Ekonomi dan Dehumanisasi?
Bisa dimengerti, Presiden dalam salah satu sidang kabinet menyatakan kekecewaannya dan merasa dipojokkan atas
data yang dilaporkan untuk pidato 16 Agustus 2006 (I Sugema, Kompas, 7/9). Ini memperkuat dugaan, Presiden
dijerumuskan para pembantunya.
Berbicara tentang pengangguran dan kemiskinan tidak lagi disertai suasana batin secerah 15 tahun lalu saat Denny
Sutoyo dan Ninok Leksono (Kompas, 18/4/91) dari Den Haag menuturkan pujian JP Pronk atas keberhasilan Indonesia
menurunkan kemiskinan dari 70 juta menjadi 30 juta (1990) dan diperkirakan tahun 2000 menjadi 10 juta atau 15 juta.
Artinya, atas dasar optimisme 1991 diperkirakan kemiskinan tahun 2005 menjadi satu juta saja.
Konvensional
Masalah itu amat mendasar. Masih saja sebagian ekonom tidak meyakini, hanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang bisa
menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Mindset usang dan konvensional semacam ini masih saja
berbuih-buih sebagai arus utama (mainstream). Ilmu ekonomi seolah-olah hanya merupakan ilmu menciptakan
pertumbuhan ekonomi. Memang demikian itulah ekonomi neoklasikal liberalistik berdasarkan faham fundamentalisme
pasar. "Daulat pasar" didudukkan dalam posisi dominan, ibarat menyubordinasi "daulat rakyat". Ini merupakan bibit awal
dehumanisasi kehidupan ekonomi.
Entah sebagai justifikasi atau kecelakaan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, hanya naik dari 5,05 persen (2004)
menjadi 5,60 persen (2005), mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Bila sempat dinyatakan tingkat
kemiskinan dan pengangguran malah menurun, tentulah memicu spekulasi adanya akrobat data di BPS (Dradjad
Wibowo, Kompas, 8/9).
Sejak awal kemerdekaan pesan konstitusi kita menegaskan cita-cita dasar kehidupan sosial-ekonomi bangsa, "...tiap-tiap
warga negara berhak akan pekerjaan (antipengangguran) dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(antikemiskinan)...."
"Tangan gaib" Smith
Faham fundamentalisme pasar bermula dari keyakinan Adam Smith tentang beroperasinya "tangan gaib" (invisible hand)
yang kemudian kelewat dieksploitasi ekonom klasikal dan neoklasikal. Padahal, dalam buku The Wealth of Nations (1776)
setebal 1.200 halaman, perkataan invisible hand hanya disebut sekali. Aksioma Smith tentang adanya invisible hand itu
menjadikan The Wealth of Nations tidak konsisten dengan buku Smith sebelumnya, The Theory of Moral Sentiments
(1759) yang memuliakan nilai-nilai moral dan humanisme. Maka muncullah sindiran das Smith Problem.
Dua setengah abad ditunggu, tidak ada invisible hand muncul mengatur tugas ekonominya sendiri (self-regulating)
sebagaimana diidamkan oleh Smith. Dalam kenyataan, apalagi dalam globalisasi rakus ini, "tangan gaib" itu berubah
menjadi "tangan gagal" (incapable hand), bahkan menjadi "tangan kotor" (dirty hand). The invisible hand-nya Smith yang
semula diharapkan berperan sebagai "Ratu Adil" ternyata menjadi "Raksasa Serakah" yang melakukan perusakan, yang
semula disangka Wisnu, ternyata menjadi Durga (Soewardi, 1992).
Isu moral diungkapkan oleh Amartya Sen terhadap Wealth of Nations-nya Adam Smith berkaitan dengan tragedi kelaparan,
sebagai kasus empirik dalam konteks sosial dan institusional berbeda. Musibah kelaparan di Gujarat tahun 1812
merupakan lelucon intelektual sangat memalukan. Gubernur Bombay waktu itu melarang pengiriman bantuan pangan ke
lokasi kelaparan, katanya biarlah mekanisme pasar menyelesaikannya sendiri sesuai yang ia baca dari buku Smith
tentang beroperasinya an invisble hand. Tentulah orang-orang yang kelaparan itu mati (Sen, 1982) dan kemiskinan (maaf)
memang "berkurang". Smithian mainstream semacam ini telah merupakan suatu hegemoni akademik terhadap
kampus-kampus kita.
Sistem pasar terkendali
Apa yang dikemukakan Sen di atas bukanlah sekadar masalah moral dan etika dalam pemikiran ekonomi, tetapi
menyangkut betapa para fundamentalis pasar mengabaikan keterbatasan pasar, mengabaikan kegagalan-kegagalan
inheren pasar. George Soros menegaskan, adalah naif dan tidak logis menganggap pasar tidak defektif (Soros, 1998).
Makin tajam ketimpangan struktural (sebagaimana di negara-negara berkembang) makin tidak mempan keampuhan
mekanisme pasar. Pasar adalah pelayan yang rajin bagi si kaya, namun tidak peduli terhadap si miskin, di sinilah terletak
kegagalan ekonomi dan sekaligus kegagalan moral (Heilbroner dan Thurow, 1994).
