duniaesai.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang di Dunia Esai

Di sini anda dapat menemukan referensi berupa esai, artikel, makalah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam masing-masing subyek bahasan.
Anda dapat mencari referensi yang dibutuhkan melalui direktori yang ada, atau menggunakan mesin pencari yang kami sediakan. Saat ini Dunia Esai menyediakan lebih dari 450 artikel, esai, dan makalah yang terus diperbarui.

Direktori Esai

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Direktori Esai » Esai » Hukum

Hukum (21)RSS Feed

Results 1 - 10 of 21

1.0/5 (4 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
SANGAT menarik untuk direspons, pernyataan dan imbauan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Andi Mattalatta yang ringkasnya, agar penegak hukum tidak menggampangkan menahan tersangka atau terdakwa. Alasannya, fasilitas tempat penahanan...
Wednesday, 31 March 2010 | 15583 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.3/5 (4 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
PERLU kesamaan persepsi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas kasus-kasus Bank Mandiri yang melibatkan direksinya sebagai kreditur dan direktur PT Cipta Graha Nusantara...
Wednesday, 31 March 2010 | 19312 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.5/5 (4 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
Kemajemukan sistem peradilan Indonesia tidak berarti tak ada kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi menilai sebaliknya dan menuntut unifikasi peradilan khusus korupsi. MK menyatakan, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tetap sah...
Wednesday, 31 March 2010 | 15761 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.3/5 (4 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
Setelah beberapa kali Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan yang ultra petita (memutus hal-hal yang tidak dimohon), kontroversi tentang boleh-tidaknya ultra petita dalam putusan MK terus bergulir. Selain yang setuju, banyak pakar dan pekerja...
Wednesday, 31 March 2010 | 17930 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.0/5 (8 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
Keputusan menjadi negara sekuler diambil bangsa Turki setelah kerajaan Ottoman mengalami kemunduran dan kekalahan di berbagai belahan bumi. Kekalahan itu dialamatkan kesalahannya pada keberadaan Turki sebagai kerajaan Islam. Dan, antitesisnya...
Wednesday, 31 March 2010 | 17210 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.9/5 (11 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
Presiden Yudhoyono mengatakan, empat konsensus dasar dalam kehidupan bernegara yang diikrarkan pendiri bangsa harus abadi dan berlangsung sepanjang masa. Empat konsensus dasar itu adalah dasar negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kemajemukan...
Wednesday, 31 March 2010 | 25303 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.8/5 (6 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
Kalangan bisnis telah menyuarakan penolakan dimasukkannya pasal tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang-undang PT yang baru. Kritik yang muncul, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah konsep di mana perusahaan, sesuai ...
Wednesday, 31 March 2010 | 16811 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.0/5 (3 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
Penyimpangan atau korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menunjukkan kepada kita ongkos korupsi masa lalu yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia. Rakyat jadi korban karena efek berkepanjangannya dalam bentuk...
Wednesday, 31 March 2010 | 15273 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.4/5 (10 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
Disertai foto Todung Mulya Lubis, 12 alinea dan 3 kolom materi, dikemas bergaya jurnalistik dengan judul �Perang Bintang di Kasus Adaro: Ada Apa dengan Todung�, advertorial di harian Rakyat Merdeka edisi 24 September 2005 itu menggelitik untuk...
Wednesday, 31 March 2010 | 15247 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more
1.4/5 (11 votes)
Esai/Hukum
Author:Administrator
"Para pemberontak sebagai kelompok dapat diberikan hak-hak sebagai pihak sedang berperang (belligerent) dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi seperti negara." Keputusan House of Lord (1962). ...
Wednesday, 31 March 2010 | 18597 hits | Print | PDF |  E-mail | Report | Read more

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Page 1 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2014 - All rights reserved
You are here: Esai Direktori Esai