. Sebab,
penanganan perkara TPK yang bersamaan dengan tindak pidana lain menjadi bertele-tele, berulang-ulang, dan sangat
tidak efisien. Karena masalah ini masuk koridor kebijakan politik hukum, solusinya ada di tangan pemerintah dan DPR.
Solusi lain adalah terobosan hukum melalui yurisprudensi (putusan hakim/Mahkamah Agung), yaitu apabila hakim dapat
menerima dan memutus perkara TPK yang diajukan bersama tindak pidana lain hasil penyidikan dari kejaksaan atau
KPK. Kini saatnya penyusun RUU KUHAP dan RUU Perubahan UU PTPK untuk mengubah sistem penyidikan TPK yang
berlaku selama ini, agar terwujud peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Masalah hukum kedua ialah adanya ketidakjelasan deskripsi tentang penerapan asas lex specialist terhadap
aturan-aturan pidana dalam UU PTPK yang dapat tumpang tindih dengan ketentuan pidana dalam beberapa UU lain,
seperti aturan pidana dalam UU Perbankan, UU Kepabeanan, UU Perpajakan, dan UU Anti Money Laundering. Pakar
ekonomi yang juga anggota DPR RI Drajat Hari Wibowo pernah memberikan peringatan kepada Kejaksaan agar
berhati-hati dalam menangani kasus-kasus kredit macet, karena jenis kasus tersebut sebenarnya masih masuk domain
UU Perbankan (Kompas, 19 Juni 2006).

Peringatan tersebut hendaklah disikapi secara kritis. Apalagi sebenarnya saat ini memang masih terjadi semacam
ketidakjelasan, lebih tepatnya kebingungan, dari kalangan praktisi maupun teoritisi hukum terhadap aturan-aturan pidana
khusus yang dapat tumpang tindih. Yaitu adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi, tapi juga
memenuhi rumusan unsur-unsur pidana dalam UU tertentu lainnya, misalnya UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan,
UU Perpajakan, UU No 70 tahun 2007 tentang Kepabeanan, atau UU No 25 tahun 2003 tentang Money Laundering.
Aturan khusus

Keberadaan aturan-aturan pidana dalam berbagai UU tertentu tersebut dianggap sebagai aturan khusus (lex specialist).
Tetapi UU PTPK juga merupakan aturan khusus. Bahkan, saat ini TPK sudah dinyatakan sebagai extraordinary crime yang
harus diprioritaskan penanganannya. Apabila terjadi suatu perbuatan yang memenuhi rumusan UU PTPK tetapi juga
memenuhi aturan pidana dalam UU khusus lainnya, UU manakah yang harus diterapkan? Contohnya kasus Bank Mandiri,
Drajad Hari Wibowo berpendapat sulit membidik mereka dengan UU PTPK. Lebih tepat bila dikenakan UU Perbankan.
Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kasus yang demikian dikenal sebagai concursus idealis yaitu satu perbuatan
melanggar beberapa aturan pidana (Pasal 63 ayat (1) KUHP ) sehingga yang dikenakan adalah aturan pidana dengan
ancaman terberat.

Bagi jaksa penuntut umum, sesuai dengan prinsip penuntutan perkara pidana, dakwaan akan dibuat secara alternatif,
atau dakwaan primer subsider. Yaitu dengan mendakwakan pasal yang mengancam pidana terberat, disusul dengan
dakwaan pasal-pasal pidana yang lebih ringan ancaman pidananya.

Dalam kasus Bank Mandiri, ancaman pidana dalam TPK jelas lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana
dalam UU Perbankan. Demikian pula bila terjadi berbarengan kasus TPK dengan aturan pidana khusus lainnya, misalnya
UU Perpajakan, UU Kepabeanan, dan UU Kehutanan. Dalam UU PTPK, di samping ancaman pidana pokoknya lebih berat
(bahkan dalam keadaan tertentu dapat diancam pidana mati), juga ancaman denda yang jauh lebih tinggi dan ada
tuntutan ganti rugi sejumlah kerugian negara yang ditimbulkannya serta perampasan harta kekayaan terpidana. Oleh
karena itu, dalam penanganan kasus-kasus pidana yang dapat tumpang tindih, seperti kasus Bank Mandiri, demi upaya
pemberantasan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan sifat TPK sebagai extraordinary crime serta demi
memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara, penerapan UU PTPK dipandang jauh lebih tepat dan punya
dampak prevensi yang lebih efektif.