Pesan imperatif konstitusi kita kini makin mengundang simpati baru dan pula makin memperoleh justifikasi akademis
dalam pemikiran ekonomi. Kita mencatat sudah empat kali ditegaskan tentang berakhirnya ide pasar-bebas (the end of
laissez faire) sebagaimana dikemukakan Keynes (1936); Polanyi (1944); Myrdal dkk (1960-1970); dan Kuttner dkk
(1990-2005).
Tentangan terhadap ilmu ekonomi mainstream berkelanjutan dalam judul-judul buku: What's Wrong with Economics
(Ward, 1972), Is Economics Relevant? (Heilbroner, 1971). Para ekonom di luar fundamentalisme pasar lalu menjawab
tentang The Death of Economics (Ormerod, 1994), Debunking Economics (Keen, 2001), The Moral Dimensions, Towards
A New Economics (Etzioni, 1988), dan Economic Democracy: The Political Struggle of The 21th Century (JW Smith, 2000).
Gelombang penolakan makin meluas dan mengambil posisi akademis, pasar haruslah terkendali.
Reorientasi paradigmatik memperoleh landasan untuk mempertanyakan: mengapa yang dibangun adalah pertumbuhan
ekonomi (GNP), bukan manusianya? Ekonomi demi ekonomi, bukan demi manusianya?
Partisipatori dan emansipatori
Ilmu ekonomi merupakan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk mengemban
tugas humanisasi. Dalam konteks ini pendekatan pembangunan haruslah partisipatori dan sekaligus emansipatori.
Artinya, rakyat miskin harus senantiasa terbawa-serta dalam setiap kemajuan, pembangunan supermarket dan mal harus
membawa-serta para pedagang informal. Pembangunan tak menggusur rakyat miskin, tetapi menggusur kemiskinan.
Itulah sebabnya kaum strukturalis penentang fundamentalisme pasar menegaskan definisi baru: pembangunan adalah
perluasan kemampuan rakyat dan peningkatan pemilikan (entitlements) rakyat (Sen, 1982); juga, pembangunan adalah
perluasan kreativitas rakyat (Chakravarty, 1984). Pembangunan adalah pemberdayaan rakyat, bukan pelumpuhan dan
penggusuran, bukan pula pemiskinan rakyat.
Sri-Edi Swasono Guru Besar FEUI
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/02/opini/2998153.htm
Bisa dimengerti, Presiden dalam salah satu sidang kabinet menyatakan kekecewaannya dan merasa dipojokkan atas
data yang dilaporkan untuk pidato 16 Agustus 2006 (I Sugema, Kompas, 7/9). Ini memperkuat dugaan, Presiden
dijerumuskan para pembantunya.
Berbicara tentang pengangguran dan kemiskinan tidak lagi disertai suasana batin secerah 15 tahun lalu saat Denny
Sutoyo dan Ninok Leksono (Kompas, 18/4/91) dari Den Haag menuturkan pujian JP Pronk atas keberhasilan Indonesia
menurunkan kemiskinan dari 70 juta menjadi 30 juta (1990) dan diperkirakan tahun 2000 menjadi 10 juta atau 15 juta.
Artinya, atas dasar optimisme 1991 diperkirakan kemiskinan tahun 2005 menjadi satu juta saja.
Konvensional
Masalah itu amat mendasar. Masih saja sebagian ekonom tidak meyakini, hanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang bisa
menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Mindset usang dan konvensional semacam ini masih saja
berbuih-buih sebagai arus utama (mainstream). Ilmu ekonomi seolah-olah hanya merupakan ilmu menciptakan
pertumbuhan ekonomi. Memang demikian itulah ekonomi neoklasikal liberalistik berdasarkan faham fundamentalisme
pasar. "Daulat pasar" didudukkan dalam posisi dominan, ibarat menyubordinasi "daulat rakyat". Ini merupakan bibit awal
dehumanisasi kehidupan ekonomi.
Entah sebagai justifikasi atau kecelakaan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, hanya naik dari 5,05 persen (2004)
menjadi 5,60 persen (2005), mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Bila sempat dinyatakan tingkat
kemiskinan dan pengangguran malah menurun, tentulah memicu spekulasi adanya akrobat data di BPS (Dradjad
Wibowo, Kompas, 8/9).
Sejak awal kemerdekaan pesan konstitusi kita menegaskan cita-cita dasar kehidupan sosial-ekonomi bangsa, "...tiap-tiap
warga negara berhak akan pekerjaan (antipengangguran) dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(antikemiskinan)...."
"Tangan gaib" Smith
Faham fundamentalisme pasar bermula dari keyakinan Adam Smith tentang beroperasinya "tangan gaib" (invisible hand)
yang kemudian kelewat dieksploitasi ekonom klasikal dan neoklasikal. Padahal, dalam buku The Wealth of Nations (1776)
setebal 1.200 halaman, perkataan invisible hand hanya disebut sekali. Aksioma Smith tentang adanya invisible hand itu
menjadikan The Wealth of Nations tidak konsisten dengan buku Smith sebelumnya, The Theory of Moral Sentiments
(1759) yang memuliakan nilai-nilai moral dan humanisme. Maka muncullah sindiran das Smith Problem.
