duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Kontroversi RUU Pajak Daerah

E-mail Print PDF
( 4 Votes )
User Rating: / 4
PoorBest 

Saat ini terdapat 1.379 peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang telah dikumpulkan
pemerintah. Dari jumlah tersebut, 963 peraturan telah dibatalkan karena menghambat upaya perbaikan iklim investasi.
Dalam pembahasan RUU PDRD, pemerintah mengusulkan sanksi berupa penangguhan pembayaran dana alokasi
umum bagi pemda yang menerbitkan perda bermasalah. Pemda menampik bahwa penerbitan perda tersebut untuk
memenuhi target 40 persen penerimaan asli daerah dan lagi belum adanya standardisasi yang mengatur perda PDRD
membuat pemda tidak mengetahui mana yang bermasalah, mana yang tidak.

Untuk menghindari kontroversi dan polemik lebih lanjut, Pemerintah dan DPR harus segera merampungkan
amandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD secepatnya. Usul dari pemerintah ini setidaknya telah
mencantumkan perubahan yang signifikan, yaitu dibatasinya jumlah jenis pajak yang boleh dipungut daerah dan
penyesuaian tarif pajak tertentu, sehingga perda tentang PDRD yang dikeluarkan pemda selaras dengan misi pemerintah
menarik investasi sebanyak mungkin, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan
yang ditargetkan dalam APBN. Tapi, dilain pihak, pemerintah juga mengakomodasi jenis pajak baru, yaitu pajak
lingkungan, yang notabene akan kontradiktif terhadap tujuan utama amandemen RUU PDRD ini.

Menurut saya, skenario pemerintah mengamendemen UU Nomor 34 Tahun 2004 ini tidak terlepas dari dua hal.
Pertama, sebagai trigger factor untuk memacu bangkitnya perekonomian bangsa, dan kedua, untuk mengurangi beban
APBN. Pajak daerah yang kondusif dan produnia usaha akan mendorong terwujudnya iklim investasi yang kompetitif. Ini
adalah modal bagi pemulihan ekonomi angsa yang diharapkan dapat bangkit tahun ini. Dengan pendapatan asli daerah
(PAD) yang tinggi, celah fiskal akan semakin rendah. Logikanya, beban dana alokasi umum dalam APBN akan semakin
kecil, alhasil dana tersebut dapat dipakai untuk subsidi ataupun anggaran pembangunan.

Tapi skenario ini terancam gagal, karena pemerintah menambah jenis pajak baru yang sebenarnya tidak perlu. Pajak
lingkungan ini akan rancu dengan pajak-pajak daerah yang berhubungan dengan lingkungan (taxes related
environmental), seperti pajak bahan galian golongan C, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak air
permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bahkan di negara Eropa, taxes related environmental-nya tidak
sebanyak di Indonesia. Mereka hanya punya tiga jenis pajak, yaitu fuel taxes, motor vehicle taxes, dan packaging and or
waste taxes.

Kalau melihat maksudnya untuk kepentingan lingkungan, tentunya lebih tepat kalau mengoptimalkan dana reboisasi
yang selama ini masih bermasalah. Dana reboisasi merupakan dana kompensasi karena diambilnya sumber daya hutan,
yang akan dikembalikan lagi untuk kelestarian hutan dan lingkungannya. Dana reboisasi masuk kategori penerimaan
negara bukan pajak dalam APBD. Dana ini juga merupakan dana bagi hasil antara pemda dan pemerintah pusat. Dengan
demikian, optimalisasi dana reboisasi akan menambah pendapatan daerah.

Usul pemerintah untuk menaikkan pajak hiburan sampai 35-75 persen dan menurunkan pajak kendaraan bermotor
hingga 1-2 persen akan berdampak mengurangi secara drastis penerimaan pajak daerah. Sebab, tulang punggung pajak
daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang kontribusinya lebih dari 75 persen PAD. Adapun pajak hiburan
kontribusinya terhadap PAD masih kecil, sehingga kenaikan hingga 75 persen bagi hiburan tertentu tidak akan menutupi
kekurangan akibat turunnya tarif pajak kendaraan bermotor. Rencana pemerintah mengambil simpati rakyat dengan
menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor tampaknya akan sia-sia. Turunnya tarif pajak kendaraan bermotor ini akan
diakali oleh pemda dengan menyesuaikan harga jual kendaraan bermotor tersebut. Maka keluhan akan kenaikan pajak
kendaraan bermotor masih akan ada, bahkan sejak 1 April lalu kenaikan ini sudah mencapai 40 persen! (Detikcom, 18
April 2006).

Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menaikkan PAD tanpa menambah basis pajak
daerah baru. Salah satunya adalah menaikkan bagian pemda dalam skema bagi hasil pemda dan pemerintah pusat,
dengan pemda hanya mendapat 40 persennya. Bagian ini seharusnya lebih besar, karena dana reboisasi ini akan sangat
bermanfaat apabila dikembalikan kepada pemda untuk kepentingan rehabilitasi lahan dan hutan yang telah dimanfaatkan.
Jangan seperti kejadian dulu, ketika dana reboisasi pemerintah pusat digunakan untu membiayai proyek yang tidak
berhubungan dengan lingkungan, sehingga kita kena istilah "pesawat indonesia ditukar beras ketan Thailand".

Karena yang paling berkontribusi terhadap PAD adalah pajak kendaran bermotor, cara lainnya yang dapat ditempuh
pemerintah adalah dengan menerapkan tarif progresif dengan rentang yang signifikan dalam perhitungan pajak
kendaraan bermotor. Tarif terendah digunakan untuk menghitung pajak kendaraan bermotor atas kendaraan umum, tarif
berikutnya digunakan untuk menghitung pajak kendaraan bermotor kendaraan non mewah (truck, bus), sehingga tarif
tertinggi digunakan untuk menghitung pajak kendaraan bermotor atas mobil mewah. Saat ini jumlah mobil pribadi berkisar
65 persen dari total kendaraan di Indonesia (data Kompas, 6 November 2006). Kalau seperempatnya adalah mobil
dengan kategori mewah, dengan tarif tertinggi 75 persen, dapat dihitung berapa penerimaan pajak kendaraan bermotor
dari mobil mewah ini. Cara ini akan memberi rasa keadilan bagi masyarakat, karena yang seharusnya membayar pajak
kendaraan bermotor lebih besar akan membayar sesuai dengan kemampuannya.

Sebenarnya masih bnayak cara kreatif lain yang dapat dilakukan pemerintah tanpa menambah beban (lagi) kepada
masyarakat. Karena kebijakan pemerintah terdahulu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah turun. Jangan
lagi menambah persoalan yang sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara elegan. Kondisi makroekonomi yang sudah
mulai membaik seharusnya dijaga sehingga pengangguran dan kemiskinan - sebagai persoalan utama bangsa - dapat
diatasi.


Ditulis Oleh Harian KORAN TEMPO
Friday, 15 June 2007
Chandra Budi, Anggota Staf Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Sumber: http://kppod.org/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=2

You are here: Esai Esai Ekonomi Kontroversi RUU Pajak Daerah