Masalah hukum ketiga adalah masih adanya perbedaan pendapat di antara penegak hukum (hakim, jaksa dan penasihat
hukum) tentang pemahaman unsur--dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara--dalam Pasal 2 ayat
(1) UU PTPK. Selama ini, pemahaman unsur tersebut di antara penegak hukum ternyata masih berbeda-beda.
Fokus masalah

Dalam kasus Bank Mandiri, pada akhir 2004, Jampidsus dan BPK telah beberapa kali mengadakan pengkajian bersama
terhadap temuan 26 kasus kredit macet di Bank Mandiri yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Pengkajian difokuskan ada
atau tidaknya unsur melawan hukum dalam proses pengajuan/pemberian kreditnya, dan ada atau tidaknya unsur 'dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'.

BPK dan Kejaksaan sependapat bila terjadi penyimpangan dalam proses pengajuan dan proses pemberian kreditnya
(unsur melawan hukum formil) dan kemudian kredit itu macet, dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi.
Berdasarkan data temuan hasil audit BPK dan Bank Indonesia, pada saat itu telah ditetapkan kredit dari ke-26 debitor
Bank Mandiri sebagai kredit macet (kategori 5). Dari hasil pembahasan tersebut, enam kasus kredit macet di Bank Mandiri
ditetapkan untuk disidik sebagai tindak pidana korupsi, antara lain kasus PT CGN.

Ketika penyidikan kasus PT CGN sudah memasuki tahap pelimpahan berkas ke pengadilan, tiba-tiba PT CGN membayar
cicilan kreditnya. Padahal, sejak 2002 sampai saat kasusnya disidik Kejaksaan, kredit tersebut tidak pernah dicicil.
Dengan alasan PT CGN telah mencicil kreditnya, dan kredit tersebut belum jatuh tempo, PN Jakarta Selatan telah
membebaskan para terdakwa baik krediturnya dan para debiturnya. Hakim telah menyampingkan rumusan kata 'dapat'
pada unsur 'merugikan keuangan negara' Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Dari kasus tersebut, terbukti sampai saat ini masih ada perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum tentang
pemahaman rumusan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Padahal, dalam penjelasan umum maupun
penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah ditegaskan bahwa TPK adalah delik formil yang mengandung makna
unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara', bersifat fakultatif, artinya tidak harus dipenuhi.

Apabila pelaku terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum (yang berkaitan dengan keuangan/aset negara) dan
sudah ada pihak yang diuntungkan (diri sendiri, orang lain atau korporasi), tindak pidana korupsi sudah terjadi (voltooid).
Selama masih terjadi perbedaan persepsi di antara penegak hukum terhadap pemahaman unsur Pasal 2 ayat (1) UU
TPK itu, penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi masih akan terus menghadapi kendala yuridis di masa-masa
mendatang.

Kini, setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan perkara Bank Mandiri dan menghukum para terdakwanya sebagai
pelaku tindak pidana korupsi, tampaknya sudah mulai ada kesamaan persepsi dari penegak hukum bahwa kasus-kasus
tindak pidana dalam UU tertentu yang merugikan keuangan negara adalah TPK. Dan TPK adalah delik formil.

Dengan demikian, kini Kejaksaan tidak perlu ragu lagi untuk menyidik kasus-kasus tindak pidana dalam UU tertentu
lainnya (perbankan, kepabeanan, perpajakan, money laundering, kehutanan, dan lain-lain) yang merugikan negara
sebagai kasus TPK. Kejaksaan juga perlu menindaklanjuti kasus-kasus kredit macet lainnya di Bank Mandiri untuk
dilakukan penyidikan dan perlu segera mengawasi serta memantau keberadaan para debitur kredit macet lainnya yang
saat ini belum disidik, atau yang perkaranya sedang diajukan kasasi ke MA agar jangan sampai menghilang.


Penulis: Sudhono Iswahyudi, Mantan Jampidsus dan kandidat doktor hukum Universitas Diponegoro

http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=146027

You are here: Esai Esai Hukum Putusan MA dan Pemberantasan Korupsi