Dua setengah abad ditunggu, tidak ada invisible hand muncul mengatur tugas ekonominya sendiri (self-regulating)
sebagaimana diidamkan oleh Smith. Dalam kenyataan, apalagi dalam globalisasi rakus ini, "tangan gaib" itu berubah
menjadi "tangan gagal" (incapable hand), bahkan menjadi "tangan kotor" (dirty hand). The invisible hand-nya Smith yang
semula diharapkan berperan sebagai "Ratu Adil" ternyata menjadi "Raksasa Serakah" yang melakukan perusakan, yang
semula disangka Wisnu, ternyata menjadi Durga (Soewardi, 1992).
Isu moral diungkapkan oleh Amartya Sen terhadap Wealth of Nations-nya Adam Smith berkaitan dengan tragedi kelaparan,
sebagai kasus empirik dalam konteks sosial dan institusional berbeda. Musibah kelaparan di Gujarat tahun 1812
merupakan lelucon intelektual sangat memalukan. Gubernur Bombay waktu itu melarang pengiriman bantuan pangan ke
lokasi kelaparan, katanya biarlah mekanisme pasar menyelesaikannya sendiri sesuai yang ia baca dari buku Smith
tentang beroperasinya an invisble hand. Tentulah orang-orang yang kelaparan itu mati (Sen, 1982) dan kemiskinan (maaf)
memang "berkurang". Smithian mainstream semacam ini telah merupakan suatu hegemoni akademik terhadap
kampus-kampus kita.
Sistem pasar terkendali
Apa yang dikemukakan Sen di atas bukanlah sekadar masalah moral dan etika dalam pemikiran ekonomi, tetapi
menyangkut betapa para fundamentalis pasar mengabaikan keterbatasan pasar, mengabaikan kegagalan-kegagalan
inheren pasar. George Soros menegaskan, adalah naif dan tidak logis menganggap pasar tidak defektif (Soros, 1998).
Makin tajam ketimpangan struktural (sebagaimana di negara-negara berkembang) makin tidak mempan keampuhan
mekanisme pasar. Pasar adalah pelayan yang rajin bagi si kaya, namun tidak peduli terhadap si miskin, di sinilah terletak
kegagalan ekonomi dan sekaligus kegagalan moral (Heilbroner dan Thurow, 1994).
Pesan imperatif konstitusi kita kini makin mengundang simpati baru dan pula makin memperoleh justifikasi akademis
dalam pemikiran ekonomi. Kita mencatat sudah empat kali ditegaskan tentang berakhirnya ide pasar-bebas (the end of
laissez faire) sebagaimana dikemukakan Keynes (1936); Polanyi (1944); Myrdal dkk (1960-1970); dan Kuttner dkk
(1990-2005).
Tentangan terhadap ilmu ekonomi mainstream berkelanjutan dalam judul-judul buku: What's Wrong with Economics
(Ward, 1972), Is Economics Relevant? (Heilbroner, 1971). Para ekonom di luar fundamentalisme pasar lalu menjawab
tentang The Death of Economics (Ormerod, 1994), Debunking Economics (Keen, 2001), The Moral Dimensions, Towards
A New Economics (Etzioni, 1988), dan Economic Democracy: The Political Struggle of The 21th Century (JW Smith, 2000).
Gelombang penolakan makin meluas dan mengambil posisi akademis, pasar haruslah terkendali.
Reorientasi paradigmatik memperoleh landasan untuk mempertanyakan: mengapa yang dibangun adalah pertumbuhan
ekonomi (GNP), bukan manusianya? Ekonomi demi ekonomi, bukan demi manusianya?
Partisipatori dan emansipatori
Ilmu ekonomi merupakan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk mengemban
tugas humanisasi. Dalam konteks ini pendekatan pembangunan haruslah partisipatori dan sekaligus emansipatori.
Artinya, rakyat miskin harus senantiasa terbawa-serta dalam setiap kemajuan, pembangunan supermarket dan mal harus
membawa-serta para pedagang informal. Pembangunan tak menggusur rakyat miskin, tetapi menggusur kemiskinan.
Itulah sebabnya kaum strukturalis penentang fundamentalisme pasar menegaskan definisi baru: pembangunan adalah
perluasan kemampuan rakyat dan peningkatan pemilikan (entitlements) rakyat (Sen, 1982); juga, pembangunan adalah
perluasan kreativitas rakyat (Chakravarty, 1984). Pembangunan adalah pemberdayaan rakyat, bukan pelumpuhan dan
penggusuran, bukan pula pemiskinan rakyat.
Sri-Edi Swasono Guru Besar FEUI
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/02/opini/2998153.htm
| All rights reserved. |
Dunia Esai
 | |  | |  | |  |
| Kumpulan esai, makalah, dan artikel dalam Bahasa Indonesia |